KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan rencananya untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Rencana ini disampaikannya dalam acara kampanye bertajuk "Tabrak Prof" di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024).
"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama, mulai debat pertama, agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya. Sehingga, lebih etis saya membaca data-data kalau saya tidak di pemerintahan," kata Mahfud.
Kendati demikian, ia masih menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri.
Hal ini dilakukan agar tidak menyinggung Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menduduki jabatan Menko Polhukam.
Baca juga: Penjelasan Mahfud MD soal Alasan Belum Mundur dari Menteri Jokowi
Pukulan telak bagi Jokowi
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, rencana mundurnya Mahfud merupakan pukulan telak bagi pemerintahan Jokowi.
Sebab, ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap independensi, netralitas, dan kredibilitas pemerintah saat ini.
Apalagi, Jokowi belakangan semakin jelas memperlihatkan dukungannya terhadap capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Sikap mosi tidak percaya Mahfud itu tergambar jelas melalui narasi dan basis argumen yang selama dua kali debat," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (24/1/2024).
Dalam dua debat cawapres, ia menyebutkan bahwa Mahfud secara kritis menyerang pilihan kebijakan dan komitmen kerakyatan dari pemerintah.
Ini merupakan representasi dari sikap PDI-P yang belakangan semakin keras terhadap Jokowi.
Baca juga: Mahfud MD Akui Ingin Mundur dari Menko Polhukam Sejak Debat Pertama Pilpres
Konsolidasi basis kekuatan baru
Umum menuturkan, rencana mundurnya Mahfud ini juga membuka ruang dan narasi untuk mengonsolidasikan basis kekuatan, serta dukungan baru di sisa waktu sebelum 14 Februari 2024.
"Jika Mahfud masih berada di posisi pemerintahan saat ini, ia akan terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan terbatasi oleh protokoler," jelas dia.
Ia menjelaskan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD perlu mempercepat konsolidasi elektoral dari swing voters, jika benar-benar ingin tampil kompetitif dengan rivalnya.
Salah satu caranya adalah Mahfud membebaskan diri dari tanggung jawab lain dan fokus pada Pilpres 2024.
Apalagi, respons Jokowi yang menyatakan dirinya akan menghormati keputusan Mahfud, bisa menjadi sinyal atau lampu hijau.
"Artinya, Jokowi merasa tidak keberatan sama sekali, bahkan mungkin keputusan itu yang ia tunggu-tunggu usai mencermati sikap, posisi, dan basis argumen Mahfud dalam debat cawapres yang lebih mewakili karakter kuat oposisi ketimbang menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri," pungkasnya.
Baca juga: Respons Pertanyaan Gibran, Mahfud MD: Tidak Layak Dijawab
Respons Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mendengar rencana Mahfud untuk mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam.
Kendati demikian, ia menghormati keputusan itu, karena merupakan hak Mahfud MD.
"Ya itu hak, dan saya sangat menghargai," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Terkait sejumlah menteri yang turut mendukung atau mengampanyekan capres-cawapres tertentu, Jokowi menyebut semua harus merujuk pada aturan yang ada.
"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan boleh silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu," ujarnya.
Baca juga: Ungkap Sulitnya Cabut Izin Usaha Pertambangan yang Merugikan Rakyat, Mahfud: Mafianya Banyak
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.