KOMPAS.com - Para calon presiden (capres) akan kembali menghadiri acara debat untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (7/1/2024).
Debat ketiga antara capres Anies Rasyid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan saling beradu gagasan terkait tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.
Dijadwalkan, debat ketiga ini akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Fahmi mengatakan, ada beberapa isu keamanan dan pertahanan yang perlu dibahas oleh para capres dalam debat mendatang.
Lantas, apa saja isuk pertahanan dan keamanan tersebut?
Baca juga: Jadwal dan Tema Debat Capres-Cawapres 7 Januari 2024
1. Anggaran dari APBN
Lukman menyatakan, para capres perlu membahas besaran anggaran pertahanan dan keamanan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada debat besok.
"Anggaran pertahanan dan keamanan di APBN apakah akan ada porsi spesial (berupa) peningkatan atau penurunan budget," kata Lukman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/1/2024).
Menurut dia, penganggaran pertahanan dan keamanan Indonesia menjadi penting karena keduanya memiliki tujuan dan lingkup yang berbeda.
Keamanan, menurut dia, untuk kestabilan domestik dan sipil, sedangkan pertahanan untuk kedaulatan negara.
2. Pembagian anggaran untuk AD, AL, dan AU
"Karena diproyeksikan Republik Indonesia masih harus berhadapan dengan beberapa negara di laut, misal dalam isu konflik Laut China Selatan," jelas dia.
Lukman berpendapat, anggaran untuk AL saat ini masih belum sesuai ekspektasi.
Kondisi itu membuat pengadaan alutsista belum optimal untuk menghadapi perubahan geopolitik.
Baca juga: Profil Anisha Dasuki dan Ariyo Ardi, Moderator Debat Capres 7 Januari
3. Minimum Essential Force
Minimum Essential Force (MEF) merupakan kekuatan pokok minimum dari TNI untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang ideal.
"Apakah konsep MEF atau minimum essential force akan diterapkan lagi atau tidak (oleh para capres," usul Lukman.
Menurut dia, konsep ini pernah dipakai presiden untuk menghitung parameter kekuatan masing-masing matra dan proyeksi ke depannya.
4. Peninjauan proyek mangkrak
Lebih lanjut, Lukman menyarankan para capres membahas kemungkinan ada restrukturisasi atau peninjauan kembali terhadap beberapa proyek pengadaan alutsista.
Pasalnya, ada beberapa proyek pengadaan alutsista untuk pertahanan dan keamanan negara yang sedang dan akan berjalan tapi malah mangkrak.
"Ada proyek pengembangan pesawat tempur AU dengan Korea Selatan, proyek perbaikan kapal frigate dan corvette AL, dan sebagainya," ungkapnya.
Menurut dia, Kementerian Pertahanan dulu beralasan proyek itu terhenti karena dananya dipakai untuk penanganan Covid-19.
Baca juga: Dua Aturan Baru dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024
5. Bantuan ke negara lain
Sebabm pemberian bantuan ini penting dibahas karena berkaitan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
6. Pertahanan di IKN
Terkait kepindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke IKN, Lukman mengatakan hal tersebut juga perlu dibahas dari sudut pandang pertahanan dan keamanan.
"Jika memang ibukota tetap akan jadi pindah, apakah akan ada pergeseran atau penambahan kekuatan di pulau tempat ibukota baru tersebut?" imbuhnya.
Baca juga: Pemilu 14 Februari 2024 Hari Libur Nasional, KPU: Agar Partisipasi Pemilih Optimal
7. Strategi hankam
Lukman menambahkan, para capres perlu memiliki strategi pertahanan dan keamanan Indonesia sepanjang lima tahun masa jabatannya.
Para capres juga perlu menjelaskan secara terperinci terkait ada atau tidaknya perubahan strategi pertahanan dan keamanan RI, mengingat adanya potensi pergeseran geostrategi dan geopolitik di lingkup ASEAN, Asia, dan bahkan dunia di lima tahun mendatang
8. Perubahan sektor keamanan
Tak hanya itu, ia juga menyoroti isu lain yang belum optimal dilakukan di Indonesia selama ini.
"Yang terakhir, isu yg masih belum optimal dilakukan RI selama ini adalah Security Sector Reform (SSR) atau Reformasi Sektor Keamanan (RSK)," jelasnya.
Security Sector Reform atau reformasi sektor keamanan adalah konsep untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara sesuai prinsip demokrasi, profesionalisme, dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
"Apakah akan ada program atau kebijakan baru terkait SSR atau RSK ini, karena SSR atau RSK ini tidak hanya meliputi tiga matra TNI, tapi juga mencakup intelijen kita," pungkasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.