KOMPAS.com - Nama Khofifah Indar Parawansa kian menguat sebagai salah satu bakal calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) 2024.
Sejauh ini, empat partai politik sudah mendeklarasikan dukungan untuk Khofifah pada Pilkada Jatim 2024.
Keempat partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
Nama eks Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak juga diusulkan untuk mendampingi Khofifah kedua kalinya.
Pasangan Khofifah dan Emil rampung menuntaskan periode pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim pada 13 Februari 2024.
Keduanya terpilih pada Pilkada Jatim 2019 mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri.
Baca juga: KPU Gelar Pilkada di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota, Ini Daftarnya
PDI-P penjajakan dengan Khofifah
Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) tengah melakukan penjajakan dengan Khofifah sebagai bakal calon Gubernur Jatim pada Pilkada Jatim 2024.
Menurut Ketua DPD PDI-Perjuangan Jatim, Said Abdullah, penjajakan bertujuan mengomunikasikan visi partainya dan Khofifah guna membangun Jatim lima tahun ke depan.
"Kami sudah bertemu dengan Ibu Khofifah untuk saling melakukan penjajakan," katanya kepada wartawan, dilansir dari Kompas.com, Minggu (31/3/2024).
Sebagai mantan gubernur yang sudah lima tahun memimpin Jatim, PDI-P mengaku sangat menghargai pencapaian pembangunan yang digencarkan Khofifah..
Bukan hanya berkomunikasi dengan Khofifah Indar Parawansa, Said mengatakan bahwa partainya turut membuka komunikasi politik dengan partai lain, seperti Partai Gerindra, PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kendati demikian, pihaknya kemungkinan akan menyodorkan nama cawagub dari PDI-P untuk mendampingi Khofifah.
Sebab, mereka berstatus runner-up dalam Pemilu Legislatif 2024 di Jatim dengan perolehan suara 3.735.865 suara, di bawah perolehan suara PKB.
"Soal cawagub dari PDI-P, insyaallah," ucap Said.
Baca juga: Saat Bursa Pilkada DKI Jakarta 2024 Mulai Memanas...
Sikap politik Khofifah saat pilpres bukan masalah
Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristianto menyampaikan, meski sikap politik Khofifah berada di kubu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak menjadi kendala bagi pihaknya.
Hasto menjelaskan, pemilihan presiden (pilpres) dan pilkada memiliki ruang lingkup yang berbeda.
Perspektif pilkada lebih ke arah lokal, sehingga kerja sama dengan rival politik di pilpres masih bisa dilakukan.
"Kerja sama memang dimungkinkan dengan Gerindra, Golkar, PPP, Perindo, Hanura. Karena jangan lupa, PPP, Perindo, Hanura juga banyak kursi di tingkat provinsi dan kabupaten kota," ujar Hasto, dilansir dari Kompas TV, Selasa (2/4/2024).
Dengan empat partai pengusung, sosok Khofifah sebenarnya sudah mendapatkan tiket untuk pencalonan Gubernur Jatim di Pilkada 2024.
Ditambah PDI-P, Khofifah sudah melebihi syarat partai pengusung kandidat gubernur, yakni minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD Jatim.
Sebab dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024, PDI-P diperkirakan memperoleh 21 kursi, atau berada di posisi kedua bersama Partai Gerindra setelah PKB dengan 27 kursi.
Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Adhy Karyono, Calon Pj Gubernur Jatim Pengganti Khofifah
PKB tidak usung Cak Imin
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda memastikan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak akan maju Pilkada Jatim 2024.
Sebelumnya, kabar pencalonan Cak Imin sebagai calon pemimpin Jatim sempat mencuat usai Pilpres 2024.
"Tidak betul itu. 1.000 persen enggak betul," ujar Huda saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (1/4/2024).
Huda menjelaskan, PKB tidak menyiapkan Cak Imin maju di kontestasi pilkada. Oleh karena itu, dia memastikan tidak ada agenda untuk membahas pencalonan calon wakil presiden Anies Baswedan tersebut untuk maju Pilkada Jatim.
"Itu rumor yang kita juga enggak tahu itu bersumber dari mana," tuturnya.
Namun, saat ditanya Cak Imin disiapkan sebagai menteri atau posisi lain, Huda enggan membeberkannya.
"Kita lihat nanti. Sekali lagi kita hormati putusan MK. Sampai MK memastikan keputusan. Kan tinggal beberapa hari lagi nih. 12 hari? 10 hari?" imbuh Huda.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.