KOMPAS.com - Hari ini 76 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Januari 1948, lahir kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda yang disebut Perjanjian Renville.
Dalam buku Sang Patriot: Sebuah Epos Kepahlawanan (2014), Irma Devita Purnamasari menjelaskan, ditandatanganinya Perjanjian Renville sendiri didorong oleh adanya sengketa yang masih terus terjadi antara Indonesia dan Belanda.
Meskipun Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda masih belum bersedia mengakui kedaulatan Indonesia.
Belanda masih terus berusaha menguasai Indonesia dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947.
Lantas, bagaimana sejarah Perjanjian Renville dan apa isinya?
Baca juga: Sejarah dan Isi Perjanjian Renville, Upaya Belanda untuk Menguasai Indonesia
Sejarah perjanjian Renville
Perundingan Perjanjian Renville dimulai pada 8 Desember 1947.
Dalam perundingan ini, pihak Indonesia mengirimkan tiga delegasi, yaitu:
- Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri
- Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim sebagai wakil
- Dr. Leimena, Mr. Latuharhary, dan Kolonel TB Simatupang sebagai anggota.
Sementara itu, delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo.
Adapun hal utama yang dibahas di dalam perundingan ini adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Selain perwakilan dari Indonesia dan Belanda, hadir pula perwakilan dari Komisi Tiga Negara (KTN) dalam perundingan tersebut sebagai penengah.
KTN sendiri meliputi Australia, Belgia, dan Amerika Serikat.
Amerika Serikat dipilih atas persetujuan Indonesia dan Belanda, sedangkan Belgia dipilih oleh Belanda, dan Australia adalah pihak luar yang ditunjuk oleh Indonesia.
Amerika Serikat kemudian mempertemukan Indonesia di atas kapal perang mereka yang bernama Renville.
Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dan Belanda diwakilkan oleh Gubernur Jenderal van Mook.
Baca juga: Sejarah 17 Januari, Perjanjian Renville Indonesia dan Belanda
Hasil perundingan
Secara garis besar, isi Perjanjian Renville mengharuskan pengosongan daerah-daerah yang berbatasan antara wilayah Indonesia dengan wilayah Belanda.
Untuk lebih jelasnya, hasil perundingan Perjanjian Renville adalah sebagai berikut:
- Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)
- Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS
- Belanda tetap berkuasa penuh sebelum RIS dibentuk
- Wilayah Indonesia yang diakui Belanda adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera
- Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis van Mook
- Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur)
- Dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya raja Belanda
- Diadakan pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah RIS
- Diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.
Baca juga: Sejarah dan Isi Perjanjian Renville, Upaya Belanda untuk Menguasai Indonesia
Dampak Perjanjian Renville
Dampak Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Sebab, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan dan sumber daya alam.
Tidak hanya itu, Indonesia juga terdampak blokade ekonomi yang diterapkan oleh Belanda.
Akan tetapi, dampak yang paling memberatkan pihak Indonesia adalah keharusan tentara untuk pindah dari wilayah yang dikuasai.
Para tentara Tanah Air di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah. Perpindahan para tentara ini disebut sebagai Long March Siliwangi.
Bahkan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin memutuskan undur diri dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan Indonesia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.