KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutarakan penolakannya terhadap pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Hal itu diungkapkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat menghadiri Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat.
"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," ujar Syaikhu dikutip dari Kompas.com, Minggu (26/11/2023).
Baca juga: IKN di Mata PKB, Dulu Potong Tumpeng agar Rampung 2024, Kini Sebut Pembangunannya Tidak Etis
Alasan PKS tetap ingin ibu kota di Jakarta
Syaikhu membeberkan beberapa alasan Jakarta tetap dijadikan ibu kota negara. Berikut penjelasan Syaikhu.
1. Aspek sejarahAlasan pertama ibu kota tetap di Jakarta menurutnya pertimbangan sejarah.
Syaikhu menyinggung peristiwa proklamasi kemerdekaan RI yang dibacakan Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945 dilakukan di Jakarta.
Ia menambahkan, aspek yang harus dipertimbangkan sebelum pemerintah memindahkan ibu kota negara adalah sejarah. Nilai-nilai historis, kata Syaikhu, tidak mungkin diabaikan.
"Sumpah pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia.
Baca juga: Alasan Investor Asing Tak Kunjung Berinvestasi di IKN
2. Faktor pembangunanAlasan lain mengapa PKS menolak ibu kota dipindahkan ke IKN adalah faktor pembangunan.
PKS menilai pembangunan harus dapat menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.
Namun, pemerataan pembangunan dengan cara memindahkan ibu kota dinilai tidak tepat. Menurutnya, pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota.
Tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.
Baca juga: Mengintip Konsep dan Desain Bandara VVIP IKN Nusantara
3. Dimensi antargenerasiLebih lanjut, Syaikhu mempunyai pandangan bahwa pembangunan harus memiliki dimensi antargenerasi. Hal tersebut diperlukan demi merawat ekologi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," ungkap Syaikhu.
Meski PKS ingin Jakarta tetap dijadikan ibu kota negara, pembangunan IKN yang sedang berlangsung tidak akan disetop.
IKN akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi setelah pembangunannya selesai.
"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," ujar Syaikhu.
Baca juga: Keistimewaan Pohon Pule yang Ditanam di IKN, Berkhasiat Obat dan Berharga Fantastis
PKS harap koalisi ikut tolak IKN
Selain mengutarakan penolakan terhadap penolakan IKN, Syaikhu juga mengajak partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk melakukan hal yang sama.
Ia mengatakan, dirinya bakal berkomunikasi dengan partai politik lain di koalisi Anies-Cak Imin untuk mengutarakan gagasan menolak pemindahan ibu kota negara.
Dengan begitu, penolakan pemindahan ibu kota negara yang digaungkan oleh PKS dapat dijadikan gagasan poros di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Cak Imin.
(Sumber: Kompas.com/Irfan Kamil | Editor: Icha Rastika, Ihsanuddin).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.