Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata PBNU, Jokowi, Kemenlu, dan Kemenag soal Pertemuan Kader NU dengan Presiden Israel

Baca di App
Baca Cepat
Baca Cepat
Komentar Lihat Foto
Dok Website NU Online
Lima aktivis Nahdlatul Ulama, Syukron Makmun, Zainul Maarif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum dan Izza Annafisah Dania saat bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
|
Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh

KOMPAS.com - Lima kader Nahdlatul Ulama (NU) diketahui bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog baru-baru ini.

Mereka adalah Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Barul Ulum, Izza Anafisa Dania, dan Syukron Makmun.

Zainul Maarif merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), sedangkan Munawir Aziz adalah Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat dan Sekum Pagar Nusa.

Sementara Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU dan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.

Pertemuan ini pun menuai kritik dan sorotan, karena dianggap tak sesuai dengan posisi Indonesia dalam mendukung Palestina.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca juga: Apa Itu Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian, Disebut Berada di Balik Pertemuan Kader NU dan Presiden Israel?


PBNU akan beri sanksi

Merespons hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan lima aktivis NU yang menemui Presiden Israel Isaac Herzog.

Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menegaskan, kelima orang tersebut tidak bertindak mewakili PBNU.

"Saya kira ini karena masalah ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin belum cukup umur atau bagaimana ya," katanya dalam konferensi pers PBNU, Selasa (16/7/2024).

Gus Yahya menegaskan, kelima orang itu melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.

Baca juga: Soal 5 Kader NU Temui Presiden Israel, JK: Kesalahannya Karena Berfoto Tersenyum

 

Pasalnya, hubungan dan perjanjian kerja sama internasional harus melalui PBNU dan tidak dilakukan secara personal.

Terkait sanksi yang akan diberikan, Gus Yahya menyerahkannya kepada pengurus wilayah NU DKI Jakarta.

Sementara itu, Zainul Maarif yang merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) akan menjalani sidang komite etik.

"Saya sebagai Ketua Umum PBNU mohon maaf atas kesalahan yang dibuat teman-teman NU ini. Saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali," katanya.

PBNU juga akan memanggil kelima kader, pimpinan badan otonom (banom), serta lembaga tempat pengabdian mereka atas kejadian ini.

Baca juga: Respons MUI, Muhammadiyah, dan NU soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Jokowi tegaskan posisi Indonesia

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari pertemuan itu.

Menurutnya, hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada PBNU selaku pengurus NU dan organisasi yang membawahi lima kader tersebut.

Namun, sebagai kepala negara Indonesia, Jokowi menegaskan sikap pemerintah tetap sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Karena sikap pemerintah itu jelas, sesuai pembukaan UUD 1945. Jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU," katanya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dikutip dari Kompas.com, Selasa.

Jokowi menjelaskan, pembukaan UUD 1945 jelas menuliskan Indonesia akan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu yang trus kita pegang," imbuh dia.

Baca juga: Deretan Negara yang Tak Menerima Warga Israel, Terbaru Maladewa

Kemenlu dan Kemenag serahkan ke PBNU

Senada, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga menegaskan, pertemuan lima aktivis NU dengan Presiden Isaac Herzog itu tak berkaitan dengan sikap pemerintah Indonesia ke Israel.

Juru Bicara II Kemenlu, Roy Soemirat menyebutkan, PBNU bertanggung jawab merespons pertanyaan yang muncul atas kejadian tersebut.

"Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi Pemerintah Indonesia," ujarnya, dilansir dari Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Respons serupa juga diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki.

"Kita tegaskan bukan atas nama PBNU dan juga bukan atas nama Pemerintah Indonesia," ucapnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa.

Saiful mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul atas kejadian itu. 

"Komunikasi dengan Pak Sekjen (PBNU) dan Insya Allah Pak Sekjen akan melakukan klarifikasi kepada mereka," tegasnya.

(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Singgih Wiryono | Editor: Ardito Ramadhan, Dani Prabowo)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua
Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi