KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.
Penetapan Eddy sebagai tersangka diumumkan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis (9/10/2023) malam.
Selain Eddy, lembaga antirasuah juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Sehingga total tersangka berjumlah empat orang.
Eddy ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso atas dugaan gratifikasi pada Selasa (14/3/2023).
Gratifikasi yang diterima Eddy diduga berasal dari Helmut Hermawan, pengusaha yang meminta konsultasi hukum kepada Eddy.
"Pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip dari Kompas.com, Kamis.
Kata Kemenkumham usai Eddy jadi tersangka
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) buka suara soal penetapan tersangka Eddy yang diduga menerima gratifikasi Rp 7 miliar.
Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman mengatakan, pihaknya berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah.
"Hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap," ujar Tubagus kepada Kompas.com, Jumat (10/11/2023).
Ia mengatakan, Eddy tidak tahu-menahu terkait penetapan tersangka sebagaimana yang diberitakan media.
Eddy tidak mengetahui hal tersebut karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan.
"Juga belum menerima sprindik maupun SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)," jelas Tubagus.
Tubagus mengatakan, Kemenkumham masih berkoordinasi terkait pemberian bantuan hukum kepada Eddy.
Saat ditanya mengenai keberadaan Eddy setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tubagus tidak membeberkannya.
Baca juga: Profil Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi
Profil singkat Eddy Hiariej
Eddy Hiariej lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973.
Sebelum menjadi Wamenkumham, dia dikenal sebagai akademisi dan pernah dihadirkan sebagai saksi dalam ahli dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Berdasarkan catatan Kompas.com, Jumat, Eddy pernah menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan lulus pada 11998.
Eddy melanjutkan studi S2 di perguruan tinggi yang sama dan lulus pada 2004. Setelah itu, dia menempuh pendidikan S3 dan lulus pada 2009.
Di UGM, Eddy merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. Jabatan sebagai guru besar ia raih pada 2010 ketika usianya baru menginjak 37 tahun.
Tak hanya itu, Eddy juga pernah menduduki kursi Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM pada 2002-2007.
Baca juga: Saat Kades Minta Bantuan Orangtua untuk Kembalikan Uang Korupsi, Dianggap Beban Keluarga oleh Hakim
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.