KOMPAS.com - Program konversi liquefied petroleum gas (elpiji) ke kompor listrik induksi akan kembali dilanjutkan setelah sempat batal pada 2022.
Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan, program yang ditandai dengan pembagian kompor listrik ini akan kembali berjalan pada 2025.
Namun, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengungkapkan, program ini ditujukan untuk masyarakat mampu. bukan warga miskin.
"Nah, dimulailah transisi ini harusnya dari orang menengah ke atas, orang yang sudah mampu menggunakan kompor listrik," ujarnya, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (17/1/2024).
Lantas, apa alasan pemerintah melanjutkan program kompor listrik tetapi dengan sasaran masyarakat mampu dan bukan miskin?
Baca juga: Perjalanan Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik hingga Dibatalkan PLN
Alasan pemerintah
Djoko menilai, program konversi elpiji ke kompor listrik induksi perlu dimulai dari masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.
Salah satu alasannya, kalangan masyarakat tersebut cenderung telah mampu membeli perangkat kompor listrik induksi.
Menurut Djoko, bagi-bagi kompor listrik induksi membutuhkan biaya cukup mahal, yakni Rp 2 juta per Kartu Keluarga.
Biaya tersebut mencakup perangkat kompor listrik, panci, hingga peningkatan daya listrik di rumah.
Selain itu, jika program ini dimulai dari membagikan kompor listrik kepada masyarakat miskin, transisi energi tidak akan maju.
"Kalau dimulai dari masyarakat yang miskin, ya tidak mulai-mulai transisi, sampai sekarang angkanya rendah terus," kata Djoko.
Baca juga: Alasan PLN Batalkan Program Kompor Listrik
Menurut Djoko, program ini sebenarnya dapat berjalan efektif, tetapi kalah dengan opini masyarakat yang saat itu khawatir akan lonjakan tagihan listrik.
Padahal, PT PLN (Persero) memiliki teknologi yang dapat membedakan tarif listrik biasa dengan tarif listrik kompor induksi.
Melalui teknologi yang telah diuji coba di Solo dan Bali tersebut, konsumen hanya perlu membayar biaya sekitar Rp 10.000 per bulan untuk tagihan listrik khusus memasak.
Artinya, satu Kartu Keluarga hanya mengeluarkan biaya memasak sekitar Rp 60 per jamnya.
"Namun sayang, sosialisasi soal penghematan ini kurang dibandingkan menaikkan daya listrik," kata dia, dilansir dari Kontan, Rabu.
Sebagai alternatif, pemerintah akhirnya mencari opsi lain dengan membagikan penanak nasi atau rice cooker yang lebih ekonomis.
"Pembagian rice cooker paling bisa diimplementasikan, harganya lebih murah dari kompor induksi. Kalau bisa berjalan dengan membagikan ke seluruh masyarakat miskin sebanyak 31,5 juta, satu kali subsidi elpiji bisa selesai," ujarnya.
Program rice cooker tetap berjalan
Djoko memastikan, program pembagian rice cooker sebagai ganti kompor listrik tetap berjalan, dengan target mencapai angka 500.000 unit pada tahun ini.
Sepanjang 2023, bagi-bagi penanak nasi telah mencapai 342.000 unit. Pemerintah pun optimis dapat menambah menjadi 700.000 unit rice cooker pada 2025.
"Mudah-mudahan nanti kompor induksi bisa dimulai lagi dan sementara ini terus berjalan, pemerintah mengganti kompor induksi dengan rice cooker," katanya, dikutip dari Antara, Rabu.
Djoko menyampaikan, keputusan mengenai kembalinya program kompor listrik induksi ini berdasarkan rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kompor induksi terus digalakkan tidak diberhentikan, namun dimulai menengah ke atas. Kemarin Pak Luhut juga pimpin rapat saya hadir untuk dimulai lagi kompor induksi," ujarnya.
Sebelumnya, program bagi-bagi kompor listrik induksi sempat digencarkan pemerintah pada 2022. Namun, rencana ini akhirnya gagal dan digantikan dengan pembagian ratusan ribu unit rice cooker gratis mulai akhir tahun lalu.
(Sumber: Kompas.com/Elsa Catriana | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.