KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, proyek food estate dari pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal.
Pernyataan itu diungkapkan bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan saat ditanya soal usaha pemerintah yang belum maksimal dalam menurunkan harga pangan.
"Food estate terbukti gagal," kata Muhaimin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut dan membuat program ketahanan pangan baru dengan melibatkan masyarakat.
"Maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengidentivikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," ujarnya.
Baca juga: Harga Pangan Terus Melambung, Cak Imin Sebut Food Estate Gagal
Respons Kementerian Pertanian RI
Merespons pernyataan Cak Imin, Kementerian Pertanian RI menyebutkan, program food estate sampai saat ini berdampak positif dan memberikan hasil yang baik.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan RI Kuntoro Boga Andri mengatakan, food estate di Sumba Tengah, NTT terbukti telah mengurangi angka kemiskinan di kawasan tersebut.
Sementara petani di Wonosobo, Jawa Tengah juga disebut-sebut merasakan manfaat food estate.
"Indikator terlihat dari peningkatan produktivitas panen meningkat, jaminan pemasaran komoditas dan peningkatan pendapatan petani di kawasan food estate," kata Kuntoro dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023).
Pihaknya juga menuturkan, pengembangan food estate di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara merepresentasikan kultur lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal.
Sementara di Kalimantan Tengah, proyek food estate terbukti meningkatkan produktivitas di kawasan Pulang Pisau dari tahun ke tahun.
"Dari awal dimulai dengan hasil rata-rata 2,5 ton per hektar gabah kering panen (GKP), meningkat menjadi 3,5 GKP ton per hektar dan bahkan sudah mampu mencapai 5,5 ton per hektar," ujarnya.
Baca juga: Cak Imin Bilang Food Estate Gagal, Gerindra: Dulu Enggak Diucapin, Sekarang Diucapin
Tak hanya fokus di Jawa
Kuntoro mengatakan, menyiapkan lumbung pangan baru bukan hal yang instan untuk dilakukan dan dikelola.
Menurutnya, Kementan telah berupaya memperluas lahan pangan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi tanam juga telah dilakukan secara bersamaan di lokasi-lokasi food estate.
Selain itu, Kementan juga telah melakukan manajemen lahan, tata kelola air, dan menyiapkan benih unggul.
"Lahan ini bukan lahan seperti di Jawa, tapi kita butuh waktu meningkatkan kualitas lahan dan pertanaman di lokasi food estate," jelas dia.
Menurut dia, jika hanya berfikir memperkuat produktifitas lahan di Jawa saja, maka hal itu tidak akan cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk.
Kendati demikian, Kunto menyatakan bahwa Kementan memiliki pengalaman panjang dalam menyiapkan dan pengolahan lahan marginal, seperti di Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pihaknya juga menjelaskan, food estate merupakan upaya Indonesia untuk melepas ketergantungan impor pangan.
"Tidak mudah, dan pasti ada kekurangan tapi kita harus optimis. Presiden Jokowi dan Mentan juga sudah sampaikan berulang kali. Upaya pembenahan dan penyempurnaan program harus intensif dilakukan," ujarnya.
Baca juga: Bupati Humbahas Apresiasi Food Estate, Bisa Bangunkan Lahan Tidur
Tentang food estate
Proyek Food estate merupakan daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia, dikutip dari Kompas.com (19/8/2023).
Lumbung pangan baru ini juga menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 hingga 2024.
Proyek food estate ini pertama kali disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2020.
Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan rencananya untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Bahkan, Jokowi saat itu mengeklaim pengelolaan food estate akan menggunakan teknologi modern.
Food estate rencananya akan dibangun di beberapa wilayah Indonesia, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.
Masing-masing lumbung pangan ini akan dikembangan dengan komoditas yang berbeda.
Di Gresik, Jawa Timur, misalnya, food estate akan berfokus pada pengembangan komoditas mangga dengan kombinasi intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.
Baca juga: Ini Saran Bapanas untuk Program Food Estate agar Lebih Efektif
Dikritik ahli
Kendati demikian, banyak ahli yang menganggap proyek tersebut memiliki dampak buruk bagi lingkungan.
Salah satunya adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa.
Menurutnya, proyek food estate tidak menjawab persoalan pangan dalam negeri, tetapi justru berdampak pada deforestasi.
"Sejarah implementasi food estate di Tanah Air terbilang buruk. Kegagalan dari food estate yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia adalah karena mengingkari kaidah akademis," kata Dwi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (4/3/2021).
Saat itu pemerintah dinilai banyak mengingkari kaidah akademis yang seharusnya menjadi perhatian.
Kaidah akademis yang dimaksud adalah kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, serta kelayakan sosial dan ekonomi.
"Tata kelola air menjadi kunci utama dari pengembangan lahan pertanian. Hal ini termasuk ke dalam kelayakan infrastruktur yang berbiaya tinggi. Empat pilar tersebut harus dijamin dapat terpenuhi, jika tidak maka akan gagal food estate tersebut," jelas dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.