KOMPAS.com - Sebuah unggahan yang menyebutkan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia kesulitan masuk daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 beredar di media sosial.
Dalam unggahannya pada Rabu (3/1/2024), akun media sosial X @txtdrpem*** menceritakan adanya dugaan WNI yang dipersulit masuk DPT oleh PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Malaysia.
"Dapet DM dari Komunitas WNI Malaysia, ternyata disana mereka diperhambat untuk jadi daftar pemilih tetap (DPT) dan ditanya saat daftar mau milih siapa. Yang mau pilih salah satu paslon dipersulit bahkan sampai sekarang belum didaftarkan menjadi DPT," tulis akun itu.
Menurut akun itu, ada ratusan ribu WNI di Malaysia yang masih belum terdaftar DPT hingga kini. Selain itu, data WNI yang masuk ke dalam DPT juga disebut tidak valid.
Mereka menduga adanya faktor kesengajaan dari PPLN Malaysia untuk memainkan suara kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden atau partai tertentu.
Lantas, benarkah narasi dalam unggahan itu?
Baca juga: Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan, Apa yang Terjadi?
Penjelasan KBRI Kuala Lumpur
Duta besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono membantah kabar WNI di Malaysia dipersulit untuk masuk DPT.
"Enggak benar kalau mereka dipersulit (mendapat DPT dari PPLN Malaysia). Apalagi kalau disuruh milih paslon berapa itu hoaks," kata Hermono saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/1/2024).
Meski demikian, Hermono membenarkan bahwa masih banyak WNI yang belum masuk DPT di Malaysia hingga saat ini.
Menurutnya, ini terjadi karena banyaknya WNI yang bekerja secara ilegal, ketidakjelasan data DPT, dan keterlambatan dalam mendaftarkan diri menjadi DPT luar negeri (DPTLN).
"Intinya, mereka tidak terdaftar, betul. Tidak terdaftar, betul. Itu jumlahnya perkiraan saya memang di atas 100.000, bisa 200.000," ungkapnya.
Hermono menjelaskan, KPU telah menetapkan 447.000 DPTLN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21 Juni 2023. Angka ini tidak bisa berubah karena sudah melalui rapat pleno oleh KPU, perwakilan partai politik, Banwaslu, dan PPLN Malaysia.
Baca juga: Pemilu 14 Februari 2024 Hari Libur Nasional, KPU: Agar Partisipasi Pemilih Optimal
Namun, dia menyebutkan bahwa data tersebut tidak mencangkup semua WNI yang ada di Indonesia. Sebab, ada 100.000 WNI baru dan sekitar 63.000 orang tambahan yang memperbarui paspor Malaysia.
"Persoalannya, setelah DPT ditetapkan, mereka tidak bisa dimasukkan," tambahnya.
Selain itu, ada juga WNI yang mendaftarkan diri ke DPT menggunakan data diri yang kurang jelas. Akibatnya, pendaftaran tersebut tidak dapat diproses.
Hermono mengungkapkan, sebagian besar pekerja imigran di Malaysia bekerja secara ilegal. Kondisi ini membuat mereka tidak terdata dengan baik sebagai pemilik suara.
Dia memperkirakan, pekerja yang punya izin sekitar 450.000 orang. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan pekerja ilegal yang diperkirakan mencapai 1,3 juta di Malaysia.
"Sebagian besar WNI tidak memiliki kontak yang jelas sehingga PPLN sulit mengontak mereka. Diperlukan kerja sama dari mereka untuk mendaftarkan dirinya," jelasnya.
Baca juga: WNI Asal Medan Diculik Selama 10 Hari di Malaysia, Kemenlu: Saat Ini Korban dalam Proses Pemulihan
Masih bisa memilih
"Saya yakini banyak warga kita belum masuk DPT. Tapi itu tidak berarti mereka kehilangan hak pilih," ujarnya.
Untuk bisa memilih, WNI yang tidak terdaftar dalam DPT dapat langsung mengunjungi tempat pemungutan suara (TPS) di Malaysia pada 11 Februari 2024.
Adapun lokasi TPS tersebut, berada di gedung Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya, mereka akan masuk ke daftar pemilih khusus (DPK) untuk menggunakan hak pilihnya.
"Tidak usah khawatir kehilangan hak pilihnya. Silakan datang di tanggal 11 dengan membawa dokumen identitas, KTP atau paspor," tambahnya.
Baca juga: Kriteria Masyarakat yang Bisa Mendaftar sebagai Pengawas TPS Pemilu 2024
Lebih lanjut, Hermono mengungkapkan, persiapan Pemilu 2024 hingga saat ini terus dilakukan di Malaysia.
Menurutnya, sebanyak 223.000 kertas suara tersedia di TPS, kotak suara keliling memiliki 67.000 kertas suara, dan pos sekitar 156.000 kertas suara.
"Pos akan mulai dikirim tanggal 5 (Januari 2024) sore akan dikirim. Kemudian, kotak suara keliling juga akan dikirim ke tempat pekerja kita terkonsentrasi," lanjut dia.
Dia memperkirakan, ada 30-40 persen suara yang dihasilkan dari pemungutan suara di Malaysia.
Sementara, Kompas.com telah menghubungi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik terkait kasus ini, tetapi belum ada respons hingga artikel ini tayang.
Baca juga: Jadwal dan Tema Debat Capres-Cawapres 7 Januari 2024
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.