Apakah Cetak KK dan KTP Bisa Diwakilkan Orang Lain? Ini Penjelasan Dukcapil

KOMPAS.com - Cetak Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa diwakilkan oleh orang lain.

Biasanya, cetak KK dan KTP ulang dilakukan karena beberapa alasan, seperti dokumen kependudukan mereka rusak, hilang, atau mengalami kekeliruan redaksional.

Meski demikian, ada beberapa syarat dan ketentuan agar cetak KK dan KTP bisa diwakilkan orang lain, salah satunya dengan menggunakan surat kuasa.

Lantas, bagaimana ketentuan cetak KK dan KTP diwakilkan orang lain?

Baca juga: Apakah Nama di KTP Bisa Diubah atau Diganti? Berikut Penjelasan Dukcapil

Cetak KK dan KTP bisa diwakilkan

Perencana Ahli Madya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Ahmad Ridwan mengatakan bahwa cetak KK dan KTP bisa diwakilkan orang lain.

Dalam hal ini, cetak KK dan KTP bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang sama.

Ketentuan itu sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

"Pengurusan dokumen kependudukan, baik KK, KTP, akta kelahiran, dan lainnya dapat dibantu oleh orang lain. Ini sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres Nomor 96 Tahun 2018," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (17/3/2025).

Adapun bunyi Pasal 66 ayat (1) disebutkan:

• "Dalam hal penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil, Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain."

Sementara itu, kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) meliputi:

• Pertimbangan umur
• Sakit keras
• Cacat fisik
• Cacat mental.

Baca juga: Nama Terpendek Terdiri dari 1 Huruf, Bagaimana Aturan Pemberian Nama di Indonesia?

Cara cetak KK dan KTP diwakilkan orang lain

Lebih lanjut Ahmad menyampaikan cara cetak KK dan KTP diwakilkan orang lain yaitu dengan membawa kelengkapan administrasi dan datang ke Disdukcapil Kab/Kota. 

Selain itu, wali penduduk harus membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh penduduk yang bersangkutan.

"Datang dengan membawa kelengkapan administrasi dokumen yang diperlukan sesuai dengan dokumen kependudukan yang ingin diurus," jelas dia.

"Kemudian dilengkapi dengan surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan yang sudah ditandatangani oleh penduduk dan penduduk yang dikuasakan," tambahnya.

Meski demikian, perlu diingat bahwa rekam e-KTP pertama kali dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak bisa diwakilkan.

Baca juga: Cara Cek KTP Online Pakai NIK di HP, Unduh Aplikasi Ini