KOMPAS.com - Pemerintah Vietnam berencana mengurangi jumlah provinsi hingga setengah untuk menghemat anggaran miliaran dollar AS.
Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra mengatakan, pihaknya akan mengurangi dan menggabungkan beberapa provinsi pada Agustus 2025.
Penggabungan unit administratif tingkat komune ini ditargetkan selesai sebelum 30 Juni dan operasional lingkungan baru mulai 1 Juli 2025.
"Selesaikan penggabungan unit administratif provinsi sebelum 30 Agustus, sehingga pengoperasian unit administratif provinsi dapat segera dimulai sejak 1 September," kata dia, dikutip dari Baohaiduong.
Tra menyampaikan, rencana tersebut bakal mengurangi jumlah unit administrasi tingkat provinsi sekitar 50 persen dan mengurangi jumlah unit administrasi di tingkat akar rumput sekitar 60 persen hingga 70 persen.
Saat ini, jumlah kota dan provinsi besar di Vietnam adalah 63 dengan sekitar 700 unit administrasi di tingkat distrik dan lebih dari 10.000 di tingkat komunal.
Langkah-langkah efisiensi anggaran di Vietnam telah berdampak pada berkurangnya jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22.
Satu dari lima pekerjaan sektor publik juga akan dipotong selama lima tahun ke depan.
Baca juga: Premanisme Ormas di Indonesia Disebut Lebih Parah dari Vietnam hingga Ganggu Investasi
Kementerian kurangi 22.000 jabatan
Tra menyampaikan, perampingan jumlah provinsi, kementerian, lembaga setingkat menteri, dan lembaga pemerintah bakal mengurangi 22.323 jabatan.
Jumlah tersebut setara dengan 20 persen dari total jabatan yang ada.
Sebagai informasi, kementerian di Vietnam telah mengurangi 13 departemen umum dan organisasi setara, 519 departemen, 3.303 cabang, dan 203 unit layanan publik.
Resolusi Majelis Nasional yang disahkan pada pertengahan Februari 2025 menetapkan, instansi pemerintah akan disederhanakan menjadi 14 kementerian dan 3 lembaga setingkat menteri.
Hingga saat ini, seluruh kementerian/lembaga dan daerah telah merampungkan persetujuan proyek pengisian jabatan fungsional, meliputi 840 jabatan pada instansi dan organisasi pemerintahan; 559 posisi di unit layanan publik, serta 17 posisi pejabat tingkat komune dan pegawai negeri sipil.
Baca juga: Hasil Efisiensi Anggaran, Vietnam Gratiskan Biaya Sekolah Mulai September 2025
Perampingan jadi upaya revolusi
Dikutip dari CNA, data tahun 2022 menunjukkan, hampir 2 juta orang Vietnam bekerja di sektor publik.
Pemerintah Vietnam mengumumkan, 100.000 orang di antaranya akan diberhentikan atau ditawarkan untuk pensiun dini pada tahun ini.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Tra mengatakan, sejauh ini lebih dari 22.000 pekerjaan telah dipangkas, dikutip dari VNExpress.
"Ini adalah revolusi nyata dalam seluruh sistem politik," kata dia.
Tidak dijelaskan apakah akan ada pemutusan hubungan kerja lebih lanjut sebagai bagian dari rencana penggabungan provinsi pada Agustus nanti.
Baca juga: Pangkas Jumlah PNS-Kementerian, Vietnam Ingin Singkirkan Pejabat Lemah
Meski demikian, pemimpin tertinggi Vietnam To Lam memberikan sinyal pemutusan hubungan kerja dengan mengatakan bahwa negara tidak boleh menjadi tempat berlindung pejabat-pejabat yang lemah.
"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus meminum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor," jelas Lam.
Rencana tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kekacauan dalam jangka pendek.
Bahkan, ada beberapa laporan mengenai gangguan di kantor-kantor provinsi karena prosedur administrasi yang lambat.
Namun, Kementerian Luar Negeri Vietnam membantah adanya dampak kebijakan tersebut terhadap lingkungan investasi dan bisnis.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.