KOMPAS.com - Kepolisian telah menyatakan komitmen akan menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat aksi premanisme sehingga menghambat investasi di Indonesia.
Tindakan tegas ditujukan terhadap ormas yang melakukan tindakan pemerasan dan pungutan liar kepada masyarakat maupun pemilik usaha.
Polri membuka nomor hotline 110 sebagai layanan pelaporan masyarakat atau pengusaha yang mengalami gangguan keamanan dan tindak premanisme dari ormas.
"Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional. Jangan takut untuk melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme oknum anggota ormas," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).
Lantas, bagaimana ormas preman bisa mengganggu investasi di Indonesia?
Baca juga: Ramai soal Pungutan Saat Lapor Polisi, Polri: Tidak Ada Biaya
Ormas ganggu investasi di Indonesia
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut keberadaan oknum ormas yang nakal akan memengaruhi minat investasi ke Indonesia.
"Itu (ormas) masuk list masalah terbesar berusaha di Indonesia kategori Crime and Theft atau kriminalitas yang tinggi," tuturnya saat dimintai pandangan Kompas.com, Minggu (16/3/2025).
Bhima mencontohkan, ormas nakal dapat mengganggu distribusi barang dari kawasan industri menuju pelabuhan. Akibatnya, pelaku usaha harus membayar jasa keamanan, pungutan liar (pungli), maupun tunjangan hari raya (THR) ke ormas.
Ada juga ormas yang menuntut perusahaan menyerap tenaga kerja dari anggota-anggota kelompok mereka. Padahal, mereka tidak punya kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
"Situasi ini membuat investor tidak nyaman, akhirnya biaya siluman terlalu tinggi dan memutuskan untuk relokasi ke negara lainnya," tegas Bhima.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berimbas ke angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi atau di atas angka enam. Hal ini membuat daya saing Indonesia rendah.
Incremental Capital Output Ratio adalah rasio yang menunjukkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output.
Bhima menilai, kondisi premanisme ormas di Indonesia bahkan lebih parah daripada negara tetangga Vietnam.
"Di Vietnam, ruang bagi premanisme dan ormas sangat sempit karena pemerintahnya cukup tegas melakukan monitoring dan penindakan terhadap segala bentuk penyuapan atau pungli ke ormas," imbuhnya.
Sebaliknya, Bhima menilai, ormas di Indonesia justru seakan dimanfaatkan menjadi tim sukses (timses) saat pemilihan umum (pemilu), maupun dukungan bagi politikus lokal.
Selain keberadaan ormas nakal, dia menambahkan, minat investor ke Indonesia juga rendah karena faktor lain seperti maraknya korupsi dan ketidakpastian kebijakan pemerintah.
Akses pembiayaan rendah, dukungan infrastruktur yang tidak sesuai, serta birokrasi pemerintah yang rumit pun semakin menurunkan minat investasi ke Tanah Air.
Baca juga: Ada Pungutan Saat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Laporkan ke Nomor Ini!
Modus premanisme ormas
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sanny Iskandar mengungkapkan, negara rugi ratusan triliun rupiah akibat batalnya investasi karena premanisme ormas.
"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun)," kata Sanny Iskandar, diberitakan Kompas TV (6/2/2025).
Menurutnya, ormas melakukan aksi premanisme dengan menganggu keamanan kawasan industri dengan berdemonstrasi di pabrik-pabrik sehingga menutup jalur distribusi bahan baku dan barang jadi terhambat.
Ormas juga menimbulkan gangguan dengan memaksa ikut membangun atau bekerja di pabrik. Padahal, mereka akan meminta uang transportasi, katering, atau membeli sesuatu dari pihak pabrik.
Para anggota salah satu ormas bersragam loreng, katanya, bahkan sampai menyegel pabrik di kawasan industri. Hal ini dinilai meresahkan pelaku industri.
Sanny menambahkan, wilayah Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam menjadi salah satu kawasan yang raman premanisme ormas.
Dia menekankan pemerintah perlu mengatasi ormas preman dan menjamin kelancaran investasi.
Caranya dengan menjamin keamanan berbisnis serta mengamankan sejumlah kawasan indsutri yang menjadi objek vital nasional.
Atas kondisi tersebut, lanjut Sanny, sejumlah investor telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sehubungan premanisme ormas.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.