KOMPAS.com - Usai dilantik sebagai Presiden AS, Donald Trump disebut akan mengeluarkan ratusan perintah eksekutif atau “executive order” untuk memenuhi janji-janji kampanyenya dalam Pilpres AS 2024.
Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada Senin (20/1/2025) untuk periode 2025-2029, menggantikan Joe Biden.
Perintah eksekutif adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Presiden AS kepada pemerintah federal dan tidak memerlukan persetujuan Kongres.
Dikutip dari BBC, wewenang untuk mengeluarkan perintah tersebut berakar pada Pasal II konstitusi AS, yang menyatakan, “Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden Amerika Serikat".
Lantas, apa saja perintah eksekutif Trump tersebut?
Baca juga: Sambutan dan Kritikan Pemimpin Dunia Usai Trump Dilantik Jadi Presiden AS
Perintah eksekutif Trump di hari pertama kerja
Trump bersumpah dalam pidato pelantikannya, bahwa perintah-perintah eksekutif yang bakal ditekennya akan menjadi upaya “restorasi total Amerika”.
Berikut adalah sebagian perintah eksekutif Donald Trump di hari pertama kerja sebagai Presiden AS:
1. Menunda pelarangan TikTok selama 75 hariTrump menandatangani perintah eksekutif yang menunda sementara pemberlakuan larangan federal terhadap TikTok setidaknya selama 75 hari.
“Saya kira saya memiliki tempat yang hangat untuk TikTok yang awalnya tidak saya miliki,” kata Trump, dilansir dari The Guardian, Selasa (21/1/2025).
Trump mengatakan bahwa jeda ini memberikan waktu untuk memetakan “langkah yang tepat ke depan” untuk melindungi keamanan nasional dan tidak secara tiba-tiba menutup aplikasi tersebut.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump mendukung pelarangan TikTok. Namun, pandangannya mengenai TikTok berubah karena beberapa faktor, termasuk popularitasnya di aplikasi itu.
2. Mengampuni para terdakwa penyerangan Gedung Capitol 6 Januari 2021Trump mengeluarkan pengampunan bagi sekitar 1.500 terdakwa atas kasus penyerangan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 lalu.
Dia akan memberikan arahan kepada Departemen Kehakiman AS untuk menghentikan kasus-kasus terkait hal itu yang saat ini sedang berlangsung.
Saat kampanyenya, Trump juga sering menyetel lagu kebangsaan yang dinyanyikan oleh para terdakwa di penjara Washington DC.
Baca juga: Tangan Donald Trump Tidak Sentuh Alkitab Saat Pengambilan Sumpah Presiden, Apa Artinya?
3. Mengakhiri kebijakan kewarganegaraan untuk anak imigran ilegal yang lahir di ASPemerintah AS tidak akan lagi mengakui kewarganegaraan anak-anak yang lahir di Amerika Serikat dari imigran yang tidak memiliki status hukum.
Kebijakan tersebut mulai berlaku 30 hari kemudian sejak perintah eksekutif itu ditandatangani.
Perintah tersebut menetapkan bahwa hal itu akan membatasi kewarganegaraan berdasarkan kelahiran jika "ibu seseorang secara tidak sah berada di AS dan ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah pada saat kelahiran orang tersebut", atau "ketika kehadiran ibu orang tersebut di AS pada saat kelahiran orang tersebut sah tetapi sementara".
4. Mengeluarkan AS dari WHOPerintah eksekutif Donald Trump lainnya adalah Amerika Serikat keluarga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Menurut Trump, WHO telah menipu AS.
Ia juga menuding WHO melakukan kesalahan dalam menangani pandemi Covid-19 dan krisis kesehatan internasional lainnya.
Dengan begitu, AS akan keluar dari WHO dalam waktu 12 bulan dan menghentikan semua kontribusi keuangan untuk pekerjaannya.
Sebagai informasi, AS merupakan penyokong dana terbesar untuk badan kesehatan PBB tersebut.
Baca juga: Media Asing Soroti Rencana Trump Kirim Pengungsi Gaza ke Indonesia
5. Mengganti nama Teluk Meksiko dan Gunung DenaliTrump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengubah nama atau nomenklatur terhadap dua bentang alam, yakni Teluk Meksiko dan Gunung Denali di Alaska.
Ia memerintahkan agar Teluk Meksiko diubah namanya menjadi “Teluk Amerika”. Sementara Gunung Denali, namanya diubah menjadi Gunung McKinley.
“Presiden Trump membawa akal sehat ke dalam pemerintahan dan memperbarui pilar-pilar Peradaban Amerika,” demikian sebagian isi perintah eksekutif tersebut.
Meski demikian, perubahan tersebut tidak akan berpengaruh pada nama yang digunakan secara internasional.
6. Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasionalDonald Trump mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional sebagai bagian dari serangkaian tindakan pro-bahan bakar fosil dan upaya untuk "melepaskan" produksi energi AS yang sedang berkembang pesat.
Perintah eksekutif ini termasuk mencabut pembatasan pengeboran di Alaska dan mencabut penghentian sementara ekspor gas.
"Anda dapat melakukan apa pun yang harus Anda lakukan untuk keluar dari masalah itu dan kita memang memiliki keadaan darurat semacam itu," ucap Trump.
Deklarasi tersebut memungkinkan pemerintahannya untuk mempercepat perizinan infrastruktur bahan bakar fosil baru.
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghapus "pedoman ideologi gender" dari komunikasi, kebijakan, dan formulir pemerintah federal.
Perintah tersebut menjadikannya kebijakan resmi bahwa hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.
"Badan-badan akan berhenti berpura-pura bahwa laki-laki dapat menjadi perempuan dan perempuan dapat menjadi laki-laki saat menegakkan hukum yang melindungi dari diskriminasi jenis kelamin," bunyi perintah eksekutif Trump.
Baca juga: Trump Resmi Jadi Presiden AS, Apa yang Perlu Dilakukan RI untuk Jaga Hubungan dengan Amerika?
8. Mendeklarasikan keadaan darurat perbatasan nasionalTrump menandatangani perintah di Gedung Putih yang mendeklarasikan keadaan darurat di perbatasan selatan AS berkaitan dengan imigrasi ilegal.
Perintah yang bersamaan dengan beberapa kebijakan terkait imigrasi lainnya tersebut, paling cepat berlaku pada Selasa (22/1/2025) pagi.
"Semua masuknya orang asing secara ilegal akan segera dihentikan, dan kami akan memulai proses pengembalian jutaan dan jutaan alien kriminal ke tempat asal mereka," ujar Trump.
9. Mengeluarkan AS dari perjanjian iklim Paris 2015Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menarik AS dari perjanjian iklim Paris 2015, beserta surat yang memberi tahu PBB tentang keputusan tersebut.
Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan akan menggunakan tindakan eksekutif untuk "mengakhiri Green New Deal".
Pada 2017, Trump sempat mengeluarkan AS dari perjanjian Paris tersebut. Namun ketika masa jabatan Biden, AS bergabung kembali.
Keluarnya AS dari perjanjian Paris, merupakan bagian dari upaya Trump yang lebih luas untuk mencabut perlindungan dan kebijakan iklim.
Trump sendiri telah menggambarkan upaya Biden untuk mengembangkan sektor energi bersih AS sebagai "penipuan baru yang ramah lingkungan".
Baca juga: Trump Resmi Dilantik, Ini Daftar Lengkap 45 Presiden Amerika Serikat dari Masa ke Masa
Demikian adalah beberapa perintah eksekutif Trump yang tidak lepas juga dari penilaian pro-kontra oleh publik. Misalnya, perintah mengeluarkan AS dari keanggotaan WHO dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan program-program kesehatan di berbagai penjuru dunia oleh badan PBB itu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.