KOMPAS.com - Kasus dugaan kebocoran data kembali terjadi di Indonesia.
Terbaru, 34 juta data paspor WNI diduga bocor dan diperjualbelikan oleh peretas Bjorka dengan harga 10.000 dollar AS.
Bjorka juga diduga membocorkan 35 juta data pelanggan MyIndiHome dan dijual dengan harga 5.000 dollar AS.
Dua kejadian dugaan pembobolan data ini seolah menambah panjang kasus pencurian data masyarakat Indonesia.
Sebenarnya, apa bahaya di balik data warga yang bocor dan apa bisa situasi ini diatasi?
Baca juga: 34 Juta Data Paspor Diduga Bocor, Berikut 5 Kasus Dugaan Kebocoran Data di Indonesia
Baca juga: Penjelasan BIN soal Surat Presiden Disebut Bocor oleh Hacker Bjorka
Bahaya kebocoran data penduduk
CEO Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha mengungkapkan bahwa kebocoran data sangat berbahaya bagi masyarakat.
"Data pribadi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan kepada orang yang datanya bocor maupun penipuan lain dengan mengatasnamakan data pribadi orang lain yang bocor tersebut," jelasnya kepada Kompas.com, Jumat (7/7/2023).
Pratama menambahkan, kondisi yang lebih berbahaya juga dapat muncul jika data pribadi tersebut digunakan untuk membuat identitas palsu bagi pelaku tindakan terorisme.
Selain itu, menurutnya, kebocoran data juga dapat merugikan pemerintah.
Baca juga: 7 Data Bocor yang Diungkap Raid Forums sebelum Diblokir Kominfo
Sumber kebocoran data yang diklaim berasal dari lembaga negara dapat membuat pihak lain yang menganggap faktor keamanan siber sektor pemerintahan rendah.
"Hal ini tentu saja akan mencoreng nama baik pemerintah di mata masyarakat Indonesia maupun dunia internasional karena pemerintah tidak sanggup melakukan pengamanan siber untuk institusinya," tambah dia.
Padahal, lanjutnya, Indonesia memiliki banyak pihak yang berkompetensi tinggi seperti BSSN, BIN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Baca juga: Data Pengguna IndiHome Diduga Bocor, Telkom: Tidak Ada Kebocoran Data
Cara mencegah kebobolan data
Pratama tidak memungkiri jika tidak ada sistem keamanan yang bisa 100 persen melindungi sistem yang dijaganya.
"Perkembangan serangan siber juga semakin canggih dan banyak perubahan variasi malware yang beredar sehingga hal ini juga menyulitkan untuk dideteksi," ujar dia.
Selain itu, ia mengungkapkan banyak peretas yang sengaja bekerja mencari celah kerentanan sistem suatu organisasi untuk melakukan serangan.
"Namun, tentu saja kebocoran data tetap dapat dicegah," tegasnya.
Baca juga: Indonesia Peringkat 3 Kebocoran Data, Gara-gara Bjorka?
Berikut beberapa cara yang menurut Pratama perlu dilakukan pemerintah maupun lembaga atau organisasi di Indonesia untuk mencegah kebobolan data.
1. Pemahaman manusiaPratama menekankan agar setiap pegawai atau karyawan mendapatkan edukasi tentang keamanan data. Ini karena kelalaian terhadap aspek keamanan siber menyebabkan serangan.
"Pelatihan karyawan terhadap aspek keamanan siber juga menjadi titik kritis terhadap keamanan siber suatu organisasi," kata dia.
Ini karena tak jarang serangan siber awal dari peretasan perangkat elektronik atau penipuan kepada karyawan.
Baca juga: Hacker asal Sleman Raup Rp 31,5 Miliar dengan Meretas Perusahaan di AS
2. Rutin periksa sistem keamananIa menyebutkan, setiap organisasi perlu melakukan pemeriksaan sistem secara rutin agar dapat segera melakukan pemulihan jika terjadi masalah.
Hal yang tidak kalah penting, baginya, adalah melakukan penilaian terhadap kerawanan serta celah keamanan siber dari sistem yang dimiliki secara berkala.
3. Penerapan hukum dari pemerintahPratama menegaskan, pemerintah harus lebih serius menerapkan hukum dan regulasi terkait pelindungan data pribadi milik warganya.
Ia minta agar perusahaan pemilik data serta pelaku kejahatan siber untuk bertanggung jawab.
Baca juga: Cara Amankan Nomor HP dari Potensi Kejahatan Siber
4. Buat Petugas Perlindungan DataIa juga menekankan agar presiden secepatnya membentuk komisi Petugas Perlindungan Data (PDP) untuk membuat pelaku kejahatan siber dan peretas data mendapatkan sanksi hukuman.
"Sanksi hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah presiden," tambahnya.
5. Beri publik pemahamanSelain mengatasi kasus pembobolan data, Pratama menyarankan agar hasil investigasi terkait kejadian ini diumumkan kepada masyarakat umum.
"Sehingga masyarakat bisa segera mengetahui sumber kebocoran serta mendapat kepastian bahwa kebocoran data serupa tidak akan terjadi kembali di kemudian hari," katanya lagi.
Baca juga: 4 Dugaan Kebocoran Data yang Dibeber Hacker Bjorka
6. Audit sistem data yang bocorSementara itu, menurutnya, lembaga yang mengalami kebocoran data harus segera melakukan pemeriksaan sistem keamanannya.
"Untuk dapat mengetahui dari mana sumber kebocoran berasal dan metode apa yang dipergunakan untuk masuk ke dalam sistem dan mengirimkan data keluar," jelasnya.
7. Masyarakat harus hati-hatiAdapun bagi masyarakat yang terdampak dalam kebocoran data tersebut, Pratama menekankan untuk lebih berhati-hati terhadap potensi penipuan di masa depan.
"Masyarakat juga harus menanggapi dengan tetap tenang dan tidak terprovokasi sehingga tidak akan menimpulkan kepanikan, selalu ikuti berita terbaru di kanal informasi terpercaya," pungkasnya.
Baca juga: Mengenal Apa Itu Aplikasi Jombingo yang Diduga Lakukan Penipuan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.