KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR, yakni PDI-P dan PPP, untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ganjar mengatakan, DPR tidak boleh berdiam diri menyikapi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024, terlepas dari dukungan kepada calon tertentu dan kepentingan politik apa pun.
Meski begitu, Ganjar menilai bahwa partai pengusungnya tidak dapat sendirian menggulirkan hak angket.
Menurutnya diperlukan dukungan dari partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar agar hak angket di DPR dapat dijalankan.
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar dikutip dari Kompas.id, Senin (19/2/2024).
Baca juga: Apa Itu Hak Angket DPR? Berikut Pengertian, Fungsi, dan Cara Penggunaannya
Partai yang dukung hak angket dugaan kecurangan Pilpres
Setelah Ganjar melontarkan wacana hak angket soal dugaan kecurangan Pilpres, sejumlah partai yang mendukung Ganjar-Mahfud MD dan Anies-Cak Imin memberikan dukungan atas usul ini.
1. PDI-PKetua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyampaikan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pilpres di DPR.
Ia menjelaskan, hal yang ditekankan partai pengusung Ganjar-Mahfud dalam wacana hak angket adalah membuka dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Menurut Todung telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebelum, ketika, dan setelah pencoblosan.
Namun, Todung menegaskan bahwa PDI-P tidak bermaksud memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui hak angket.
"Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur," ungkap Todung dikutip dari Kompas.com, Senin (26/2/2024).
2. Nasdem, PKB, dan PKSSelain PDI-P, wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pilpres juga mendapat dukungan dari Nasdem, PKB, dan PKS.
Ketiga partai tersebut adalah partai pendukung Anies-Cak Imin yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Dukungan atas hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pilpres disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy.
Mereka telah menggelar pertemuan secara tatap muka di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis (22/2/2024) guna membahas wacana hak angket tersebut.
Hermawi menuturkan, semangat pihaknya sama dengan semangat yang dikatakan Anies.
Baik Nasdem, PKB, dan PKS mengaku siap menggulirkan hak angket bersama PDI-P selaku inisiator.
Hermawi menyampaikan, Koalisi Perubahan telah menemukan berbagai fakta kecurangan yang dapat dijadikan bahan ketika penyelidikan hak angket dilakukan.
Meski begitu, Hermawi mengatakan, "bola" hak angket berada di tangan PDI-P selalu partai dengan fraksi terbesar di DPR.
"Kawan-kawan PDI-P sebagai partai terbesar sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan, dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghargai," ucapnya dikutip dari Kompas.com, Kamis.
Baca juga: Respons Partai-partai di Parlemen soal Wacana Hak Angket DPR
PPP masih menunggu penghitungan suara
Meski PDI-P sudah menyuarakan dukungannya atas wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pilpres, PPP belum fokus membahas usulan yang disampaikan Ganjar.
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menyampaikan, PPP masih fokus mengawal rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Selain itu, ia juga mengatakan, DPR sedang masuk masa reses di mana anggota DPR kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
"Kita masih memikirkan penghitungan suara, masih ngawal penghitungan suara di lapangan ya," kata Baidowi dikutip dari Kompas.com, Senin.
Meski begitu, Baidowi menegaskan bahwa PPP masih berusaha untuk membongkar dugaan kecurangan pada Pilpres.
PPP masih mencari serta mengumpulkan bukti yang menunjukkan telah terjadi kecurangan pada Pilpres.
"Ya tentu kalaupun ada kecurangan, bukti-bukti, data-data kita kumpulkan, sedang kita kaji karena hari ini masih reses, jadi kita masih belum fokus ke sana," tegas Baidowi.
Baca juga: Kata Kubu Anies dan Prabowo soal Ganjar Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.