KOMPAS.com - Jelang 100 hari Prabowo-Gibran pada Rabu (28/1/2025), pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk tidak memperpanjang diskon tarif listrik 50 persen.
Diskon tersebut diberikan sebagai stimulus ekonomi setelah pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk kategori barang dan jasa mewah mulai Rabu (1/1/2025).
Pemerintah memberikan diskon listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025 untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar kategori rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.
Meski begitu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, diskon listrik 50 persen cukup diberlakukan dua bulan alias tidak diperpanjang hingga Maret dan bulan-bulan seterusnya.
“Enggak diperpanjang, dua bulan aja,” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (22/1/2205).
Baca juga: Ramai soal Sisa kWh Akan Hangus Saat Diskon Listrik 50 Persen Berakhir, Ini Kata PLN
Masyarakat antusias dapatkan diskon tarif listrik
Sebelum dipastikan tidak diperpanjang, keputusan pemerintah memberikan diskon listrik pada awal 2025 disambut secara antusias oleh masyarakat.
Sejak Rabu (1/1/2025), masyarakat berbondong-bondong mengunduh dan menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan diskon tersebut.
Sampai-sampai, PLN Mobile mengalami down atau tidak dapat diakses karena jumlah pengguna yang ingin mendapatkan diskon listrik 50 persen begitu banyak.
“min caranya dapet diskon 50% tuh gimana yah min? Soalnya buka app pln mobile down trs,, apakah bisa d ecommerce belinya? Btw saya 1300,” cuit warganet di media sosial X.
Baca juga: Berlaku Terbatas, Inilah Kriteria Pelanggan PLN yang Dapat Diskon Listrik Januari-Februari 2025
“Shopee, pln mobile, tokped pnyaku down semua gk bsa beli token,” twit warganet lainnya.
Menanggapi antusiasme masyarakat, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo meminta pelanggan agar tidak terburu-buru membeli token listrik sebab promo ini masih akan berlangsung hingga Februari 2025.
Ia juga menegaskan, diskon tersebut dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit-belit.
“Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (1/1/2025).
Baca juga: Bolehkah Pelanggan Turun Daya agar Dapat Diskon Listrik 50 Persen? Ini Jawaban PLN
100 hari Prabowo-Gibran, kepuasan di bidang ekonomi capai 74,5 persen
Diskon tarif listrik merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi setelah pemerintah batal menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen secara umum.
Pemerintah hanya menaikkan PPN menjadi 12 persen untuk kategori barang dan jasa mewah, seperti yacht, pesawat udara, termasuk senjata api.
Berdasarkan Survei Kepemimpinan Nasional 100 Hari Pemerintahan Pranowo-Gibran yang dilakukan Litbang Kompas, pemberlakuan PPN 12 persen untuk kategori barang dan jasa mewah termasuk kebijakan populis.
Baca juga: Ada Diskon 50 Persen, Beli Token Rp 50.000 Dapat Berapa kWh?
Survei tersebut dilakukan pada 4-10 Januari 2025 dan melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat 38 provinsi Indonesia.
Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas mencapai 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen.
Litbang Kompas menjalankan survei dengan wawancara responden secara tatap muka dan dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,5 persen.
Baca juga: Diskon 50 Persen, Beli Token Rp 100.000 Dapat Listrik Berapa kWh?
Persentase tersebut menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir sejak Maret 2019.
Sebanyak 75,3 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan saat ini karena mampu memeratakan pembangunan antarwilayah, seperti desa, kawasan timur Indonesia dan perbatasan.
Persentase responden yang menyatakan puas karena pemerintah dinilai bisa memenuhi sendiri kebutuhan dalam negeri juga terbilang tinggi, yaitu sebesar 74,9 persen.
Selain itu, responden yang puas karena pemerintah memberdayakan petani dan nelayan mencapai 72,9 persen, menyediakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran 54,0 persen, dan mengendalikan harga barang dan jasa 60,1 persen.
Baca juga: Ada Diskon 50 Persen, Beli Token Rp 200.000 Dapat Listrik Berapa kWh?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.