KOMPAS.com - Status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDI-P menjadi sorotan setelah ia resmi mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024, Rabu (25/10/2023).
Gibran sendiri mengaku sudah bertemu dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharahi pada pekan lalu sebelum ditetapkan menjadi pasangan Prabowo.
"Itu sudah clear lho. Sudah clear," kata Gibran, dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/10/2023).
Namun, Gibran tidak menjelaskan lebih rinci perihal penyataan sudah clear itu.
Di sisi lain, Puan mengungkapkan pertemuannya dengan Gibran tidak membahas soal status keanggotaan Gibran. Saat itu, Gibran hanya berpamitan lantaran akan menjadi cawapres Prabowo.
Puan juga menyebut Gibran tidak mundur atau mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P.
Gibran sebelumnya bergabung ke PDI-P, partai yang sama dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019.
Dikutip dari Kompas.id, Sabtu (21/10/2023) Gibran kemudian mendapat rekomendasi DPP PDI-P saat maju dalam Pilkada 2020 bersama Teguh Prakosa, Sekretaris DPC PDI-P Solo.
Status keanggotaan Gibran di PDI-P
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin menjelaskan status keanggotaan Gibran usai mendaftar sebagai bakal cawapres Prabowo ke KPU.
Menurutnya, status keanggotaan Gibran di PDI-P telah berakhir.
"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM (Koalisi Indonesia Maju)," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis.
Dia mengingatkan pesan dan arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk tidak bermain dua kaki.
Menurutnya, Gibran sudah tidak bersikap tegak lurus dengan instruksi tersebut sejak bertemu dengan Prabowo pada Mei 2023 lalu.
"Saat itu, sebagai kader yang yunior, kami tidak menjatuhkan sanksi. Kami berikan nasihat untuk patuh pada aturan partai," kata Komarudin.
Meskipun begitu, Komarudin bersikap santai atas manuver Gibran itu. Pasalnya, dia sudah sering melihat kader partai beralih ke partai lain atau bahkan berhenti.
Baca juga: Nasib Jabatan Wali Kota Solo Usai Gibran Daftarkan Diri Jadi Cawapres 2024
Tak masalah dicap pengkhianat
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, manuver Gibran merupakan bentuk pengkhianatan.
"PDI-P untuk kesekian kalinya merasa dinafikan, dilangkahi, atau bahwa dikhianati oleh pilihan langkah politik keluarga Jokowi," kata Umam, dikutip dari Kompas.com, Kamis.
Sementara itu Gibran mengaku tidak masalah jika dicap sebagai pengkhianat lantaran memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menjadi rival PDI-P di Pemilu 2024.
"Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa," kata dia.
Baca juga: Beda Sikap Gibran soal Cawapres 2024, Sempat Akui Belum Pantas, Kini Maju Bersama Prabowo
Mengapa PDI-P tak beri sanksi tegas?
Langkah PDI-P yang hingga kini tidak memberi sanksi tegas kepada Gibran menjadi sorotan.
Sebab, hal itu bertolak belakang dengan pemecatan yang dilakukan kepada Budiman Sudjatmiko usai mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto.
Pengamat politik Jannus TH Siahaan menduga PDI-P tidak bakal mendepak putra sulung Presiden Jokowi itu karena bisa menutup peluang partai tersebut masuk ke lingkar kekuasaan jika pasangan Prabowo-Gibran menang pada Pemilu 2024.
Dia memprediksi, PDI-P kemungkinan akan bermain dua kaki dengan tidak memecat Gibran.
"Jadi, dengan tetap mempertahankan status Gibran sebagai kader, jika Gibran berhasil masuk Istana, statusnya adalah sebagai kader PDI-P," kata Jannus, dilansir dari Kompas.com, Kamis.
"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDI-P dan kader-kader PDI-P sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," lanjut Jannus.
Baca juga: Muncul Pertama Kali Bersama Prabowo, Gibran: Tenang Pak, Saya Sudah di Sini
Selain itu, memecat Gibran juga bisa menjadi validasi atas spekulasi masyarakat tentang isu keretakan hubungan Megawati dengan Jokowi.
"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati," tutur Jannus.
Menurut Jannus, PDI-P akan bersikap tegas kepada Gibran usai Pemilu 2024 nanti, terutama jika pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P menang.
"Pemecatan yang disertai perlawanan yang keras akan memperjelas pembelahan pemilih antara pemilih Jokowi dan pemilih PDI-P dan pemilih Ganjar Pranowo, yang boleh jadi justru akan sangat merugikan PDI-P tentunya, karena pemilih Jokowi jauh lebih luas dan inklusif," jelas Jannus.
"Karena faktor-faktor tersebut, saya menduga, pemecatan akan terjadi secara halus atau bahkan berpeluang terjadi kalau Ganjar Pranowo kelak keluar sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024," imbuhnya.
Baca juga: Sederet Program yang Dijanjikan Gibran jika Menang Pemilu 2024
(Sumber: Kompas.com/Adhyasta Dirgantara, Aryo Putranto Saptohutomo | Editor: Icha Rastika, Aryo Putranto Saptohutomo).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.