KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku mendapat tawaran posisi calon wakil gubernur (cawagub) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
"Ada (tawaran dari KIM) itu," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).
Syaikhu menjelaskan, PKS masih menganalisis tawaran dari koalisi partai politik pendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto tersebut.
Selama ini, PKS dinilai setia mendukung Anies Baswedan, baik saat Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
Di DKI Jakarta sendiri, saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, partai ini meraih kursi terbanyak di DPRD dibanding partai lainnya dengan perolehan 1.012.028 suara sah.
Lantas, mungkinkah tawaran posisi Cawagub DKI Jakarta dari KIM merupakan langkah untuk menjegal Anies Baswedan?
Baca juga: Benarkah Jokowi Melarang Kaesang Maju Pilkada Jakarta 2024?
Bisa kunci langkah Anies
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengungkapkan, tawaran kursi Cawagub DKI Jakarta untuk PKS bisa menjadi langkah untuk menjegal Anies Baswedan.
"Tawaran itu bisa menjadi bagian dari strategi untuk mengunci langkah Anies Baswedan agar tidak mampu mengonsolidasikan basis dukungan dengan threshold 20 persen di Pilkada Jakarta mendatang," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.
Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan, KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik sebelum pengumuman pendaftaran calon.
Persyaratan tersebut, yakni partai politik atau gabungan partai politik memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD terakhir.
Merujuk perolehan suara Pemilu Legislatif DPRD Jakarta 2024, tidak ada partai politik yang bisa mengusung sendiri cagub-cawagub pada pilkada.
Baca juga: Dulu Berseberangan, Apa yang Membuat PDI-P Kini Melirik Anies Baswedan?
Artinya, partai politik harus membentuk koalisi agar bisa mendaftarkan kandidat pada pilkada yang digelar November mendatang.
Selama ini, kata Ahmad, Anies bertumpu pada basis dukungan partai-partai koalisi perubahan, yang meliputi PKS, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKS sendiri merupakan mesin politik utama di Pilkada Jakarta dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2024.
"Jika PKS akhirnya dibajak oleh pemegang kekuasaan yang memenangkan Pemilu 2024 lalu, besar hal itu akan berdampak signifikan terhadap peta kekuatan Anies ke depan," ungkapnya.
Pada saat yang sama, tawaran Cawagub Jakarta dari koalisi partai politik pendukung Prabowo mungkin bisa menghapus julukan partai oposisi terlama yang selama ini melekat pada PKS.
Ahmad menilai, tawaran tersebut bisa menjadi pintu bagi PKS dalam bernegosiasi dan berkompromi untuk masuk ke pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
"Jika tidak pada Oktober 2024, mungkin bisa di termin pertama reshuffle kabinet nantinya," tutur Ahmad.
Baca juga: Bantah Maju Pilkada Jakarta 2024 bersama Kaesang, Budisatrio: Gerindra Sudah Ada Nama
PKS ajukan syarat Cawagub DKI Jakarta
Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengindikasikan cawagub pendamping Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2024 haruslah kadernya.
Sebab, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, wagub yang mendampingi adalah Sandiaga Uno, yang saat itu merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
"Periode yang lalu, PKS telah mendukung Pak Anies cagub, cawagubnya enggak dari PKS loh. Masa sekarang enggak ada lagi?" ujar Hidayat, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa.
Hidayat mengakui, Anies merupakan sosok eksternal yang sedang dipertimbangkan PKS untuk menjadi Cagub Pilkada DKI 2024.
Sementara posisi cawagub, PKS masih membahas sosok yang dirasa cocok dengan Anies. Meski demikian, sosok tersebut harus merupakan kader PKS.
Hidayat mengungkapkan, sebagai partai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta, wajar bagi PKS untuk mengusulkan kadernya sebagai pendamping Anies.
Tidak hanya itu, menurut dia, PKS pun memiliki banyak kader yang bagus untuk memperebutkan kursi DKI 1 dan DKI 2.
"Misalnya, nanti koalisi partai-partai menghendaki untuk Anies dicalonkan, dan DPP menyetujui, tentu PKS akan mengusulkan cawagubnya dari PKS," jelasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.