KOMPAS.com - Pemerintah Palestina menangguhkan sementara siaran dan operasi media Al Jazeraa yang berbasis di Tepi Barat, Rabu (1/1/2024).
Penangguhan siaran ini diumumkan oleh komite yang terdiri dari Kementerian Kebudayaan, Dalam Negeri, dan Komunikasi.
Para pejabat tersebut juga menghentikan sementara kegiatan kantor serta pekerjaan para jurnalis, staf, tim, dan saluran afiliasi Al Jazeera.
"(Penangguhan) hingga status jaringan tersebut diklarifikasi," demikian laporan kantor berita Palestina Wafa, Rabu.
Baca juga: 2 Jurnalis Al Jazeera Meninggal Saat Meliput Kematian Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh
Alasan siaran Al Jazeera dihentikan
Fatah, faksi politik yang mendominasi komite mengeklaim, media ini menayangkan konten yang menghasut terjadinya kekerasan, menyebarkan laporan menyesatkan, dan berusaha mencampuri urusan dalam negeri Palestina.
Sebelumnya, pada Selasa (24/12/2024), Fatah juga menuduh Al Jazeera telah memicu perpecahan di tanah Arab umumnya, dan secara khusus di Palestina.
Kendati demikian, mereka menekankan, penangguhan hanya bersifat sementara dan akan tetap berlaku sampai Al Jazeera sepenuhnya mematuhi peraturan Palestina.
Baca juga: Menakar Nasib Gaza pada 2025, Akahkah Perang Segera Berakhir?
Langkah ini diambil menyusul serangkaian kampanye publik oleh pejabat Otoritas Palestina dan kelompok afiliasi yang mengkritik liputan Al Jazeera.
Diketahui, liputan itu menayangkan bentrokan yang baru-baru ini terjadi antara pasukan kemanan Palestina dan kelompok pemberontak di kamp pengunugsi Jenin.
Penangguhan siaran ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Otoritas Palestina terhadap Al Jazeera.
Sebab, kantor berita tersebut selama ini sering bertolak belakang dengan Israel.
Bahkan, pemerintah Netanyahu kerap berusaha melumpuhkan Al Jazeera dengan menutup operasi, menyita peralatan, dan menghentikan siaran.
Baca juga: PBB Kecam Israel Buntut Pemberedelan Al Jazeera, Ancam Kebebasan Pers
Tanggapan Al Jazeera
Menanggapi tudingan tersebut, Al Jazeera membantah telah melakukan penghasutan.
Dalam sebuah pernyataan, media ini menekankan bahwa liputan mereka terhadap peristiwa Jenin sudah berimbang, dengan memberikan ruang bagi pasukan keamanan Palestina dan kelompok pemberontak untuk bersuara.
Mereka memandang keputusan Otoritasa Palestina ini sebagai upaya untuk mencegah liputan terkait peristiwa yang sedang memanas di wilayah pendudukan.
"Upaya untuk menyempunyikan kebenaran berbagai peristiwa di wilayah pendudukan, terutama di Jenin dan kampnya," ujar media tersebut, dilansir dari CNN, Rabu.
Baca juga: Lima Wartawan Tewas di Dalam Mobil Pers Saat Militer Israel Serang Gaza Tengah
Mencederai kebebasan pers
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti mengatakan, keputusan penangguhan siaran Al Jazeera merupakan suatu kesalahan.
"Saya pikir ini adalah kesalahan besar dan keputusan ini harus dibatalkan sesegera mungkin," ujarnya, dilansir dari Al Jazeera, Rabu.
Menurutnya, jika Otoritas Palestina memiliki masalah dengan media ini, kedua belah pihak harus berdikusi mencari jalan keluar.
Pasalnya, selama ini Al Jazeera adalah media yang gencar mengungkap kejahatan terhadap rakyat Palestina dan menyebarluaskan perjuangan negara yang sedang dijajah Israel secara umum.
"Namun, yang lebih penting dari itu adalah masalah kebebasan pers," tambah Barghouti.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.