KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memberikan pidatonya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P ke-5 pada Jumat (24/5/2024).
Dalam acara tersebut, Megawati menyinggung mengenai beberapa isu politik dan pemerintahan.
Megawati berbicara mengenai kecurangan Pemilu 2024 hingga peluang Puan Maharani menjadi Ketua Umum PDI-P.
Berikut poin-poin dari pidato Megawati di Rekernas PDI-P.
Baca juga: Kata Kubu Anies dan Prabowo soal Megawati Ajukan Amicus Curiae ke MK
Poin pidato Megawati di Rekernas PDI-P
1. Pemilu 2024 terburuk dalam sejarah IndonesiaPada kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/5/2024), hal tersebut sering diungkapkan oleh berbagai akademisi, tokoh masyarakat sipil, hingga budayawan.
Menanggapi hal tersebut, Megawati sangat menyayangkan terjadinya pengingkaran kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu.
Praktik tersebut yang dibuktikan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang memakai sumber daya negara untuk kepentingan elektoral.
“Berbagai kerusakan demokrasi ini lah yang disoroti oleh Profesor Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Profesor Enny Nurbaningsih melalui dissenting opinion mereka,” ungkap Megawati.
Di sisi lain, Megawati mengaku senang karena masih ada yang berani mengungkapkan dissenting opinion dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres).
Baca juga: Daftar Pihak yang Ajukan Amicus Curiae ke MK, Tak Hanya Megawati
2. TNI-Polri kini "ikut" politik praktisMasih terkait dengan Pemilu 2024, Megawati menyinggung soal keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis.
Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/5/2024), Megawati juga menyebut bahwa dwifungsi ABRI sudah dihapus dengan susah payah pada awal era reformasi.
“Masak TNI-Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu,” kata Megawati.
Ia pun membandingkan Pilpres 2024 dengan Pilpres 2004 saat dirinya menjabat sebagai presiden.
Meskipun ia menjadi presiden ketika Pemilu langsung pertama, menurutnya Pemilu 2024 justru menjadi abu-abu dan seperti direkayasa.
Baca juga: Mengenal Amicus Curiae, Dokumen yang Diserahkan Megawati ke MK Terkait Sengketa Pilpres 2024
Selain TNI dan Polri, Megawati mengungkapkan kekecewaannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/5/2024) lembaga yudikatif tersebut berdiri saat Megawati menjabat menjadi Presiden Indonesia.
Megawati menuturkan, MK yang lahir dari pemerintahannya tidak dipakai dengan baik saat ini.
Menurutnya, MK seharusnya menjadi penjaga konstitusi yang berwibawa dan mempertanyakan siapa yang salah sehingga lembaga tersebut dapat diintervensi kekuasaan.
“MK itu ya saya yang mendirikan lho. Coba bayangkan barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak semakin baik,” kata Megawati.
Baca juga: Manuver Surya Paloh, Buka Peluang Dialog dengan Megawati dan Bertemu Jokowi
4. Puan jadi Ketum PDI-P?Sinyal Megawati akan menyerahkan pucuk kepemimpinan ke Puan Maharani muncul saat Mega melempar ledekan ke putrinya tersebut.
Dalam pidatonya, Megawati sempat meledek Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Bidang Politik PDI-P untuk bertukar posisi dengan dirinya.
Awalnya, Megawati menyinggung Puan yang sering bertugas ke luar negeri karena jabatannya sebagai Ketua DPR.
"Terus saya bilang, gantian lah sama saya, saya deh yang jadi ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum, haha,” ujar dia tertawa.
Pernyataan Megawati itu mendapat tepuk tangan meriah dari para seluruh peserta Rakernas V PDI-P.
“Lho enak-enak aja, masak saya yang disuruh nongkrong di sini, terus keadaannya gonjang-ganjing enggak jelas, haha,” ujar Megawati sembari tertawa lagi.
Baca juga: Istana Sebut Tak Hanya Jokowi, Megawati dan SBY Jalankan Kampanye Saat Jadi Presiden
5. Tak ada “koalisi” dan “oposisi”Terkait dengan sistem pemerintahan, Megawati menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada istilah koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan.
Dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/5/204), hal ini terjadi karena Indonesia menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.
Oleh karena itu, kerja sama politik dengan PPP, Hanura, dan Perindo pada Pemilu 2024 lalu tidak dapat disebut sebagai koalisi.
“Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerja sama karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” tegas Megawati.
Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga partai tersebut yang masih setia bersama PDI-P setelah Pemilu 2024 dilaksanakan.
Meskipun demikian, Megawati tidak menegaskan sikap PDI-P nantinya akan termasuk di dalam atau di luar pemerintahan.
(Sumber: Kompas.com/Rahel Narda Chaterine, Vitorio Mantalean, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Dani Prabowo, Novianti Setuningsih, Ardito Ramadhan)
Baca juga: Megawati Ulang Tahun Ke-77, Jokowi dan Gibran Kompak Beri Ucapan Selamat
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.