TIDAK dapat disangkal bahwa media sosial kini menjadi salah satu saluran utama Pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik. Pola interaksi ini bersifat dinamis dan tidak berjalan searah atau statis.
Namun demikian, dalam praktik keseharian masih terdapat kesenjangan (lack) dalam program, konten, dan pendekatan komunikasi yang tidak selaras dengan kebijakan.
Media sosial merupakan komponen penting dalam strategi komunikasi Pemerintah untuk mencapai audiens yang paling relevan, yaitu masyarakat yang dilayani.
DePaula dkk. (2018) mencatat bahwa "penggunaan media sosial oleh pemerintah menyediakan berbagai fungsi demokrasi bagi lembaga-lembaga pemerintah" dan bahwa "media sosial adalah alat untuk presentasi diri, pertukaran konten simbolik, dan pemasaran".
Meskipun akun media sosial Pemerintah dapat mengikuti tren kekinian, terkadang esensi pesan yang ingin disampaikan dapat hilang karena kurangnya indikator terukur, baik dari pesan maupun respons.
Faktanya, penulis mendapati banyak publik yang belum mengikuti akun media sosial Pemerintah karena dianggap tidak memberikan manfaat informasi bagi mereka.
Dalam konteks informasi yang begitu beragam (diversity of content), Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber rujukan informasi dalam ruang publik (information center).
Setiap orang dan lembaga non Pemerintah yang memiliki komitmen serta usaha untuk menyajikan informasi berharga saat ini dapat menjadi sumber referensi penting.
Ihwal ini bisa terjadi, karena terjadi kekosongan narasi dan respons antisipasi yang terlambat. Sejatinya kekosongan yang dibiarkan dapat membuat Pemerintah kehilangan kredibilitasnya dalam berkomunikasi.
Tentu jika dibiarkan terus menerus, hal ini berpotensi memunculkan ketidakpercayaan (distrust) baik secara personal maupun kolektif.
Keterlibatan warga maya kepada 'Negara'
Pemerintah saat ini berkomunikasi, mulai dari interaksi dengan masyarakat dalam membangun dan memelihara identitas institus hingga mengelola situasi krisis.
Memberikan informasi dan melibatkan warga adalah tugas seorang administrator publik atau PR pemerintah yang sukses.
Mereka harus memahami komunikasi dan mampu menggunakan berbagai jenis komunikasi untuk melibatkan warga negara dalam seluruh rentang pengambilan keputusan.
Jika dahulu proses gali informasi itu dilakukan dari pemangku kepentingan tradisional, kini bisa juga dibaca dari diskursus yang terjadi pada media sosial.
Keterlibatan merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang mengalami pergeseran dari pola pikir "perintah dan kendali dari atas ke bawah" menuju orientasi kolaborasi dan desain bersama. Hal ini mencerminkan perubahan pendekatan komunikasi di antara organisasi sektor publik.
Graham (2014) mengamati bahwa pemerintah biasanya mengandalkan media massa tradisional seperti televisi dan surat kabar untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Praktisi PR Pemerintah selama ini secara teratur memberikan kesempatan wawancara kepada media dan mengirimkan rilis berita ke media cetak, televisi, dan radio.
Media tradisional tetap penting karena berfungsi sebagai penentu agenda (McCombs & Shaw, 1972) dan menyediakan kerangka berpikir bagi masyarakat.
Namun kini, media siniar (podcast) juga menjadi salah satu pilihan bagi pejabat pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik. Bahkan, mereka kini menggunakan kombinasi media tradisional dan media sosial untuk berkomunikasi dan mendengarkan warga.
Mengukur efektifitas pesan di Medsos
Mengukur Efektifitas Kinerja Komunikasi merupakan tantangan dalam keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan kurangnya alat pengukuran empiris seperti skala dan variabel.
Ini memberikan peluang bagi penelitian masa depan untuk lebih fokus pada peningkatan metode pengukuran dan menggeser fokus dari deskripsi semata.
Program manajemen kinerja yang dikembangkan dengan baik membantu mengatasi masalah kinerja individu dan organisasi yang diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya berorientasi hasil yang sehat dan efektif.
Manajemen kinerja yang efektif akan membantu organisasi Pemerintah meningkatkan kinerja individu, mendorong pengembangan sumber daya manusia, memonitor secara berkelanjutan, dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan.
Saat ini, Pemerintah aktif memantau media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan platform lainnya untuk mengukur reaksi dan sentimen publik terhadap kebijakan dan program pemerintah.
Mereka dapat menggunakan alat analitik media sosial untuk melacak jumlah unggahan, komentar, like, dan retweet, serta mengidentifikasi kata kunci yang sering muncul dalam percakapan.
Interaksi langsung dengan warga melalui media sosial juga dipantau dan diukur untuk memahami respons masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah.
Instansi pemerintah kini secara rutin mengembangkan rencana manajemen kinerja yang tidak hanya berfokus pada karyawan individu, tetapi juga pada tim, program, proses, dan organisasi secara keseluruhan.
Tingkat pengukuran
Tingkat mengukur keterlibatan publik memiliki tiga tingkatan. Pertama, tingkat informasi, di mana media memegang peran penting dalam menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat umum.
Pemantauan media adalah suatu pendekatan dalam pemantauan dan evaluasi yang membantu memantau pesan, pengumuman, atau peristiwa penting yang muncul di media, serta dampak potensialnya terhadap kesadaran, sikap, dan perilaku keterlibatan masyarakat.
Agenda publik yang menjadi perhatian luas sudah pasti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengukuran di tingkat pertama ini.
Tingkat kedua, keterlibatan tingkat menengah, memungkinkan administrator publik untuk mengukur koneksi dan hubungan, terutama pada tingkat analisis individu.
Interaksi masyarakat dengan berita melalui media digital membuka peluang baru untuk keterlibatan.
Keterlibatan ini dapat terwujud dalam bentuk seperti berbagi, memberikan re-tweet, atau memberikan komentar positif di situs berita atau platform media sosial.
Tingkat ketiga, keterlibatan tertinggi, melibatkan interaksi yang berkelanjutan dan berulang dengan pola hubungan yang saling memberi dan menerima.
Pengukuran pada tingkat ini lebih terfokus pada tindakan dan berusaha untuk menunjukkan dampak keterlibatan dalam analisis tingkat sosial, seperti di tingkat komunitas atau kota.
Pengukuran keterlibatan dalam kelompok dapat mencakup indikator kewarganegaraan, partisipasi kelompok yang rentan, atau indikator perubahan sosial sebagai hasil dari keterlibatan.
Dampak jangka panjang dari penggunaan media sosial dan aktivitas keterlibatan lainnya dapat mencakup peningkatan kesadaran, perubahan sikap positif, serta perubahan perilaku, yang dapat mencakup peningkatan atau penurunan dalam tindakan konkret.
Keterlibatan dalam komunikasi publik dapat menjadi kerangka kerja yang sangat berguna dalam komunikasi pemerintah.
Penting untuk mengumpulkan bukti bahwa keterlibatan tersebut memberikan hasil dan dampak yang nyata bagi instansi pemerintah di era kompetisi, transparansi, dan digitalisasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.