KOMPAS.com - Perwakilan sivitas akademika sedikitnya dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak Rabu (31/1/2024) hingga Sabtu (3/2/24).
Sikap pernyataan ini dimulai dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (31/1/2024), kemudian disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.
Berikut sikap pernyataan para sivitas akademika terkait pemerintahan Jokowi dan kondisi demokrasi di Indonesia jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024:
Baca juga: Simak, Cara Mencoblos yang Benar di Pemilu 2024 agar Suara Sah
Sikap sivitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi
Dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/2/2024), sivitas akademika UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur yang meminta agar Presiden Jokowi kembali ke koridor demokrasi.
Selain itu, mereka juga menyesalkan tindakan penyimpangan moral demokrasi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi yang sedang berjalan pada masa pemerintahan Jokowi.
Tak hanya itu, mereka juga menyoroti pernyataan Jokowi mengenai keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, netralitas, dan keberpihakan presiden kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Guru Besar Fakultas Psikologi Prof Koentjoro menyebutkan, seluruh penyimpangan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Mereka menuntut Jokowi selaku alumnus UGM agar kembali ke koridor demokrasi dan mendesak DPR serta MPR untuk mengambil sikap terkait gejolak politik Indonesia saat ini.
Baca juga: UI, UGM, dan UII Ramai-ramai Soroti Jokowi dan Demokrasi di Indonesia
2. UIISetelah UGM, Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyatakan sikapnya mengkritisi pemerintahan Jokowi dalam Indonesia Darurat Kenegarawan, pada Kamis (1/2/2024).
Pernyataan sikap itu dibacakan Rektor UII Prof Fathul Wahid, serta dihadiri para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni UII.
Fathul menyatakan situasi politik di Indonesia semakin menunjukkan tidak adanya rasa malu terhadap praktik penyalagunaan kewenangan dan kekuasaan.
Menurut dia, demokrasi Indonesia kini mengalami kemunduran karena kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.
Fathul menyebutkan, indikator utamanya pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, pengusungan Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sarat dengan intervensi politik yang terbukti melanggar etika.
Situasi tersebut, menurut Fathul menunjukkan Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.
3. UISivitas akademika Universitas Indonesia (UI) mengutarakan Deklarasi Kebangsaan, di Rotunda, Kampus Depok, Jumat (2/2/2024).
Deklarasi Kebangsaan itu dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang isinya memuat tentang kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia saat ini.
Mereka menilai, demokrasi di Indonesia saat ini sudah terganggu setelah adanya perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Harkristuti yang membacakan isi deklarasi tersebut mengaku prihatin dengan tatanan demokrasi di Indonesia.
Selain itu, pihaknya juga merasa geram dan resah atas sikap dan tindakan para pejabatan, elite publik, dan hukum yang sudah mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi.
Para sivitas akademika UI juga menyinggung soal keserakahan pemerintah dengan dalih pembangunan yang berdampak pada kepunahan sumber daya alam.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Alasan Ahok Mengundurkan Diri dari Komut Pertamina
4. UnhasPara akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar turut menyampaikan sikap kritis mereka terhadap pemerintahan Jokowi dengan aksi pernyataan UNHAS BERGERAK UNTUK DEMOKRASI.
Pernyataan sikap itu disampaikan di depan Gedung Rektorat Unhas Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/2/2024).
Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar Prof Amran Razak mengutarakan, pernyataan sikap itu dibuat agar pemerintah tetap menjaga marwah demokrasi.
"Menjaga demokrasi apalagi kami pelaku dari reformasi, kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar," ucap Amran dikutip dari Kompas.com, Jumat.
Selain itu, ia juga mengingatkan soal etika bagi para elite politik di Indonesia dan berharap agar para elite politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila.
Baca juga: Cara Ikut Kuis Kawula17 yang Ramai soal Pilihan Capres-Cawapres 2024
5. UnandSivitas akademika Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat mengeluarkan lima pernyataannya terkait kondisi bangsa jelang Pemilu 2024.
"Kami menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi," kata penggagas aliansi civitas akademika Unand, Hary Effendi Iskandar, dilansir dari Kompas.com, Jumat.
Pihaknya mendesak Jokowi tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan Pemilu.
"Kami menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menegakkan aturan netralitas Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi," tegas Hary.
Tak hanya itu, ia juga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elite.
Pihaknya juga mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo atau kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.
Baca juga: Marak Terang-terangan Dukung Capres-Cawapres, Warganet Pertanyakan Asas Luber Jurdil
6. ULMSivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga menggelar Deklarasi Kebangsaan di Halaman Rektorat ULM di Jalan Kayu Tangi, Banjarmasin, Jumat.
Ketua Senat ULM Hadin Muhjad menyampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut memuat tentang perkembangan politik jelang Pemilu 2024. Mereka berharap Pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggungjawab.
Tak hanya itu, sivitas akademika ULM juga mengharapkan pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses berdemokrasi.
"Selain itu, melaksanakan sungguh-sungguh prinsip dasar pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat.
Terakhir, sivitas akademika ULM mengharapkan terciptanya persatuan antarkomponen bangsa agar pemilu berlangsung aman dan kondusif.
Baca juga: Saat Prabowo Janjikan AHY Posisi Strategis di Pilpres 2019 dan 2024...
7. Universitas Muhammadiyah Bangka BelitungDikutip dari Tribunnews, sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan Deklarasi Seruan Kebangsaan, Jumat (2/2/2024).
Deklarasi ini disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Ir Fadillah dan segenap sivitas akademika.
Mereka berpendapat, penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi.
Salah satunya adalah konflik kepentingan terkait Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang putusan itu mengubah syarat usia capres-cawapres dan membuka kesempatan bagi Gibran untuk maju di Pilpres 2024.
Mereka juga meminta netralitas aparatur sipil negara (ASN), aparat negara, Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara supaya tetap pada koridor demokrasi.
8. UnpadSivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) mengkritisi pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu 2024 di Gedung Pintu Utama Kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).
Kritik berjudul Petisi Seruan Padjadjaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat ini disampaikan Ketua Senat Akademika Unpad Prof Ganjar Kurnia.
Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun. Selain itu, korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian.
Sivitas akademika Unpad juga menyoroti indeks persepsi korupsi yang buruk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Omnibus Law yang tak mengindahkan adanya partisipasi publik.
Hal yang juga menjadi perhatian adalah adanya nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka juga menyinggung terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti petisi tersebut adalah refleksi dan perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad.
"Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat," kata Susi dikutip dari Kompas TV.
Baca juga: Rangkuman Kasus Dosen UII Dilaporkan Hilang hingga Ditemukan
9. UMYDewan guru besar, rektor, mahasiswa, serta alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) turut menyampaikan sikap mereka atas demokrasi yang terjadi saat ini.
Merekan mengusung pesan kebangsaan dan imbauan moral "Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban", Sabtu (3/2/2024).
Guru besar UMY Akif Khilmiyah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini.
"Dari KPK dikebiri, pejabat doyan korupsi, DPR tak berfungsi membela anak negeri, dan sebagian hakim MK tidak punya etika dan harga diri," ucap Akif dikutip dari Kompas.com, Sabtu.
Ia menambahkan, puncak semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstetasi jelang Pilpres 2024.
Alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, penguasa negara ini malah sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi.
"Oleh karenanya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, harus bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia," lanjutnya.
Akif mengatakan, seluruh sivitas akademika UMY mendesak Jokowi untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.