Jokowi Bertemu dengan SBY di Istana Bogor, Apa yang Dibahas?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Senin (2/10/2023) sore.

Pertemuan itu digelar setelah Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Diberitakan Kompas.com, Senin, mobil milik SBY tiba di depan Istana Bogor sekitar pukul 16.52 WIB dan segera memasuki kompleks Istana Bogor melalui pintu di samping Gereja Zebaoth.

Pertemuan itu berlangsung selama satu jam. Sekitar pukul 17.44 WIB, SBY diantar keluar oleh Presiden Jokowi.

Lantas, apa yang dibahas kedua tokoh politik itu?

Bahas politik kebangsaan

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani membenarkan adanya pertemuan tersebut.

”Benar, sore ini ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi,” ujarnya, dilansir dari Harian Kompas, Senin.

Kamhar mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 RI ini membahas seputar politik kebangsaan dan politik kenegaraan.

Menurutnya, silaturahmi ini akan memberikan dampak positif dan membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk.

Sebelumnya, sumber di lingkungan Istana mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan inisiatif Presiden Jokowi yang mengundang SBY untuk bersilaturahmi ke Istana Bogor.

”Pak SBY memang diundang Presiden ke Istana Bogor. Sebenarnya sudah lama Pak SBY ingin bertemu dengan Presiden," kata sumber itu.

Sebelumnya, pada 17 Agustus 2023, SBY disebut sudah mengundang Presiden menghadiri peresmian Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan.

Namun karena acaranya bertabrakan dengan Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana, Presiden Jokowi tidak bisa hadir.

Baca juga: Mimpi SBY soal Naik Kereta Bareng Megawati dan Jokowi, Apa Artinya?

Pertemuan di tengah isu reshuffle

Pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY di Istana Bogor digelar di tengah isu reshuffle usai rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pertemuan itu bisa menjadi sinyal pemerintah bakal memberi jatah kursi menteri ke Partai Demokrat.

"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Selasa (3/10/2023).

Menurutnya, saat ini posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.

Di sisi lain, Umam menyatakan bahwa Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.

Jika sinyal jatah kursi menteri itu terjadi, Demokrat akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.