KOMPAS.com - Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite pada 2024.
Wacana penghapusan Pertalite ini sebenarnya telah disinggung oleh Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati pada Agustus 2023.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya juga tidak mempersoalkan jika usulan tersebut benar-benar diimplementasikan.
Namun, ia meminta agar PT Pertamina (Persero) mampu memproduksi jenis BBM tanpa menambah beban anggaran.
"Ya kalau memang bisa disediakan dengan tidak ada beban tambahan, boleh saja," ujar Arifin dikutip dari Kompas.com, Senin (15/1/2024).
Lantas, apa pengganti Pertalite jika benar-benar dihapus?
Baca juga: Pengguna Pertamax Disebut Berhak Serobot Antrean Pertalite, Ini Kata Pertamina
BBM pengganti Pertalite
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, pihaknya saat ini masih menyalurkan Pertalite.
"Pertalite masih disalurkan sebagai BBM JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan)," ujar Irto kepada Kompas.com, Selasa (16/1/2024).
Nantinya, apabila Pertalite benar-benar dihapus, BBM penggantinya adalah Pertamax Green 92.
Perlu diketahui bahwa Pertamax Green 92 adalah BBM hasil campuran Pertalite dengan 7 persen etanol atau E7.
Selain itu, Irto juga menjelaskan bahwa Pertamina masih menyalurkan BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Green 95.
Pertamax Green 95 adalah BBM hasil campuran Pertamax dengan Bioetanol sebanyak lima persen.
Campuran keduanya membuat BBM ini memiliki RON 95 atau lebih besar dari Pertamax yang memiliki RON 92.
"Untuk BBM non-subsidi Pertamax Green 95 tetap juga kita salurkan dan kita perluas penyalurannya," terang Irto.
Baca juga: Pertalite Akan Diganti Pertamax Green 92 mulai 2024, BBM Apa Itu?
Kuota Pertalite 2024 dikurangi
Di tengah wacana penghapusan Pertalite, pemerintah telah menetapkan kuota penyaluran JBKP Pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kilo liter.
Jumlah tersebut lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kuota penyaluran pada 2023 sebanyak 32,56 juta.
Penetapan kuota Pertalite pada tahun ini didasarkan pada perhitungan dari realisasi 2023 yang hanya mencapai 30 juta kilo liter atau sekitar 92,24 persen.
"Jadi, ini memang sedikit lebih kecil dari 2023, karena kami melihat dari realisasinya di tahun 2023 sekitar 30 juta kilo liter," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dikutip dari Kompas.com, Senin.
Lebih lanjut, Erika juga menerangkan bahwa BPH Migas tengah mempersiapkan pembatasan pembelian Pertalite.
Baca juga: Pengguna Pertamax Disebut Berhak Serobot Antrean Pertalite, Ini Kata Pertamina
Namun, implementasi rencana tersebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Harga Jual Eceran BBM.
Revisi Perpres tersebut menjadi krusial guna merinci klasifikasi konsumen yang dapat menggunakan Pertalite.
Untuk saat ini, aturan pembatasan konsumsi BBM hanya diterapkan bagi penggunaan solar.
Jika Perpres Nomor 191 sudah direvisi, diharapkan tipe konsumen yang boleh menggunakan Pertalite segera bisa diklasifikan.
"Jadi kita tunggu, nanti kalau sudah terbit revisi Perpresnya, kita baru bisa melakukan pengaturan untuk pembatasan Pertalite," kata Erika.
"Pengaturan untuk BBM bersubsidi itu akan diatur di dalam Perpres. Di dalam Perpres ini, nantinya akan ditetapkan siapa konsumen penggunanya," tambahnya.
Baca juga: Warganet Sebut Harga Pertalite Tidak Naik tapi Langka, Ini Tanggapan Pertamina
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.