Perjalanan Kasus Korupsi SYL, Sempat "Hilang", Terisak Saat Sidang, Kini Divonis 10 Tahun Penjara

"Saya dalam proses melakukan kunjungan kerja resmi atas nama negara, atas nama kepentingan negara,” kata Syahrul di Jakarta, Kamis (5/10/023).

Keesokan harinya, SYL datang ke Kantor Kementan dan Polda Metro Jaya untuk menyampaikan keterangan terkait laporan dugaan pemerasan pimpinan KPK yang dilaporkan pada 12 Agustus 2023.

Setelah itu, politikus ini menyambangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Usai dari Kantor DPP Nasdem, Syahrul Limpo datang ke Sekretariat Negara meminta bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran diri.

Surat pengunduran diri Syahrul pun diterima oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca juga: Anak dan Pedangdut Diduga Kecipratan Duit Korupsi SYL, Bisakah Ikut Dijerat Pidana?

Ditetapkan jadi tersangka dan ajukan praperadilan

Dilansir dari Kompas TV, Sabtu, KPK mengeluarkan surat permohonan pencegahan terhadap sembilan orang termasuk SYL dan beberapa pejabat Kementan untuk keluar negeri.

Surat permohonan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham pada Jumat (6/10/2023) itu bertujuan memudahkan KPK dalam melakukan panggilan terhadap pihak-pihak yang ingin dimintai keterangan.

Di sisi lain, kasus SYL turut membongkar kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri.

Pertemuan Syahrul dan Firli terekam dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, diduga merupakan pertemuan untuk membahas perkara Kementan di KPK.

Kasus dugaan pemerasan tersebut pun tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan sudah naik ke tingkat penyidikan.

Baca juga: Rusuh Usai Sidang Vonis SYL, Pagar Roboh dan Kamera Wartawan Rusak!

Masih pada Oktober 2023, tepatnya pada Rabu (11/10/2023) malam, KPK resmi menetapkan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka.

Selain SYL, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhammad Hatta sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Syahrul bersama-sama dengan Kasdi dan Hatta diduga menerima uang Rp 13,9 miliar dari setoran pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementan.

Menyusul penetapan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan, SYL mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Namun, pada Selasa (14/11/2023), hakim tunggal Alimin Ribut Sujono yang mengadili perkara menyatakan menolak gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka SYL oleh KPK.

Baca juga: 7 Orang Dekat SYL yang Disebut Dapat Duit dari Kementan

Sidang kasus SYL, diwarnai isakan saat baca pledoi

SYL kemudian menjalani persidangan perdana dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Rabu (28/2/2024).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa mantan Mentan tersebut telah melakukan pemerasan, memotong honor pegawai, dan menerima gratifikasi sebesar Rp 44,5 miliar.

Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Kasdi dan Hatta sepanjang Januari 2020 hingga Oktober 2023.

Dari persidangan, terkuak sejumlah informasi dari saksi yang dihadirkan. Salah satunya, SYL, keluarga, dan koleganya menikmati hasil tindak pidana korupsi di tubuh Kementan.

Syahrul pun dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Politisi Partai Nasdem itu juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS subsider 4 tahun penjara.

Baca juga: Hakim Sebut SYL Berikan Kontribusi Positif pada Negara dalam Penanganan Krisis Pangan Saat Pandemi Covid-19

Jaksa KPK menilai, Syahrul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan di Kementan, sehingga terbukti melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, pada Jumat (5/7/2024), SYL menangis terisak saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di hadapan majelis hakim.

Isakan keluar saat SYL menyebut rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan, terkadang masih kebanjiran, yang menjadi "bukti" dirinya tak punya niat korupsi.

SYL menyatakan, jika memiliki niat korupsi, hal itu sudah dilakukan sejak menjabat kepala daerah.

"Rumah saya kalau banjir masih kebanjiran Bapak, yang di Makassar itu, saya tinggal di BTN,” ujar SYL terisak.

"Saya enggak bisa disogok-sogok orang, Yang Mulia, enggak biasa,” kata SYL terdengar merintih.

Baca juga: Siasat SYL Peras Pejabat Kementan, Ancam Copot Jabatan, dan Paksa Mengundurkan Diri

SYL divonis 10 tahun penjara

Meski lebih rendah dari tuntutan JPU, majelis hakim dalam pertimbangannya menyebut sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan putusan.

Salah satu hal yang memberatkan adalah SYL dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Selain itu, selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Menteri Pertanian, dia tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

SYL juga disebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Terdakwa, keluarga terdakwa, serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dari hasil perbuatan terdakwa," kata Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Di sisi lain, hal yang meringankan adalah SYL sudah berusia lanjut, yakni kurang lebih berumur 69 tahun.

Dia juga belum pernah dihukum dan telah memberikan kontribusi positif selaku Mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, SYL dinilai banyak mendapat penghargaan dari Pemerintah Indonesia atas hasil kerjanya. Dia juga dinilai bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

"Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa," ujar Rianto.

(Sumber: Kompas.com/Irfan Kamil, Novianti Setuningsih | Editor: Ihsanuddin, Fitria Chusna Farisa)