KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) makan malam bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto pada Jumat (5/1/2024) malam.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan Jokowi dan Prabowo makan malam untuk mencoba masakan Nusantara.
”Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan Nusantara di rumah makan itu enak,” ucap Ari, diberitakan Kompas.id (5/1/2024).
Menurutnya, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung sekitar satu jam dari pukul 19.00 hingga 20.05 WIB.
Terkait dugaan dukungan Jokowi terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ari hanya memastikan presiden masih fokus bekerja.
”Presiden tetap fokus bekerja dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul delivered dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Atas pertemuan makan malam antara Jokowi dan Prabowo, paslon lainnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo mengungkapkan tanggapan mereka.
Baca juga: Saat Prabowo Bilang Ndasmu Etik, lalu Direspons Anies dan Ganjar...
Tanggapan Anies Baswedan
Menurutnya, pertemuan itu dilakukan antara Jokowi sebagai presiden dan Prabowo selaku menteri yang membantunya.
"Ini kan orang bertugas, ini kan bertugas yang satu bertugas sebagai presiden yang satu bertugas sebagai menteri, ya sah-sah saja enggak ada masalah," kata Anies di Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/1/2024).
Sementara itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) juga menyebut pertemuan itu sebagai hal yang biasa.
"Sebagai presiden memanggil menteri itu hal biasa," ujar Kapten Timnas AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus, dilansir dari Antara (6/1/2024).
Syaugi mengimbau masyarakat tidak perlu mengaitkan pertemuan tersebut dengan hal-hal negatif. Ini karena pertemuan antara presiden dan menteri termasuk hal yang lumrah.
"Saya pikir tak perlu kita anggapnya ke hal-hal yang tidak baik, kita positif-positif saja. Presiden memanggil pembantunya menteri itu biasa saja," imbuhnya.
Baca juga: Respons Anies, Prabowo, dan Ganjar Usai Debat Cawapres
Muhaimin Iskandar ingatkan netralitas
Dia memohon Jokowi menjaga netralitasnya saat akan mengakhiri jabatan sebagai presiden.
"Kita mohon-mohon Pak Jokowi mengakhiri jabatannya untuk betul-betul menjaga netralitas," kata Cak Imin di Makam Sunan Ampel, Surabaya, diberitakan Kompas.com, Sabtu (6/1/2024).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga meminta masyarakat ikut menjaga netralitas Jokowi selama pemilihan umum (Pemilu). Ini dilakukan untuk menjaga legitimasi dari Pemilu 2024.
"Paling penting rakyat, civil society, kita semua, harus menjaga presiden supaya netral. Karena begitu presiden dan anak buahnya sampai ke bawah enggak netral, pemilu akan hancur legitimasinya," ujar dia.
Menurutnya, keberpihakan akan menyia-nyiakan dana Pemilu sebesar triliunan rupiah serta merusak sistem demokrasi di masa depan.
Dia meminta, gelaran Pemilu pada 14 Februari 2024 diadakan tanpa kecurangan.
"Bisa jadi kita mengulang dari titik nol demokrasi. Karena itu wajib hukumnya, kita lawan kecurangan, kita awasi kecurangan," tegas dia.
Baca juga: Tanggapan Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud Usai Penetapan Nomor Urut
Ganjar singgung keberpihakan
Dia mengungkapkan tidak ambil pusing terkait pertemuan itu. Ini karena Jokowi terlihat menunjukkan keberpihakannya dalam Pilpres 2024.
"Kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya, kalau saya sih biasa saja, kan memang sudah berpihak," kata Ganjar di Pulogebang, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (6/1/2024).
Situasi ini membuatnya menyarankan Jokowi lebih baik mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo secara terbuka.
Meski begitu, dia berharap keberpihakan Jokowi tidak diikuti praktik penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kecurangan pada Pemilu 2024.
"Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa 'ya saya berpihak', yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil, kalau buat saya biasa saja," tegasnya.
Terkait etika kepala negara yang berpihak pada capres tertentu, Ganjar menyebut ada satu kubu dalam Pilpres 2024 yang menganggap remeh persoalan etika.
"Ya memang kita punya problem etika gitu kan, kan ada yang tidak setuju dengan etika," pungkasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.