KOMPAS.com - Pemerintah resmi memperpanjang batas pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semula 31 Desember 2023 menjadi 30 Juni 2024.
Hal itu mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang akan mengimplementasikan NIK sebagai NPWP secara penuh mulai 1 Juli 2024.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan, hingga Desember 2023 sebanyak 82,52 persen dari total wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah melakukan pemadanan.
"Sebagai informasi, sampai dengan 7 Desember 2023, total terdapat sebanyak 59,56 juta NIK-NPWP yang telah dipadankan. Sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta
dipadankan oleh wajib pajak," tuturnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (13/12/2023).
Adapun masyarakat yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP masih diimbau untuk segera melakukan pemadanan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Baca juga: Ini yang Terjadi jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan Melewati 31 Desember 2023
Lantas, siapa saja yang harus melakukan pemadanan NIK-NPWP?
Baca juga: Dampak Tidak Memadankan NPWP dan NIK hingga 31 Desember 2023
Kelompok yang wajib melakukan pemadanan NIK-NPWP
Mengacu pada PMK Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK-112/2022, masyarakat yang wajib melakukan pemadanan NIK-NPWP adalah wajib pajak orang pribadi.
Untuk diketahui, wajib pajak orang pribadi merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
"Seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki NIK perlu untuk memadankan NIK dengan NPWP-nya," tegas Dwi.
Oleh karena itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan, diimbau untuk segera melakukan validasi NIK-NPWP paling lambat pada 30 Juni 2024.
Baca juga: Alasan DJP Pemadanan NIK dan NPWP Diundur hingga Pertengahan 2024
Konsekuensi Jika tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP
Menurut Dwi, pemadanan NIK-NPWP bagi wajib pajak bersifat wajib.
Wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP akan mendapat konsekuensi berupa sulit mengurus layanan pajak.
"Akan mendapat kendala dalam mengakses layanan perpajakan, termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP, karena seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai NPWP," kata Dwi.
Baca juga: Cara Cek NIK Terdaftar sebagai Anggota Partai Politik atau Tidak
Cara melakukan pemadanan NIK-NPWP
Pemadanan NIK-NPWP cukup mudah dilakukan. wajib pajak orang pribadi bisa melakukan pemadanan tersebut secara online.
Dikutip dari laman Instagram @ditjenpajakri, berikut cara pemandanan NIK-NPWP:
- Buka laman pajak.go.id
- Masukkan 15 digit NPWP dan kata sandi akun pajak Anda
- Kemudian, masukkan kode keamanan sesuai pada kolom yang tersedia, klik Klik "Login"
- Selanjutnya, pilih menu "Profil" dan dan pilih “Data Profil”
- Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP
- Jangan lupa cek validitas data NIK dengan klik tombol “Validasi”
- Lalu, klik “Ubah profil” untuk menyelesaikan pemadanan
- Terakhir, klik "Logout" dan coba masuk kembali ke akun menggunakan NIK
Apabila NIK Anda telah tercantum pada profil dengan status valid atau berwarna hijau, maka NIK Anda telah berlaku menjadi NPWP.
Baca juga: DJP Resmi Undur Batas Akhir Pemadanan NIK Jadi NPWP pada 30 Juni 2024, Ini Alasannya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.