Mengenal Hak Veto dan Sederet Konversinya, Terbaru Gagalkan Palestina Jadi Anggota PBB

• Setiap anggota Dewan Keamanan memiliki satu suara
• Keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural harus diambil dengan suara setuju dari sembilan anggota
• Keputusan Dewan Keamanan tentang semua hal lain harus diambil dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara setuju dari anggota tetap; dengan ketentuan bahwa dalam keputusan berdasarkan Bab VI, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3), pihak yang bersengketa harus abstain dari pemungutan suara.

Artinya, jika salah satu dari lima anggota tetap memberikan suara kontra dalam Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, maka keputusan tidak akan disetujui.

Baca juga: Kata PBB soal Penolakan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Sejarah hak veto Dewan Keamanan PBB

Hak veto sudah lebih dulu diterapkan dalam organisasi internasional sebelum PBB, yakni pada Liga Bangsa-bangsa (LBB) atau League of Nations.

Saat itu, setiap anggota LBB mempunyai hak veto terhadap keputusan non-prosedural. Artinya, setiap keputusan yang dihasilkan oleh LBB wajib disetujui oleh seluruh anggota.

Setelah LBB dibubarkan, AS, Inggris, dan Uni Soviet bertemu untuk merumuskan pembentukan PBB dalam Konferensi Dumbarton Oaks pada Agustus-Oktober 1944 dan Konferensi Yalta pada Februari 1945.

Setelah China bergabung sebagai anggota "asli", keempat negara tersebut pun sepakat untuk menerapkan prinsip konsensus.

Prinsip konsensus adalah prinsip kesepakatan bersama, yang berarti semua kebijakan yang dihasilkan harus berdasarkan persetujuan semua pihak.

Prinsip tersebut kemudian dicantumkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani di San Fransisco, California, Amerika Serikat, pada 26 Juni 1945.

Piagam tersebut mulai berlaku sejak 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima pendiri PBB, yakni China, Perancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, serta mayoritas negara lain.

Sebagai "balas jasa" peran kelima pendiri PBB, mereka diberikan status khusus anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersamaan dengan hak suara khusus atau hak veto.

Baca juga: Menlu Retno “Walk Out” Saat Israel Sampaikan Pernyataan di DK PBB, Ini Alasannya...

Kontroversi hak veto

Meskipun hak veto dimaksudkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dan mencegah konflik, hal ini justru sering menjadi sumber kontroversi.

Kritik utama terhadap sistem veto adalah kemampuannya untuk memblokir tindakan, meski ada konsensus luas di antara anggota PBB lainnya.

Hal tersebut dapat menghambat respons internasional terhadap krisis kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai contoh, dilansir dari Kompas.com, Selasa (27/2/2024), penggunaan hak veto telah menghalangi intervensi kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Bahkan, dalam praktiknya, penggunaan hak veto juga dianggap kerap mencerminkan strategi geopolitik dan kepentingan nasional negara pemegang veto.

Kondisi ini memicu dinamika kompleks dalam hubungan internasional, di mana negara-negara anggota PBB lain harus bernegosiasi dan mencari kompromi dengan lima anggota tetap agar mencapai tujuan bersama.

Implikasi dari sistem itu, yakni reformasi atau keputusan penting dalam kebijakan internasional sering memerlukan waktu yang lama untuk dicapai, mengingat kebutuhan mendapatkan persetujuan dari semua pemegang veto.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Shofwan Al Banna menuturkan, penghapusan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB bisa saja dilakukan.

Namun, dia menggarisbawahi, penghapusan baru bisa terwujud jika negara-negara yang memiliki hak istimewa sepakat untuk melepaskannya melalui sebuah konsensus.

Sayangnya, akan sulit bagi negara-negara yang memiliki hak veto untuk mau melepaskan hak istimewanya begitu saja.

Baca juga: Sebulan Konflik di Gaza, Ribuan Nyawa Melayang dan PBB yang Tak Berdaya

Upaya membatasi penggunaan hak veto

Kendati demikian, seruan untuk menghapus hak veto atau bahkan upaya reformasi di dalam tubuh PBB tak terpadamkan.

Misalnya, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia 2005, Panel Tingkat Tinggi mengenai Ancaman, Tantangan, dan Perubahan menyerukan agar para anggota tetap berjanji untuk tidak menggunakan hak veto dalam kasus genosida dan pelanggaran HAM skala besar.

Pasca-KTT tersebut, sebuah grup terdiri dari Kosta Rika, Yordania, Liechtenstein, Singapura, dan Swiss yang menyebut diri sebagai Small Five (S5) secara aktif mendesak anggota tetap untuk tidak menggunakan hak veto untuk menghalangi tindakan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

S5 dibubarkan pada 2012, tetapi agenda dan sikapnya terhadap veto tetap diteruskan oleh Accountability, Coherence, and Transparency (ACT), sebuah kelompok lintasregional terdiri dari 27 negara kecil dan menengah.

Kelompok ini bertujuan meningkatkan efektivitas Dewan Keamanan melalui perbaikan metode kerja, termasuk memberlakukan pembatasan pada penggunaan veto.

Usaha pembatasan hak veto lainnya terjadi pada September 2014, ketika Prancis dalam Sidang Umum ke-69 bersama Meksiko berinisiatif mengadakan pertemuan tingkat menteri untuk membahas masalah ini.

Sama seperti upaya-upaya sebelumnya, pertemuan itu menghasilkan desakan terhadap anggota tetap agar secara sukarela dan kolektif berjanji tidak menggunakan veto dalam kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang berskala besar.

Kendati demikian, hanya Inggris yang mendukung inisiatif pembatasan penggunaan hak veto oleh anggota tetap tersebut.

Isu mengenai hak veto kembali diungkit pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2023.

Banyak negara yang mengulangi pandangan mengenai perlunya membatasi penggunaan hak veto oleh anggota tetap.

Perwakilan Ukraina mengatakan, sangat tidak pantas jika sebuah negara yang memiliki keanggotaan tetap memiliki hak istimewa untuk menggunakan hak veto.

Terlebih, jika negara tersebut terlibat langsung sebagai pihak yang berkonflik atau menjadi penghasutnya.

Pembatasan penggunaan hak veto oleh anggota tetap seharusnya bukan hanya mencakup kasus genosida, tetapi juga harus mencakup konflik di mana anggota tersebut terlibat.