KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai hari ini, Kamis (19/10/2023).
Ketua KPU Hasyim Asy'ari memastikan pihaknya siap melaksanakan tahapan pendaftaran yang akan berlangsung hingga Rabu (25/10/2023). Salah satunya melakukan gladi bersih pendaftaran.
"KPU juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan masing-masing tim pasangan calon. Kami menginformasikan batasan-batasan yang diberlakukan dan ketentuan yang diberlakukan saat pendaftaran,“ katanya, dikutip dari Kompas.id, Rabu (18/10/2023).
Menurut Hasyim, dua pasangan bakal capres-cawapres memastikan akan mendaftarkan diri pada hari pertama pendaftaran.
Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendaftarkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pukul 08.00 WIB.
Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendaftarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada hari yang sama pukul 11.00 WIB.
Baca juga: Kapan Pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu 2024? Ini Jadwal, Tahapan, dan Syaratnya
Sementara itu, poros koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres (capres) belum diketahui kapan akan melakukan pendaftaran.
Bahkan, koalisi tersebut juga belum mengumumkan bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo.
Lantas, apa penyebab bakal cawapres Prabowo belum diumumkan?
Penyebab Prabowo belum umumkan cawapres
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai ada tiga penyebab Prabowo belum mengungkapkan pasangannya di Pemilu 2024.
"Kemungkinan pertama, bisa jadi situasi internal cukup pelik pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah (jadi capres-cawapres di usia belum 40 tahun), ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (19/10/2023).
Arya mengatakan, respons publik yang tidak positif terhadap putusan tersebut membuat internal partai pendukung Prabowo masih belum memutuskan cawapres.
Menurutnya, Partai Gerindra masih ingin mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Kemudian PAN masih mendorong Erick Thohir. Sedangkan Partai Golkar menyodorkan Airlangga Hartarto.
"Kedua, anggota koalisi belum konklusif untuk memutuskan siapa yang akan ditetapkan sebagai cawapres," ujar Arya.
Baca juga: Anies dan Ganjar Gandeng Cawapres dari NU, Apakah Prabowo Perlu Ikuti Langkah Serupa?
Dia menilai, partai pengusung Prabowo memiliki kekuatan relatif merata. Ini membuat setiap partai ingin mengusung calon masing-masing sehingga belum terbentuk kesepakatan.
Alasan ketiga, kata Arya, partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih menghitung elektabilitas para tokoh yang akan disandingkan dengan Prabowo. Jika rendah, bisa diganti.
Arya menduga, koalisi Prabowo masih menunggu kepulangan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Erick Thohir yang sedang berkunjung ke China dan Arab Saudi.
Kunjungan tersebut untuk menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation ke-3 di Beijing dan KTT pertama ASEAN Gulf Cooperation Countries (GCC) di Riyadh.
"Kenapa menunggu? Karena Pak Zulhas ketua umum dan anggota koalisi, Pak Erick salah satu calon yang digadang, dan Pak Jokowi juga berpengaruh dalam koalisi itu," jelasnya.
Arya menilai keputusan Prabowo belum mengumumkan cawapres tidak akan berdampak di Pemilu 2024. Sebaliknya, koalisi pengusung Prabowo justru memiliki keputusan lebih kuat.
Risiko Prabowo belum umumkan cawapres
Terpisah, pengamat politik yang juga founder lembaga Gogo Bangun Negeri (GBN) Emrus Sihombing mengatakan, pasangan capres-cawapres memang bisa mendaftarkan diri ke KPU pada awal atau akhir jadwal pendaftaran.
Namun, kondisi Prabowo yang belum mengumumkan pasangannya dan belum mendaftar ke KPU berisiko bagi persepsi dirinya di mata publik.
"Paslon yang mendaftar langsung pada hari pertama menunjukkan kesiapan, ada kesepakatan, dan kompromi politik antarpartai pengusung dan kelompok kepentingan," jelasnya kepada Kompas.com, Kamis (19/10/2023).
Baca juga: Alasan Partai Pengusung Prabowo Ganti Nama Jadi Koalisi Indonesia Maju
Menurutnya, publik tentu akan berpersepsi positif terhadap pasangan capres-cawapres yang sudah mendaftarkan diri pada hari pertama daripada pasangan yang belum sepakat.
Publik menilai pasangan yang mendaftarkan diri lebih awal menunjukkan inisiatif, kesiapan, punya perencanaan teratur, dan ada kesepakatan antarpartai pengusung.
Sebaliknya, pasangan yang mendaftarkan diri ke KPU pada hari kedua atau bahkan hari terakhir akan dianggap publik belum siap dari segi administrasi maupun belum memiliki kesepakatan di antara partai politik.
"Saya menyarankan agar secepatnya diambil keputusan itu sehingga ketiga pasangan mendaftar pada hari pertama. Putuskanlah, berkompromilah, jangan terlalu memaksakan kehendak," ujar Emrus.
Baca juga: Prabowo Tanpa Cak Imin, Gerindra: Seperti Ditinggal Pacar, Tiba-tiba Meninggalkan
Dia mengungkapkan, potensi persepsi buruk dari publik kepada pasangan yang belum mendaftarkan diri bisa memengaruhi elektabilitas pada Pemilu 2024.
Namun, ada hal-hal lain yang akan memengaruhi keterpilihan mereka. Contohnya, memiliki program yang bagus atau sosok yang ditawarkan berkualitas.
"Kalau boleh tiga-tiganya langsung daftar pada hari pertama, menunjukkan mereka serius dan siap. Persepsi publik akan beda kalau ada pasangan mendaftar pada hari terakhir," ujar Emrus.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.