KOMPAS.com - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu narasi penting yang diusung oleh tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Diketahui, proyek IKN Nusantara ini dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua dan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.
Tak heran, mega proyek ini pun menuai pro dan kontra di antara sejumlah pihak.
Salah pihak yang menyoti pembangunan IKN Nusantara adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, ada perbedaan sikap dari partai itu dulu dan sekarang.
PKB dulu berharap IKN rampung 2024
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya menyatakan sikapnya mendukung pembangunan IKN Nusantara.
Bahkan, PKB sempat melakukan selamatan dan memotong 24 tumpeng di titik nol IKN Nusantara pada 20 April 2022.
Menurut Muhaimin, pemotongan tumpeng ini sebagai bentuk harapan agar pembangunan IKN bisa segera terwujud.
"Tujuan yang pertama agar bangsa Indonesia segera makmur sejahtera. Tujuan yang kedua, kita memohon kepada Allah agar IKN bisa segera dilaksanakan dan terwujud dibangun ibu kota Nusantara ini," kata Muhaimin, dikutip dari Kompas.com (21/4/2023).
Baca juga: Alasan Investor Asing Tak Kunjung Berinvestasi di IKN
Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut, 24 tumpeng itu bermakna pengerjaan IKN selama 24 jam sehari dan diharapkan dapat selesai pada 2024.
"Kita ingin tahun 2024 kita akan menyongsong presiden baru indonesia, pemimpin baru Indonesia. Jadi 24 jam kita bekerja, tahun 2024 kita pindah di ibu kota baru, dan tahun 2024 kita punya pemimpin baru," ujarnya.
Jazil menuturkan, pembangunan IKN bukanlah perkara mudah, sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak.
Ia bahkan menyebut Indonesia akan malu jika pemindahan ibu kota tidak berhasil.
Baca juga: Bukan Kampus, Stanford University Akan Bangun Pusat Riset di IKN
Kini sebut pembangunan IKN Tak etis
Namun, sikap PKB terhadap proyek pembangunan IKN itu kini berubah 180 derajat usai Muhaimin menjadi cawapres Anies Baswedan.
Jazil mengatakan, pembangunan IKN yang memakan anggaran besar tampak kurang pantas di tengah kondisi masyarakat yang masih miskin.
Menurutnya, masih banyak penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan.
"Etis enggak secara moral kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin, tapi kita bangun istana? Kan enggak. Gitu saja. Moral ini ya, bukan soal undang-undang," kata Jazil, dikutip dari Kompas.com, Minggu (26/11/2023).
Kendati demikian, PKB menurutnya belum mengambil sikap resmi terkait pembangunan IKN.
Sikap PKB soal IKN itu akan diambil jika Anies-Muhaimin memenangi Pilpres 2024.
"Makanya kami ingin menangkan dulu (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) supaya keputusannya (tentang nasib Ibu Kota Nusantara) bisa diambil yang terbaik," ungkapnya.
Baca juga: Mengintip Konsep dan Desain Bandara VVIP IKN Nusantara
(Sumber: Kompas.com/Rahel Narda Chaterine, Ardito Ramadhan | Editor: Fabian Januarius Kuwado/ Dani Prabowo)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.