Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil dan Sepak Terjang Rustem Umerov, Kandidat Menhan Baru Ukraina

Baca di App
Lihat Foto
Wikimedia/????? ???????
Rustem Umerov, Kepala Dana Milik Negara yang jadi kandidat Menteri Pertahanan Ukraina
|
Editor: Rizal Setyo Nugroho

KOMPAS.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencalonkan Rustem Umerov untuk menggantikan Menteri Pertahanan (Menhan) Oleksiy Reznikov yang dicopot pada Minggu (3/9/2023).

Pergantian Menhan Ukraina diumumkan melalui video pada malam hari, di tengah upaya pemerintah menangani kasus dugaan korupsi di lingkup pejabat militer selama invasi Rusia.

"Sekarang Rustem Umerov akan menjadi Kepala Kementerian (Pertahanan). Saya berharap parlemen mendukung kandidat ini," ujar Zelensky, dikutip dari Kompas.com, Senin (4/9/2023).

Menurut Zelensky, anggota parlemen akan dipanggil untuk melakukan pemungutan suara terkait pencalonan Umerov pada minggu ini.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parlemen pun disebut telah mengenal sosoknya dengan baik, sehingga Umerov tidak memerlukan pengenalan lebih lanjut.

Lantas, seperti sepak terjang Rustem Umerov yang menjadi kandidat Menhan baru Ukraina?

Baca juga: Alasan Menteri Pertahanan Ukraina Dicopot di Tengah Perang


Sepak terjang Rustem Umerov

Rustem Umerov yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Pertahanan Ukraina adalah anggota terkemuka komunitas Tatar Krimea.

Tatar Krimea merupakan kelompok etnik bagian dari bangsa Turkiye yang awalnya tinggal di Krimea.

Dilansir dari The Guardian, Umerov lahir di Soviet Uzbekistan, negara tempat keluarganya diasingkan di bawah pemerintahan Joseph Stalin, seorang diktator Uni Soviet.

Saat masih kecil, ketika Tatar akhirnya diizinkan kembali pada 1980-an hingga 1990-an, dia dan keluarga kemudian pindah ke Krimea di Ukraina.

Pria Muslim yang kini berusia 41 tahun ini memulai bisnis telekomunikasi pada 2004 dan terpilih menjadi anggota parlemen pada 2019.

Dia juga sempat menjabat sebagai salah satu ketua Platform Krimea, sebuah upaya diplomatik untuk mengembalikan aneksasi atau pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014.

Rusia merebut kekuasaan Krimea dari Ukraina pada 2014, dan mendorong referendum yang dicap sebagai tindakan tidak sah oleh Ukraina dan sekutu baratnya.

Kala itu, sebagian besar Komunitas Tatar yang mencakup 12-15 persen dari dua juta penduduk Krimea memboikot pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah mereka.

Umerov pun tercatat sebagai penasihat mantan Ketua Majelis Rakyat Tatar Krimea, Mustafa Dzhemilev.

Moskwa sempat melarang perkumpulan tradisional minoritas Muslim Tatar tersebut dan menyatakannya sebagai organisasi ekstremis.

"Para propagandis Rusia menciptakan narasi yang membagi bangsa Ukraina menjadi beberapa etnis untuk membenarkan tindakan militer mereka di wilayah negara kami," kata Umerov kepada situs berita Yordania, AmmanNet (25/4/2022).

"Kami tidak merasakan chauvinisme atau Islamofobia (di Ukraina) terkait etnis atau agama kami, lanjutnya.

Baca juga: Dua Pesawat Ukraina Bertabrakan, Tiga Pilot Angkatan Udara Tewas

 

Peran dalam perundingan dengan Rusia

Dikutip dari Arab News, Minggu, baik setelah aneksasi maupun invasi pada Februari 2022, Rustem Umerov telah ambil bagian dalam pembicaraan di belakang layar dengan para pejabat Rusia.

Salah satunya, terlibat dalam perundingan untuk melakukan pertukaran tawanan perang dan tahanan politik, serta evakuasi warga sipil dari wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

Dia juga bagian dari delegasi Ukraina saat negosiasi dengan Rusia pada minggu-minggu pertama perang.

Bukan hanya itu, Umerov turut menjadi delegasi Ukraina dalam negosiasi dengan Rusia mengenai Kesepakatan Gandum Laut Hitam yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejak itu, Rusia menarik diri dari Kesepakatan Gandum, menuduh Ukraina dan sekutunya gagal menepati perjanjian untuk memfasilitasi ekspor Rusia.

Kemudian sejak September 2022, Rustem Umerov diangkat menjadi Kepala State Property Fund atau Dana Milik Negara, badan eksekutif untuk melaksanakan kebijakan privatisasi barang milik negara.

Jabatan itu disebut merupakan peran yang sangat berat di Ukraina, lantaran proses privatisasi atau penjualan saham perusahaan pemerintah kepada publik kerap dilanda dugaan korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi