KOMPAS.com - Puluhan ribu petani Inggris menggelar aksi demo untuk menolak kebijakan pajak terbaru di depan gedung Parlemen, London, Inggris, Selasa (19/11/2024).
Dikutip dari Euronews, unjuk rasa itu dilakukan setelah Pemerintah Inggris memutuskan menaikkan pajak warisan dalam anggaran terbarunya.
Keputusan itu mengakhiri keringanan pajak sejak 1990-an yang membebaskan properti pertanian dari pungutan pajak.
Artinya, mulai April 2026, pertanian yang nilainya lebih dari 1,1 juta poundsterling atau Rp 22 miliar akan dikenai pajak sebesar 20 persen saat pemiliknya meninggal dan diwariskan ke generasi berikutnya.
Kebijakan itu membuat petani Inggris mengalami pukulan telak di tengah dampak perubahan iklim, ketidakstabilan global, dan pergolakan yang terjadi.
Belum lagi, petani Inggris juga sudah menderita akibat persaingan yang tidak sehat antara produk impor yang lebih murah.
Baca juga: Pemerintah Bakal Hapus Pajak Beli Rumah, Harga Bisa Turun 21 Persen
"Tidak ada petani, tidak ada makanan, tidak ada masa depan"
Dikutip dari Reuters, polisi setempat memperkirakan, unjuk rasa itu diikuti oleh 10.000 petani. Beberapa anak-anak juga tampak ikut serta dalam aksi.
Ribuan petani Inggris sangat marah dan mengepung kantor parlemen. Mereka turun ke jalan di pusat kota sembari mengendarai traktor.
Beberapa pengunjuk rasa membawa papan yang bertuliskan, "Tidak ada petani, tidak ada makanan, tidak ada masa depan".
Adapula peserta demo yang membawa papan bertuliskan pesan khusus untuk Perdana Menteri Keir Starmer, “Starmer petani yang lebih buruk".
Salah satu pengunjuk rasa, Emma Robinson (44) mengaku sangat marah dan akan mengambil bagian dalam tindakan untuk penyediaan pasokan makanan, jika pemerintah tidak membatalkan kebijakan tersebut.
Baca juga: Tak Pernah Merokok, Mantan Dokter di Inggris Idap Kanker Paru-paru dengan Gejala Sakit Punggung
Robinson mengatakan, lahan pertaniannya di barat laut Inggris telah menjadi milik keluarganya selama 500 tahun dan dia akan mewariskannya kepada anak-anaknya.
“Hal ini diambil dari tangan saya oleh seseorang yang telah berada di parlemen selama berhari-hari,” protesnya.
Meski properti pertanian, seperti tanah dan traktor memiliki harga yang mahal, petani mengaku, margin keuntungan mereka masih rendah.
Dikutip dari BBC, biaya peternakan telah meningkat drastis sejak 2019. Peternakan babi, misalnya, mengalami peningkatan biaya operasional hingga 54 persen, ternak sapi sebesar 44 persen, dan pertanian sereal 43 persen.
Pembengkakan biaya operasional itu dilatarbelakangi oleh harga pakan, bahan bakar, dan pupuk yang meningkat. Subsidi yang diterima petani juga menurun sejak keluarnya Inggris Raya (UK) dari Uni Eropa (UE).
Dengan adanya kebijakan perubahan pajak itu, tidak menutup kemungkinan anak-anak mereka harus menjual tanah untuk menutupi tagihan pajak.
Baca juga: Warganet Keluhkan Modus Penipuan Berkedok Layanan Pajak Imbas Data Bocor, Ini Kata Ditjen Pajak
Pemerintah Inggris klaim tidak akan menarik pajak tinggi
Sementara itu, pemerintah Inggris berdalih bahwa reformasi kebijakan itu hanya akan menargetkan pertanian yang paling bernilai sambil membantu mendanai layanan publik untuk para petani.
"Ada banyak angka yang beredar yang tidak saya kenal," kata Menteri Lingkungan Hidup Steve Reed, dilansir dari Reuters.
Data pemerintah menunjukkan, perubahan pajak akan memengaruhi sekitar 500 pertanian per tahun berdasarkan jumlah pertanian yang diwarisi pada 2021-2022, dengan tarif pajak dibayarkan secara berkala (angsuran) selama 10 tahun.
Namun, petani mengatakan jumlah yang terdampak akan jauh lebih tinggi. Para petani menilai, 500 pertanian yang disebutkan pemerintah itu tidak termasuk aset-aset seperti ternak dan traktor.
Asosiasi Tanah dan Bisnis Pedesaan memperkirakan, 70.000 pertanian bernilai lebih dari 1 juta poundsterling dan akan dikenai pajak ketika alat tersebut diwariskan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.