KOMPAS.com - Anwar Usman resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/11/2023).
Pemberhentian ini dilakukan usai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi.
Ini berkaitan dengan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat.
Kendati demikian, putusan ini tidak mengubah aturan batas usia capres-cawapres yang sudah berlaku. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka pun tetap bisa mendaftar sebagai cawapres.
Baca juga: Respons TPN Ganjar-Mahfud dan TKN Prabowo-Gibran soal Putusan MKMK
Baca juga: Akhir Perjalanan Sang Paman
Pertaruhan Prabowo-Gibran
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, putusan MKMK ini menjadi pukulan telak bagi legitimasi MK.
Menurutnya, putusan tersebut telah menegaskan adanya "cacat etik" dalam aturan legal formal yang dijadikan sebagai dasar hukum masuknya Gibran sebagai Cawapres.
Karena itu, hal ini berpotensi untuk dimanfaatkan oleh para rival dan kompetitior politik untuk mendelegitimasi kredibilitas Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.
"Tentu situasi ini akan berdampak negatif pada elektabilitas Prabowo-Gibran," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (8/11/2023).
"Sebab, hal ini akan dijadikan sebagai amunisi serangan secara sistematis oleh rival-rival politiknya," sambungnya.
Karena itu, dia menilai bahwa tim pemenangan Prabowo-Gibran harus mengantisipasi dan memitigasi situasi ini dengan baik.
Baca juga: Di Balik Kehadiran Khofifah di HUT Golkar meski Tak Masuk TKN Prabowo-Gibran
Harus bisa manfaatkan celah
Meski berdampak negatif, Umam menyebut kubu Prabowo-Gibran masih bisa memanfaatkan celah kondisi masyarakat politik Indonesia yang kurang memiliki nalar kritis untuk mencerna isu kenegaraan sensitif ini.
"Dengan kata lain, kontroversi aturan MK ini terkesan menjadi 'isu elit', bukan isu publik atau isu rakyat," jelas dia.
Dia menjelaskan, tim pemenangan Prabowo-Gibran kini harus mampu menggeser isu kontroversi ini ke ranah perdebatan visi dan misi capres-cawapres.
Menurutnya, hal ini masih berpeluang menjadi solusi untuk menghentikan serangan yang akan mendegradasi kredibilitas pasangan Prabowo-Gibran.
"Sejauh mana tarik menarik antara kubu Prabowo-Gibran dengan rival-rival politiknya dalam menggarap isu ini akan menentukan seberapa parah dampak elektoral dari isu ini terhadap pasangan Prabowo-Gibran," ujarnya.
Baca juga: Resmi Diumumkan, Ini Daftar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran
Elektabilitas Prabowo turun
Sebelumnya, hasil survei Charta Politika menunjukkan penurunan elektabilitas Prabowo Subianto usai menggandeng Gibran, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin (6/11/2023).
Hasil survei ini dipaparkan pada Senin (6/11/2023) atau sehari sebelum putusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik.
Berdasarkan survei pada 13-17 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo secara head to head dengan selisih 9,8 persen, yakni 49,4 persen berbanding 39,6 persen.
Namun, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4 persen berdasarkan survei periode 26-31 Oktober 2023, usai Gibran diumumkan sebagai cawapres.
Baca juga: Alasan Khofifah Diperebutkan Kubu Ganjar dan Prabowo untuk Jadi Timses
Pada periode sama, elektabilitas Ganjar justru mengalami peningkatan menjadi 40,8 persen usai menggandeng Mahfud MD.
Kendati demikian, hasil survei tersebut menunjukkan persaingan ketat antara pasangan Prabowo-Gibran dengan Ganjar-Mahfud.
"(Elektabilitas) tidak terlalu jauh berbeda, Ganjar-Mahfud ada di angka 36,8 persen, Prabowo Subianto-Gibran di angka 34,7 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Baca juga: Survei Nama-nama Capres Potensial di 2024, Ganjar Nomor 1
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.