KOMPAS.com - Pemerintah tak kunjung membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2024.
Padahal, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sempat merencanakan, pendaftaran CPNS dan PPPK dibuka pada Maret 2024.
Namun, rencana tersebut diundur hingga Juni 2024. Setelah memasuki Juni, pemerintah membuka peluang pendaftaran CPNS dan PPPK dilakukan pada Juli 2024.
Setelah itu, pemerintah kembali memundurkan jadwal pendaftaran CPNS menjadi Agustus menjelang akhir Juli 2024.
Mundurnya jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 bukan pertama kali terjadi. Pada 2023, Kemenpan-RB yang sudah merilis pendaftaran CPNS dan PPPK memutuskan memundurkan jadwal beberapa hari.
Lantas, apa penyebab pendaftaran CPNS dan PPPK selalu mundur sejak 2023?
Baca juga: Penjelasan Kemenpan-RB soal Penundaan Pendaftaran CPNS 2024
Penyebab jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 mundur
Pendaftaran CPNS dan PPPK tahun lalu yang rencananya dibuka pada Minggu (17/9/2023) diundur menjadi Rabu (20/9/2024).
Dilansir dari Kompas.com, Senin (18/9/2023), jadwal tersebut mundur karena instansi pusat dan daerah masuk melakukan proses verifikasi dan validasi.
Di sisi lain, proses optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional pada pengadaan PPPK 2022 sedang berlangsung.
Selain memundurkan jadwal pendaftaran, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menambah masa registrasi hingga Rabu (11/10/2023) dari jadwal sebelumnya Senin (9/10/2023).
Baca juga: Kemenpan-RB Gelar Sosialisasi Pengadaan PNS 2024, Benarkah Pendaftaran CPNS 2024 Segera Dibuka?
Penyebab jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 mundur
Sementara itu, penyebab pendaftaran CPNS dan PPPK tahun ini mundur dari Maret menjadi perkiraan Agustus disebabkan oleh kuota CASN kementerian dan lembaga sebanyak 200.000 belum terpenuhi hingga awal Juli 2024.
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Mohammad Averrouce mengatakan, pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 dilakukan jika tahap verifikasi dan validasi serta persiapan instrumen, baik regulasi maupun sistem, sudah siap.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Oleh karena itu, kami pastikan semuanya on the track dan meminimalisir kelalaian atau kesalahan sedetail mungkin,” kata Averrouce dalam keterangan resminya, pada Senin (29/7/2024).
Baca juga: Kata BKN dan Kemendikbud soal SK CPNS Dosen Belum Terbit sejak 2023
Ia menambahkan, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas sudah menjelaskan, proses penerimaan CPNS dan PPPK 2024 masih finalisasi usulan detail formasi dari masing-masing kementerian atau lembaga.
Pemerintah berusaha mempercepat proses tersebut supaya waktu pendaftaran lanjutan segera dilaksanakan
Anas juga telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN Tahun 2024 dan sudah diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.
“Total persetujuan prinsip formasi tersebut sekitar 1,2 juta formasi. Namun, angka tersebut masih akan bergerak, mengingat kebutuhan ASN secara nasional akan dioptimalkan. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan formasi tersebut,” jelas Averrouce.
Meski begitu, Averrouce menyampaikan, penetapan formasi secara bertahap akan segera diterbitkan agar proses seleksi dapat sesegera mungkin dilaksanakan.
Baca juga: Penjelasan BKN soal Pendaftaran CPNS 2024 Tidak Kunjung Dibuka
Progres persiapan pendaftaran CPNS dan PPPK 2024
Sementara itu, Anas menjelaskan, Kemenpan-RB telah menerbitkan kebijakan terkait Pengadaan ASN 2024.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 6/2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN.
Selain itu, Kemenpan-RB juga menggelar Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 secara daring pada Senin (29/7/2024).
Penerimaan CPNS dan PPPK 2024 terdiri dari kebutuhan umum dan khusus, seperti penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, serta putra-putri daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.
Arah kebijakan Pengadaan CPNS dan PPPK tahun ini juga berfokus pada pelayanan dasar dan penyelesaian tenaga non-ASN, termasuk sumber daya yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah berupaya mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang terdampak transformasi digital.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.