KOMPAS.com - Jajaran Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi pada Rabu (22/11/2023) malam.
Firli diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi," ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya dilansir dari Kompas.com, Rabu (22/11/2023).
Dengan penetapan tersangka ini, apakah Firli bisa diberhentikan secara tidak hormat?
Baca juga: Ironi Firli Bahuri, Siang Terima Penghargaan Kemenkeu, Malam Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan SYL
Penjelasan ahli
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, status tersangka ini bisa menjadi landasan untuk pemberhentian Firli secara tidak hormat.
Pasalnya, penetapan tersangka ini semestinya diawali dengan bukti yang cukup terkait dugaan tindak korupsi.
“Kalau dilihat status Firli sudah sampai tersangka, mestinya sudah ada bukti yang cukup yang memperlihatkan tindak pidana korupsi yang dilakukannya,” kata Feri kepada Kompas.com, Kamis (23/11/2023).
Tanpa perlu menunggu pembuktian pidana, ia menyebutkan bahwa Firli sudah dipastikan melakukan pelanggaran etik dan bisa diberhentikan secara tidak hormat.
Baca juga: Sederet Kontroversi soal Firli Bahuri, Terbaru Diduga Terlibat Pemerasan Mentan
Dugaan pelanggaran etik yang dimaksud adalah berjumpa dengan pihak yang kasusnya sedang ditangani KPK.
"Itu sudah pelanggaran etik, jadi tidak perlu membuktikan apakah pertemuan itu benar-benar telah terjadi tindak pidana korupsi," jelas dia.
"Sepanjang ia bertemu pihak bermasalah, sudah itu pelanggaran etik berat bagi pimpinan KPK dan wajib diberhentikan," imbuhnya.
Sayangnya, Feri menilai bahwa Dewan Pengawas (Dewas) KPK selama ini tidak terlalu serius mengenai isu pelanggaran etik, bahkan terkesan tidak tegas.
“Sekali lagi sebenarnya sudah pasti arahnya, cuman Dewas terkesan betul-betul menjadi pelindung dari pimpinan KPK yang bermasalah,” lanjutnya.
Baca juga: Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan, Harta Kekayaan Firli Bahuri Rp 22,8 M
Awal mula kasus
Kasus yang menimpa Firli berawal dari pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023.
Ini terkait pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021.
Dalam penanganannya, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan antara Firli dan SYL di lapangan badminton yang fotonya sempat viral di media sosial.
Firli berdalih bahwa pertemuan tersebut terjadi sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementan, tepatnya pada 2 Maret 2022.
Sementara, dugaan korupsi di Kementan tersebut baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023.
Namun, Firli sempat membantah tudingan telah melakukan pemerasan dan menerima uang dalam jumlah miliaran rupiah dari SYL.
Menurutnya, ada serangan balik yang dilakukan oleh para koruptor kepada pimpinan KPK dengan persoalan dugaan pemerasan tersebut.
"Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back," ujar Firli.
Baca juga: Firli Bahuri Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan, Ini Perjalanan Kasusnya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.