KOMPAS.com - Baliho bergambar pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali dicopot Satpol PP pada Selasa (31/10/2023).
Pencopotan itu dilakukan menjelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut.
Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, pencopotan ini sesuai dengan instruksi dari PJ Gubenur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan berlaku untuk semua atribut partai politik.
"Tidak memandang itu bendera PDI-P, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya. Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya," kata Mahendra, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (31/10/2023).
Baca juga: Visi Misi Lengkap Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Apa Saja?
Baca juga: Harta Kekayaan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024
Pemprov bantah politik tendensius
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan, tak ada unsur politik di balik pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.
Menurutnya, ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Bali untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah.
"Mohon masyarakat bisa memahami dengan baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai upaya politik tendensius," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (1/11/2023).
Dia menjelaskan, pencopotan ini juga hasil kesepakatan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) menyambut kedatangan Jokowi.
Kesepakatan yang dimaksud adalah membersihkan semua atribut partai politik dalam radius 200 meter dari titik kunjungan kerja dan sepanjang rute perjalanan Jokowi.
"Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang alat peraga dalam radius 200 meter. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasat Pol PP dan jajaran untuk turun langsung menertibkan alat peraga yang berada dalam radius tersebut," jelas dia.
Baca juga: Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Sekjen PDI-P Singgung Terjadinya Politik Diskriminasi
Jokowi tekankan koordinasi dengan partai
Jokowi pun turut merespons pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu.
Dia mengaku telah menerima laporan pencopotan itu dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Menurutnya, pencopotan baliho itu merupakan ranah pemerintah daerah, apalagi jika mengganggu aturan tata kota.
Kendati demikian, Jokowi berharap agar pemerintah daerah terlebih dahulu meminta izin pengurus partai sebelum melakukan pencopotan.
"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, dikutip dari Kompas.com, Rabu (1/11/2023).
"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjutnya.
Baca juga: Soal Pencopotan Baliho Saat Jokowi Kunker di Bali, Koster: Asal Jangan Cuma Ganjar
Disorot PDI-P
Pencopotan baliho ini juga menuai sorotan dari sejumlah politisi PDI-P, termasuk TB Hasanuddin.
Dia mengaku tersinggung atas pencopotan ini dan akan melakukan penyelidikan.
"Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (1/11/2023).
Sementara itu, politisi PDI-P Charles Honoris menilai pencopotan baliho membuktikan bahwa pemerintah sulit menjaga netralitas jelang Pemilu 2024.
Menurutnya, ini merupakan dampak dari pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
"Ini konsekuensi ketika anak Presiden yang masih menjabat mengikuti kontestasi pilpres," jelas dia.
Charles menuturkan, pencopotan baliho ini sangat mungkin tidak diketahui langsung oleh Jokowi, tetapi menjadi langkah personal negara untuk tujuan tertentu.
"Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan, para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin cari muka kepada atasannya," kata dia.
Baca juga: Ada Penurunan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Jokowi Tegaskan Pemda, TNI, Polri Tetap Netral
Respons Ganjar-Mahfud
Sementara, bakal capres dari PDI-P Ganjar Pranowo juga turut mempertanyakan maksud di balik pencopotan baliho itu.
Jika tidak melanggar aturan, Ganjar berharap agar tidak ada pencopotan.
"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya? Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar, dikutip dari Kompas.com, Senin (1/11/2023).
Berbeda dari Ganjar, bakal cawapres Mahfud MD enggan mengomentari pencopotan ini.
Saat ditanya wartawan, Mahud hanya menggelengkan kepala seraya bertolak pinggang dan menganggapnya hal yang tidak penting.
"Enggak penting," kata Mahfud singkat.
(Sumber: Kompas.com/Ardito Ramadhan, Tatang Guritno, Nicholas Ryan Aditya, Yohanes Valdi Seriang Ginta, Dian Erika Nugraheny | Editor: Krisiandi, Ihsanuddin, Icha Rastika, Phytag Kurniati)
Baca juga: Yenny Wahid Mengaku Tak Mudah Putuskan Dukung Ganjar-Mahfud
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.