KOMPAS.com - Anggaran pendidikan menjadi salah satu sasaran pemangkasan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam Inpres tersebut mengharuskan efisiensi anggaran belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dilaporkan terkena pemangkasan sekitar Rp 8 triliun. Pemangkasan meliputi belanja ATK, perjalanan dinas, dan belanja terkait lainnya.
Sementara, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) terkena pemangkasan anggaran sebesar 14,3 triliun meliputi belanja tunjangan dosen baik PNS maupun non PNS, bantuan operasional kampus negeri dan swasta
Menanggapi efisiensi itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan menyebut akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan dalam beberapa aspek.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Kena Imbas Efisiensi, Apa Saja Rinciannya?
1. Kualitas riset menurun
Menurut Edi, jika anggaran riset terkena efisiensi, maka imbasnya akan terasa pada kualitas riset yang dilakukan.
Ia menyebut, sebelum efisiensi dilakukan pun riset saat ini pun belum bisa dikatakan bagus jika dibandingan dengan negara lain.
Artinya, belum memberikan kontribusi yang cukup nyata bagi kehidupan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Pengurangan dana riset ini imbasnya akan luar biasa kedepannya," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (14/2/2025).
2. Masyarakat kelas bawah berpotensi kehilangan beasiswa
Sejumlah beasiswa juga ditakutkan terkena efisiensi termasuk KIP Kuliah, BPI, Afirmasi, dan lainnya.
Edi menyebut, efisiensi terhadap anggaran beasiswa berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak masyarakat atau mahasiswa dari kalangan masyarakat kebawah.
"Yang mau masuk ke kampus atau kuliah tidak bisa," ujarnya.
Sehingga upaya untuk memperluas pendidikan dan peningkatan Human Development Index (HDI) melalui perguruan tinggi tidak terlaksana.
"Kan tidak sesuai dengan janji politiknya menjadikan pendidikan sebagai salah satu yang diprioritaskan," imbuhnya.
Baca juga: Eks Mendikbud Soroti 52 Persen Anggaran Pendidikan 2024 yang Dialihkan ke Dana Desa
3. UKT PTN berpotensi naik
Anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan swasta dipangkas hingga 50 persen.
Menanggapi itu, Edi menyebut bukan tak mungkin jika pada akhirnya kampus negeri terutama PTN-BH akan menaikkan UKT.
Sebab, UKT dari mahasiswa merupakan salah satu sumber keuangan untuk operasional kampus.
"Bagi kampus PTN-BH bantuan operasional kampus hanya 30 persen, 70 persennya cari sendiri," tandasnya.
4. Kesejahteraan dosen diragukan
Edi mengatakan, sebelum adanya efisiensi saja, kesejahteraan dosen sudah tidak terlalu diperhatikan.
Adanya efisiensi terhadap tunjangan dosen non-PNS berpotensi mengurangi kesejahteraan dosen.
Dalam efisiensi anggaran Kemendiksaintek juga ditetapkan bahwa, tunjangan dosen non-PNS juga terkena efisiensi hingga 25 persen dari pagu awal Rp 2,7 triliun.
Ia berharap, kalaupun ada efisiensi, setidaknya bukan menyasar hak-hak dasar yang sebenarnya dipenuhi oleh negara.
"Termasuk kesejahteraan, tunjangan kinerja, fungsionalnya, peluang sertifikasi guru yang kremudian menjadi berkurang anggrannya," pungkasnya.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Pemerintah, Benar-benar Menghemat atau Justru Merugikan?
Usulkan penghematan anggaran melalui digitalisasi
Sementara itu, Edi juga menyorot anggaran Kemendikdasmen yang dipangkas hingga Rp 8 triliun.
Meski efisiensi tidak menyasar program-program strategis seperti BOS, PIP, hingga tunjangan sertifikasi guru, harus perlu dibuktikan kedepannya.
"Apa yang disampaikan oleh Prof Mu'ti terkait tidak berpengaruh BOS, PIP dan lainnya harus mesti dibuktikan," tandasnya.
Menurutnya, efisiensi perjalanan dinas, atk, dan lainnya bisa diubah dengan cara digitalisasi.
Sehingga semua aktifitas dan komponen yang menunjang pekerjaan tersebut dilakukan melalui sistem informatika yang bagus dan terintegrasi
"Yang juga harus dipikirkan adalah untuk bisa mengubah seperti itu kan tidak mudah. Bukan hanya soal mindset gurunya bahwa tidak perlu print dokumen," ujarnya.
Tapi bagaimana kemudian membuat sebuah sistem yang mengakomodasi aktivitas itu terdokumentasi secara digital," pungkasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.