KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba pada Senin (18/12/2023).
OTT KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dilakukan atas dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa.
Penangkapan terhadap Abdul Gani Kasuba menambah jumlah kepala daerah yang terkena OTT KPK sepanjang 2023.
Berikut sederet kepala daerah di Indonesia yang terjerat OTT KPK sepanjang 2023.
KPK menggelar OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil pada Kamis (6/4/2023).
Muhammad Adil ditangkap bersama 27 orang lainnya di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta.
Diberitakan Kompas.com (15/4/2023), OTT ini menciduk sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.
KPK akhirnya menetapkan tiga orang tersangka.
Mereka adalah Muhammad Adil, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti Fitria Nengsih, dan M Fahmi Aressa selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menjadi tersangka di tiga klaster dugaan korupsi.
Adil diduga mengutip setoran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia juga disebut menerima suap pengadaan jasa travel umroh sebesar Rp 1,4 miliar.
Lalu, dia diduga menyuap Ketua Tim BPK Perwakilan Riau, M. Fahmi Aressa agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
KPK mengantongi bukti dugaan korupsi berupa uang sekitar Rp 26,1 miliar yang diterima Adil dari berbagai pihak.
Baca juga: Perjalanan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dari Pengusaha Properti hingga Jadi Pesakitan KPK
2. Wali kota Bandung Yana MulyanaKPK kemudian melakukan OTT yang menangkap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada Jumat (14/4/2023).
Yana dan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung ditangkap atas dugaan tindak pidana suap.
KPK menduga, mereka melakukan suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet untuk Bandung Smart City.
Pengadilan Negeri Bandung kemudian menetapkan Yana Mulyana sebagai terdakwa dan harus menjalani hukuman empat tahun penjara.
Dilansir dari Kompas.com (13/12/2023), hukuman ini lebih ringan dari tuntutan lima tahun penjara karena Yana belum pernah terlibat kasus hukum dan punya tanggungan keluarga.
Tersangka lain juga mendapatkan hukuman penjara adalah Kadishub Bandung, Dadang Darmawan mendapat hukuman empat tahun penjara serta Sekdishub Bandung, Khairur Rijal selama lima tahun penjara.
Baca juga: Tersangka Korupsi, Harta PJ Bupati Sorong Rp 49 Juta, Tak Punya Properti dan Kendaraan
3. Pj Bupati Sorong Yan Piet MossoPenjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso terjaring OTT di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu (12/11/2023).
Yan Piet Mosso ditangkap bersama enam orang lainnya, yaitu pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sorong dan anggota tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Dikutip dari Kompas.com (14/12/2023), mereka ditangkap atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengkondisian laporan keuangan untuk Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2023.
KPK menetapkan Yan, anggota DPRD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Efer Sigidifat sebagai tersangka.
Tersangka lainnya yaitu dua pemeriksa BPK Perwakilan Papua Barat Daya, David Patasaung dan Abu Hanifa, serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing.
Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Abdul Gani Kasuba, Gubernur Maluku Utara yang Terjerat OTT KPK
4. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
KPK menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba pada Senin (18/12/2023) di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan.
Diberitakan Kompas.com, Selasa (19/12/2023), KPK menangkap 14 orang lainnya termasuk beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara dan pihak swasta.
Penangkapan ini terkait dugaan suap jual-beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan.
Selain menangkap para pejabat, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Maluku Utara.
Namun, belum diketahui apa saja yang disita tim penyelidik dan penyidik KPK dari rumah dinas tersebut.
(Sumber: Kompas.com/Syakirun Ni'am, Muhammad Syahrial, Irfan Kamil, | Editor: Sabrina Asril, Novianti Setuningsih)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.