KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.
Sebaliknya, ia menyarankan agar Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi.
Pernyataan itu keluar dalam wawancara dengan Channel 14 Israel, Kamis (6/2/2025), ketika Netanyahu menanggapi syarat yang diajukan Arab Saudi terkait normalisasi hubungan dengan Israel.
“Arab Saudi dapat mendirikan negara Palestina di sana, mereka punya banyak tanah,” ujarnya dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (8/2/2025).
Baca juga: Netanyahu Klaim Normalisasi Akan Terwujud, Arab Saudi: Tak Bakal Tanpa Pembentukan Negara Palestina
Netanyahu juga menegaskan, pendirian negara Palestina merupakan ancaman bagi keamanan Israel.
Ia merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu konflik panjang di Gaza.
“Ada negara Palestina. Namanya Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan," kata dia.
Pernyataan Netanyahu ini berpotensi menambah ketegangan dalam negosiasi normalisasi antara Israel dan Arab Saudi yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Meski demikian, Netanyahu tetap optimistis bahwa kesepakatan normalisasi hubungan dengan Riyadh dapat tercapai.
"Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin, saya pikir itu akan terjadi," katanya.
Baca juga: Ragam Ucapan Selamat untuk Trump dari Para Pemimpin Dunia, Termasuk Netanyahu dan Putin
Pembentukan negara Palestina syarat utama normalisasi
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan, pembentukan negara Palestina merupakan syarat utama dalam proses tersebut.
“Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Arab Saudi terkait pembentukan negara Palestina adalah tegas dan tidak tergoyahkan,” bunyi pernyataan resmi yang dirilis pekan lalu.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah menyampaikan sikap ini dengan jelas kepada pemerintah AS.
Hal ini mempertegas perbedaan pandangan antara Israel dan Arab Saudi dalam proses normalisasi hubungan, sementara negosiasi antara kedua negara terus berlanjut.
Selain itu, Arab Saudi juga menolak setiap upaya untuk mengusir warga Palestina, seraya menambahkan bahwa sikap mereka terkait Palestina tidak bisa dinegosiasikan.
Kecaman Negara Arab
Dikutip dari New Arab, Minggu (9/2/2025), Kementerian Luar Negeri Mesir turut mengutuk pernyataan Israel.
Pasalnya, hal itu secara langsung melanggar kedaulatan Arab Saudi, aturan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Mesir sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang membahayakan keamanan dan kedaulatan kerajaan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Senada, Kementerian Luar Negeri Yordania juga menyatakan sikap tegasnya dan memperingatkan terhadap segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka ke negara-negara tetangga.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Sudan menganggap pernyataan Netanyahu sebagai cerminan kegigihan Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina dan aturan hukum internasional, serta piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.