KOMPAS.com - Elon Musk dihujani kritikan dari warganet buntut kebijakan terbarunya membatasi jumlah twit pengguna Twitter per hari.
Hal tersebut membuat pengguna tidak bisa mengakses cuitan dari akun lain jika mereka telah mencapai batas maksimal untuk melihat twit.
Adapun, akun yang sudah diverifikasi berhak mengakses cuitan sebanyak 10.000 twit dan akun yang belum diverifikasi sebanyak 1.000 twit.
Sementara akun yang baru dan belum diverifikasi hanya diberi kesempatan untuk mengakses cuitan sebanyak 500 twit dalam sehari.
Selain membatasi jumlah twit, Musk juga pernah membuat kebijakan kontroversial lainnya setelah ia mengakuisisi Twitter.
Berikut deretan kontroversi Musk selama menguasai Twitter.
Baca juga: Pengguna Twitter Ramai-ramai Migrasi ke Truth Social, Apa Itu?
1. Pecat CEO Twitter
Musk mengambil alih Twitter pada Oktober 2022. Ia menggelontorkan dana sekitar 44 miliar dollar AS atau setara Rp 684,2 triliun untuk menguasai Twitter.
Setelah Twitter di bawah kendalinya, ayah dari X Æ A-Xii itu memutuskan untuk memecat Parag Agrawal dari posisinya sebagai CEO.
Dilansir dari CNN, Musk juga memecat dua petinggi Twitter lainnya, yakni CFO Ned Segal dan Kepala Kebijakan Vijaya Gadde.
Sumber yang tidak disebutkan namanya juga menyebutkan, Musk turut memberhentikan penasehat umum Twitter, Sean Edgett.
Baca juga: Twitter Terapkan Limit Jumlah Cuitan yang Bisa Dilihat Pengguna Per Hari, Ini Rinciannya
2. PHK karyawan
Musk yang berstatus sebagai penguasa tunggal Twitter juga melakukan PHK terhadap 80 persen karyawannya pada April 2023 lalu.
Diberitakan oleh CNN, korban PHK Musk mencapai 6.000 orang dan karyawan di Twitter tersisa 1.500 orang saja.
Musk mengatakan bahwa keputusan PHK diambil karena arus kas negatif yang tengah dialami perusahaan sejak ia mengakuisisi Twitter.
Menurut klaimnya, dengan kondisi seperti itu, Twitter hanya bisa bertahan empat bulan saja.
Dilansir dari Insider, Musk juga menyampaikan bahwa keputusan untuk memberhentikan karyawan merupakan hal yang tidak mudah.
"Apakah sulit membiarkan begitu banyak orang pergi?" tanya jurnalis BBC, James Clayton.
"Itu salah satu hal tersulit, tentu saja," jawab Musk.
Baca juga: Penyebab Twitter Eror, Elon Musk: Kami Menerapkan Batasan Twit
3. Akun centang biru harus bayar
Kontroversi lain yang timbul adalah ketika Musk mewajibkan akun centang biru untuk membayar.
Jika tidak, akun yang awalnya berstatus verifikasi akan kehilangan centang birunya. Padahal sebelumnya, tanda ini tidak berbayar dan diberikan Twitter untuk memverifikasi pengguna.
Dilansir dari BBC, Musk mewajibkan akun yang ingin memiliki centang biru untuk membayar 8 dollar AS atau sekitar Rp 120.000.
Kebijakan tersebut kemudian dihujani kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Nu Wexler, mantan Kepala Komunikasi Kebijakan Global Twitter.
Pasalnya, dengan sistem centang biru berbayar, hal ini akan mempersulit pengguna untuk mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya.
"Dengan disinformasi sebagai masalah yang dihadapi banyak platform, verifikasi adalah salah satu cara yang digunakan jurnalis, peneliti akademik, dan beberapa pengguna untuk menyaring disinformasi atau informasi berkualitas rendah," kata Wexler.
"Jika Anda menawarkan cek biru untuk disewakan, akan lebih sulit untuk menyaring disinformasi dan menemukan informasi berkualitas tinggi," sambungnya.
Baca juga: Merasa Kecanduan Medsos, Chris Evans Nonaktifkan Akun Twitter dan Instagram
4. Kembalikan akun Donald Trump
Presiden ke-45 AS Donald Trump selama dua tahun dikucilkan dari Twitter lantaran ia disebut melakukan banyak pelanggaran di platform ini.
Terlebih, suami Melania Trump tersebut beberapa kali melontarkan cuitan bernada hasutan kepada pendukungnya untuk melakukan kekerasan, terutama ketika ia menentang hasil pemilihan presiden AS.
Namun, keputusan Twitter untuk menutup akun Trump secara permanen dibatalkan oleh Musk.
Dilansir dari Al Jazeera, Musk memutuskan untuk mengembalikan akun Trump pada Sabtu (19/11/2022).
Keputusan itu diambil bukan tanpa dasar karena sebelumnya telah dilakukan jajak pendapat soal pengaktifan kembali akun Trump.
Lebih dari 15 juta orang terlibat dalam jajak pendapat tersebut yang hasilnya 51,8 persen pemberi suara setuju akun Trump harus diaktifkan kembali.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.