KOMPAS.com - Media sosial X baru-baru diramaikan dengan cuitan bernarasi biaya hidup di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terbilang mahal.
Hal tersebut diunggah oleh akun @kegblg*** pada Selasa (26/12/2023) dan sudah ditayangkan sebanyak 1,3 juta kali.
Pengunggah menilai, biaya hidup di IKN lebih mahal dari DKI Jakarta yang masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia.
Baca juga: Alasan Investor Asing Tak Kunjung Berinvestasi di IKN
Hal tersebut didasarkan pengunggah pada biaya sewa indekos di IKN untuk satu tahun yang mencapai Rp 45 juta.
Sementara biaya indekos di IKN untuk satu bulan berkisar dari Rp 1 juta sampai Rp 3,5 juta.
"3.5 jt/bulan. harga nya melebihi cicilan KPR," tulis pengunggah.
Baca juga: 3 Alasan PKS Ingin Jakarta Tetap Menjadi Ibu Kota Negara, Bukan IKN
Lantas, apa kata Otorita IKN (OIKN) soal cuitan tersebut?
Baca juga: Tentang Ibu Kota Baru, Mengapa Harus Pindah?
Kata OIKN
Juru Bicara Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Troy Pantouw menegaskan, biaya hidup di IKN tidak jauh berbeda dengan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Biaya hidup di kota tersebut mencapai Rp 9,87 juta per bulan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022.
"Sedangkan DKI Jakarta masih yang tertinggi dengan biaya hidup Rp 14,88 juta per bulan," ujar Troy kepada Kompas.com, Kamis (28/12/2023).
Baca juga: Ditanyakan Mahfud saat Debat Cawapres 2024, Ini Sederet Investor IKN
Kenapa biaya sewa indekos di IKN mahal?
Troy menuturkan bahwa biaya sewa rumah di IKN atau Balikpapan dapat jadi lebih tinggi dari Jakarta.
Hal tersebut, kata Troy, karena Balikpapan adalah kota yang sedang berkembang pesat dan permintaan akan tempat tinggal di sana cukup tinggi.
"Maka ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran harga naik," ungkap Troy.
"Sehingga yang terjadi semacam hukum ekonomi atau terjadi situasi supply dan demand," tambahnya.
Baca juga: Cak Imin Ingin Bangun 40 Kota Setara Jakarta tapi Tolak IKN, Gibran: Aneh
Upaya OIKN menekan biaya hidup pekerja
Troy mengatakan, pihaknya berupaya untuk menekan biaya hidup pekerja dan terus melakukan proses analisis secara detail terkait biaya hidup para pekerja.
"Hal ini salah satunya memang akan bergantung pada distribusi keluar masuknya barang dan kebutuhan," ucap Troy.
"Bilamana berlangsung dengan mudah, maka harga relatif menjadi tidak mahal apalagi didukung dengan ketersediaan bahan baku di daerah mitra," sambungnya.
Baca juga: Lahan Ibu Kota Baru Disebut Milik Sukanto Tanoto, Siapakah Dia?
Troy juga mengatakan, OIKN sedang melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan daerah mitra, termasuk mendorong potensi daerah masing masing.
"Bahkan sampai ke Kalsel kita lakukan sinkronisasi perencanaan khususnya RPJPD untuk 20 tahun ke depan," pungkas Troy.
Terpisah, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin mengatakan, perlu ada koordinasi antardaerah mitra atau wilayah di sekitar IKN untuk mewujudkan superhub ekonomi serta menjamin ketersediaan produk di IKN.
Koordinasi yang lancar juga diharapkan dapat mendorong biaya hidup yang lebih merata bagi daerah-daerah tersebut.
"Kami juga mendorong potensi daerah-daerah mitra untuk dapat menjadi pemasok bagi IKN. Selain memberikan peluang ekonomi baru, nantinya kita juga bisa menciptakan pemerataan ekonomi baik di daerah mitra dan daerah IKN," kata Alimuddin kepada Kompas.com, Jumat.
"Nantinya, akan ada keseimbangan baik dari sektor ekonomi, pariwisata, dan lainnya sehingga semua daerah berkembang dan juga terjangkau," lanjutnya.
Baca juga: Alasan Investor Asing Tak Kunjung Berinvestasi di IKN
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.