KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kerap membagikan bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dilansir dari Kompas.com, Selasa (31/1/2024), Jokowi sempat membagikan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jokowi juga mendatangi Grobogan, Jawa Tengah untuk menyerahkan bantuan stimulan kepada petani yang mengalami gagal panen pada Selasa (23/1/2024).
Namun kegiatan bagi-bagi bansos yang dilakukan Jokowi belakangan ini dipertanyakan, lantaran ia tidak didampingi Menteri Sosial (Mensos) yang juga kader PDI-P Tri Rismaharini.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Makin Lengket, Pengamat: Kejar Target Pilpres Satu Putaran
Kata Istana soal Risma tak dampingi Jokowi bagi bansos
Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Jokowi memang tidak mengajak Risma saat membagikan bansos beberapa hari ke belakang.
Alasannya, karena bansos yang diserahkan Presiden berkaitan dengan cadangan pangan.
Oleh sebab itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional yang dilibatkan Jokowi ketika membagikan bansos.
"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," ujar Ari dikutip dari Kompas.com, Senin (29/1/2024).
Ari juga menampik absennya Risma dalam kegiatan bagi-bagi bansos yang dilakukan Jokowi terkait dengan posisi Mensos yang berstatus sebagai kader PDI-P.
"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," ujar Ari.
Baca juga: Jokowi dan AHY Bertemu di Yogyakarta, Apa yang Dibahas?
PDI-P: Jokowi melakukan penyalahgunaan politik bansos
Tidak hadirnya Risma dalam pembagian bansos yang dilakukan Jokowi turut direspons oleh PDI-P.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Jokowi sudah melakukan penyalahgunaan secara serius ketika memberikan bansos tanpa kehadiran Mensos Risma.
Hal tersebut dikarenakan Jokowi tidak melibatkan Risma yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menyalurkan bansos.
"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto, dikutip dari Kompas.com, Selasa (20/1/2024).
Di sisi lain, Hasto juga menuding Jokowi tidak melibatkan Risma ketika membagikan bansos karena mantan Wali Kota Surabaya ini berstatus sebagai kader PDI-P.
Diketahui, PDI-P saat ini mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Sementara Jokowi dinilai memberikan dukungan kepada putranya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto.
"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," tandas Hasto.
Risma dinilai punya integritas tinggi
Lebih lanjut, Hasto menilai Risma sebagai sosok menteri sekaligus kader PDI-P yang berintegritas tinggi.
Risma juga disebut oleh Hasto tidak ingin ikut membagikan bansos yang disalurkan secara langsung oleh Jokowi.
"Beliau (Risma) tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu," ungkap Hasto.
Ia juga menyebutkan, bansos adalah kebijakan presiden semata, tetapi juga kebijakan politik dari politik anggaran di DPR.
"Sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi," ujar Hasto.
Baca juga: Istana Sebut Tak Hanya Jokowi, Megawati dan SBY Jalankan Kampanye Saat Jadi Presiden
(Sumber: Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, Dian Erika Nugraheny | Editor: Ihsanuddin).