KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mendapat persetujuan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini telah membuka diskusi aksesi OECD sebagai proses bergabung dengan organisasi tersebut.
Perkembangan rencana aksesi itu pun telah disampaikan Airlangga kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
"Saya ingin sampaikan, tadi saya lapor ke Bapak Presiden bahwa tadi malam keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima," kata Airlangga, dikutip dari Kompas.com, Kamis (22/2/2024).
OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development adalah organisasi untuk berbagi masalah sosial-ekonomi serta berkolaborasi guna mencari solusi.
Didirikan pada 1961, klub negara maju berpenghasilan tinggi ini memiliki tujuan meningkatkan perdagangan dunia dan kemajuan ekonomi, salah satunya dengan prinsip ekonomi pasar bebas.
Indonesia tercatat menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang akan masuk menjadi anggota OECD, serta negara Asia ketiga di organisasi tersebut.
Lantas, mungkinkah langkah ini pertanda Indonesia menuju negara maju?
Sejalan upaya lepas dari negara pendapatan menengah
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, langkah Indonesia bergabung sebagai anggota OECD sejalan dengan upaya melepaskan jebakan "negara berpendapatan menengah".
Namun, menurutnya, terdapat banyak hal yang harus disiapkan Indonesia sebelum resmi melangkah sebagai anggota.
"Bergabung dengan OECD banyak aturan yang harus disinkronisasi dengan standar OECD," ujar Bhima, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/2/2024).
Pakar ekonomi ini mengatakan, banyak undang-undang dan peraturan daerah yang perlu diliberalisasi, terutama terkait perizinan, persaingan usaha, dan perdagangan.
"Brasil saja harus harmonisasi lebih dari 200 aturan ketika berminat gabung dengan OECD," ucap Bhima.
Kondisi tersebut sebenarnya dikhawatirkan akan menjadi blunder lantaran Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini berlaku pun sudah cukup liberal.
"Ditambah bergabung OECD makin terbuka perdagangan Indonesia dan memperkecil perlindungan terhadap UMKM," tuturnya.
Baca juga: Pengertian Negara Maju dan Negara Berkembang, Apa Bedanya?
Indonesia bisa belajar banyak dari OECD
Namun, sejalan dengan upaya melepaskan status negara berpendapatan menengah, keanggotaan OECD membawa sejumlah dampak positif untuk Indonesia.
Salah satunya, OECD mewajibkan negara anggota meningkatkan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi dan penghindaran pajak lintas negara.
Selain itu, Indonesia juga diminta memperketat perlindungan terkait lingkungan hidup dan mempercepat transisi energi.
"Beberapa standar yang diadopsi dari OECD bisa memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dan lebih terbuka bagi peluang investasi berkualitas dari negara maju," kata Bhima.
Di samping itu, organisasi tersebut akan menjadi prasyarat yang baik bahwa menuju negara maju memerlukan persamaan standar terlebih dahulu.
Indonesia pun berpotensi belajar banyak dari OECD mengenai bagaimana mempersiapkan struktur ekonomi yang lebih baik, misalnya dengan penguatan kapasitas industri manufaktur dan teknologi.
Kendati demikian, Bhima menilai, bergabungnya Indonesia bukan semata-mata untuk melebarkan peluang menjadi negara maju.
"Peluang Indonesia dengan masuk OECD lebih ke arah peningkatan model jaring pengaman sosial dan mendorong rasio pajak tinggi untuk mempersiapkan pasca-bonus demografi selesai," jelasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.