KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyuarakan wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurutnya, dugaan itu perlu diusut oleh DPR sebagai bentuk fungsi kendali dan pengawasan. Karenanya, dia mengimbau partai-partai di parlemen untuk mempertimbangkan hak angket.
"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024) lalu.
Lantas, bagaimana respons para partai di parlemen atas usulan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024?
Baca juga: Kata Kubu Anies dan Prabowo soal Ganjar Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
PDI-P
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyatakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah meminta agar rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang.
Untuk itu, pihaknya membentuk tim khusus bernama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud.
Diberitakan Kompas.id, Senin, Arsjad menyerahkan keputusan penggunaan hak angket DPR kepada hasil koordinasi tim tersebut.
Sementara itu, politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira menyatakan partainya masih fokus terhadap proses penghitungan suara usai Pemilu 2024.
Namun, dia memahami Ganjar mengusulkan hak angket karena melihat banyak manipulasi, sehingga perlu dibahas oleh DPR.
“Kita masih fokus pada proses penghitungan ini dan ini akan menunjukkan pada rakyat bahwa kita konsisten dengan pemilu yang fair, pemilu yang adil, jujur, bukan hanya ketika proses penghitungan tapi juga bagaimana sejak awal, artinya sebelum tanggal 14 Februari, 14 Februari, dan pasca-14 Februari,” ucapnya, diberitakan Kompas TV, Selasa (20/2/2024).
Baca juga: Mengenal Hak Angket DPR RI, Syarat, dan Fungsinya
PPP
"Tentu ini kita kaji. PPP masih mengkaji dan menunggu," ujarnya, dalam acara Satu Meja Kompas TV, Rabu (21/2/2024).
Untuk membuat usulan hak angket diterima, dia mengakui butuh kesepahaman dengan partai-partai lain yang mengusung paslon 1 dan 3.
Sebab, koalisi partai tersebut di parlemen memenuhi syarat setengah dari jumlah anggota DPR yang bisa mengajukan hak angket.
Baca juga: Menakar Peluang Terwujudnya Hak Angket yang Diwacanakan terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024...
PKS
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, PKS akan mengkaji dan membahas usulan penggunaan hak angket DPR bersama partai lain dalam Koalisi Perubahan.
"Tentu kami akan mengkaji terlebih dahulu hal tersebut, kami juga akan diskusikan bersama koalisi perubahan, Nasdem dan PKB sebagai satu kesatuan tim pengusung Anies-Muhaimin," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu.
Kholid mengatakan, PKS belum membahas usulan hak angket yang didorong Ganjar Pranowo. Pihaknya masih fokus mengawal dan memastikan tidak ada kecurangan suara dalam Pemilu 2024.
"Jika ada bukti kecurangan kami kumpulkan dan serahkan kepada Tim Hukum Anies-Muhaimin," lanjut dia.
Meski begitu, PKS menghormati gagasan PDI-P sebagai fraksi DPR terbesar di parlemen yang ingin menggulirkan hak angket untuk mengawal jalannya pemilu yang jujur dan adil.
Baca juga: Cara Hitung Jatah Kursi Partai di DPR dan DPRD dalam Pemilu 2024
Nasdem dan PKB
Atas usulan penggunaan hak angket DPR, Anies menyatakan partai-partai Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu.
"Kami melihat itu inisiatif yang baik. Kami yakin Koalisi Perubahan akan siap bersama-sama (mengusulkan inisiatif hak angket DPR)," ujarnya, diberitakan Kompas TV, Selasa.
Menurutnya, semua ketua umum partai koalisi tersebut sepakat untuk tetap solid dan tidak berubah menerukan perjuangan bersama.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan ketiga partai Koalisi Perubahan tetap solid menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Tiga partai solid. Tiga partai solid, bukan hanya PKB," tegas Muhaimin.
Sementara itu, Nasdem masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh untuk membahas usulan tersebut.
Baca juga: 84 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Paling Banyak di Jawa Barat
Gerindra
Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus Ketua Fraksi DPR Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan hak angket tidak perlu digunakan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Ya tentu saja ini kan baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira, bagi kami, itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya hak angket," ujar Muzani, dikutip dari Kompas.com, Selasa.
Muzani menilai, hak angket tidak diperlukan karena pelaksanaan Pemilu 2024 dianggap spektakuler dan diapresiasi oleh para pemimpin dan tokoh dunia.
Meski begitu, dia mengakui terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan hal itu tidak bisa ditutupi. Namun, kondisi ini dinilainya lebih baik daripada Pemilu 2019.
Baca juga: Bawaslu Temukan 19 Masalah dalam Pemilu 2024, Berikut Rinciannya
Golkar
"Hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya pasti akan menolak," ungkapnya, dilansir dari Kompas TV , Selasa.
Dia juga menyoroti partai-partai yang berada di pihak Presiden Joko Widodo lebih banyak karena ditambah Demokrat. Sementara partai di luar pemerintah semakin sedikit.
Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, PDI-P dan PKS memiliki saksi yang militan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kalau memang ada betul-betul permasalahan kecurangan, ya dimasukkan kepada mekanisme yang ada," ujar Maman, diberitakan Kompas.com, Rabu.
Namun, dia mempersilakan partai mengikuti aturan dan mekanisme yang ada jika menemukan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca juga: Kapan Rekapitulasi Pemilu 2024 Akan Diumumkan?
Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan move on menyikapi hasil pemilihan presiden 2024 .
"Saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," kata AHY, dikutip dari Kompas.com, Rabu.
Meski proses Pilpres 2024 belum resmi berakhir, dia menyebutkan bahwa pemenangnya sudah diketahui berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga. Karena itu, tidak perlu berpikiran buruk akan adanya kecurangan.
"Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu di negara mana pun selalu ada isu-isu demikian," lanjut AHY
AHY menegaskan dirinya tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai tuntas. Namun, dia mengajak semua pihak harus rekonsiliasi untuk kembali membangun negara.
Baca juga: Respons Anies dan Koalisi Perubahan soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi
PAN
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meminta Ganjar tidak membangun isu yang meresahkan masyarakat dengan mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Kita hormati sikap masing masing. Tapi bagi PAN tidak perlu. Lebih baik energi itu untuk pembangunan ke depan,” ujar Yandri, dilansir dari Kompas TV, Rabu.
Yandri menyebut, tidak semua pihak menganggap Pemilu 2024 berlangung dengan kecurangan seperti pandangan Ganjar. Dia justru menilai pemilu berjalan lancar dan penghitungan suara masih dilakukan.
“Menurut PAN tidak perlu hak angket biar kita rujuk kembali di tengah masyarakat. Kalau ada kekurangan kita perbaiki,” imbuh Yandri.
(Sumber: Kompas.com/Singgih Wiryono, Adhyasta Dirgantara, Dian Erika Nugraheny, | Editor: Krisiandi, Novianti Setuningsih, Ihsanuddin)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.