KOMPAS.com - Perjanjian Renville adalah salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan pasca kemerdekaan.
Bahkan setelah kemerdekaan, Belanda masih berusaha untuk dapat menguasai Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda.
Tidak hanya melalui perlawanan fisik, perundingan internasional menjadi salah satu perjuangan jalur diplomatik untuk mempertahankan bangsa yang merdeka.
Baca juga: Sejarah dan Isi Perjanjian Giyanti yang Menandai Pecahnya Mataram Islam
Lantas, apa yang melatarbelakangi Perjanjian Renville?
Latar belakang Perjanjian Renville
Perjanjian Renville dilatarbelakangi oleh Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli - 4 Agustus 1947, dan melanggar Perjanjian Linggarjati (1946).
Dilansir dari laman Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, operasi militer itu dilakukan karena RI tidak mau mengakui hasil dari Perundingan Linggarjati.
Agresi militer Belanda membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada 25 Agustus 1947 untuk menghentikan situasi perang yang sedang berlangsung.
Dewan PBB dan Komisi Tiga Negara (KTN) kemudian mengusulkan diadakannya Perundingan Renville yang dimulai pada 8 Desember 1947.
Indonesia diwakili oleh Amir syarifudin dan beberapa delegasi Indonesia seperti Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik Len dan Nasrun.
Baca juga: Sejarah Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757: Tanah Mataram Terbagi Jadi 3 Kekuasaan
Pihak Belanda diwakilkan oleh orang Indonesia yang pro Belanda “Raden Abdul Kadir Wijoyoatmojo” dan beberapa anggota yaitu Van Vredenburg, P.J. Koets, dan Chr. Soumokil.
KTN yang diwakili oleh Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, berperan sebagai mediator. Frank P. Graham dari Amerika berada di pihak netral.
Richard C, Kirby dari Australia mendampingi Indonesia dan Paul van Zeeland dari Belgia sebagai wakil Belanda.
Penandatangan Perjanjian Renville berlangsung di atas kapal pengangkut tentara Amerika, Kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta pada 17 Januari 1948 dan 19 Januari 1948.
Dipilihnya kapal USS Renville karena dianggap sebagai tempat yang netral.
Baca juga: Mengenal Sejarah dan Latar Belakang Perang Dingin
Isi Perjanjian Renville
Dikutip dari Kompas.com (17/1/2023), berikut adalah hasil dari perundingan di atas Kapal Renville:
- Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera
- Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS
- Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sampai RIS terbentuk
- Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera
- Wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda dibatasi garis demarkasi yang disebut Van Mook
- TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur
- Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda akan dibentuk
- Referendum untuk menentukan nasib wilayah di dalam RIS akan diadakan
- Pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS akan diadakan.
Baca juga: Sejarah Jambore Pramuka Dunia, Pertama Kali Diselenggarakan pada 1920
Setelah mengingkari Perjanjian Linggarjati dengan melakukan Agresi Militer I, Belanda juga mengingkari isi Perjanjian Renville.
Mereka melakukan Agresi Militer Belanda II, yakni serangan ke Ibu Kota Indonesia yang saat itu adalah Yogyakarta.