KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menunjuk Eks Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra menjadi anggota Dewan Penasihat Danantara.
Penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai bagian kepengurusan Danantara disampaikan CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani di Menara CIMB Niaga, Jakarta, Senin (24/3/2025).
"Alhamdulillah kami berhasil untuk meyakinkan mereka. Mereka adalah tim yang menurut kami telah melalui seleksi ketat kami dibantu head hunter," ujar Rosan, diberitakan Kompas.com, Senin.
Rosan mengaku orang-orang yang masuk kepengurusan Danantara juga sudah melalui tahap wawancara.
Thaksin Shinawatra menjadi anggota Dewan Penasihat Danantara bersama empat tokoh lain, yakni Raymond Thomas Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan Chapman Taylor.
Lantas, seperti apa rekam jejak Thaksin Shinawatra yang kini menjadi penasihat Danantara tersebut?
Baca juga: Resmi, Berikut Daftar Lengkap Pengurus Danantara, Ada Jokowi hingga PM Thailand
Kudeta Thaksin Shinawatra dari PM Thailand
Thaksin Shinawatra adalah tokoh politik kawakan di Thailand.
Pria yang lahir pada 1949 itu tercatat mendirikan Partai Thai Rak Thai pada 1998.
Tak berselang lama, Thaksin berhasil menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Thailand pada 2001, mengalahkan lawan dari Partai Demokrat dengan telak.
Dikutip dari BBC (1/9/2023), dia mendapat banyak suara karena menawarkan biaya medis murah, keringanan utang, membuat kebijakan ekonomi Thaksinomics, serta mampu menangani bencana tsunami 2004.
Namun, dia dikritik gagal menangani flu burung, membuat lebih dari 2.500 orang meninggal saat menindak narkoba, tidak melaporkan seluruh kekayaan, dan tidak menangani kekerasan ke penduduk Muslim.
Meski begitu, Thaksin tetap mendapat dukungan dari para pendukungnya, terutama warga pedesaan Thailand. Partainya terpilih lagi pada pemilihan parlemen 2005.
Tetapi, pada 2006, keluarga Shinawatra menjual saham Thaksin di grup telekomunikasi terbesar Thailand, Shin Corp ke lembaga dana pemerintah Singapura Temasek tanpa pajak.
Kelompok masyarakat Aliansi Rakyat untuk Demokrasi kemudian mengelar unjuk rasa memprotes tindakan tersebut karena dinilai rentan konflik kepentingan.
Pada September 2006, militer akhirnya mengkudeta Thaksin saat dia berada di luar negeri dengan alasan perlu mengambil tindakan untuk mengakhiri protes dari publik.
Setahun kemudian, Partai Thai Rak Thai dibubarkan setelah kudeta karena kecurangan pemilu. Sebanyak 111 anggota senior, termasuk Thaksin dilarang berpolitik selama lima tahun.
Sementara Thaksin dan keluarganya menerima serangkaian tuduhan korupsi. Namun, dia justru kabur dan mengasingkan diri ke Inggris sejak 2008.
Sejak saat itu, partai-partai politik lain yang didukung Thaksin kerap memenangkan pemilu. Namun, mereka gagal mempertahankan kekuasaan akibat protes besar yang dilakukan publik.
Pada 2011, saudara perempuannya, Yingluck Shinawatra terpilih menjadi Perdana Menteri Thailand. Pemerintahannya mengajukan amnesti yang memungkinkan Thaksin lolos hukuman penjara.
Usulan itu memicu protes yang berujung pada kudeta kedua pada 2014. Yingluck kemudian didakwa berbagai tuduhan pidana. Dia pun memilih melarikan diri dari Thailand.
Baca juga: Daftar Lengkap BUMN yang Akan Masuk Danantara mulai Maret 2025
Deretan kasus Thaksin
Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri sebagian besar di London atau Dubai, Thaksin memutuskan kembali ke Thailand pada Agustus 2024.
Kepulangannya terjadi setelah Partai Pheu Thai yang dipimpin sang putri Paetongtarn Shinawatra menguasai pemerintahan Thailand.
Setelah tiba di Bangkok, Thaksin ditahan untuk masa hukuman delapan tahun. Namun, sebagaimana dilansir AP News (19/2/2024), dia segera dilarikan ke rumah sakit dengan alasan kesehatan,.
Raja Maha Vajiralongkorn justru kemudian meringankan hukumannya menjadi satu tahun penjara. Meski begitu, Thaksin hanya ditahan di rumah sakit selama enam bulan hingga bebas bersyarat.
Pada Februari 2024, Thaksin diberikan pembebasan bersyarat atas dasar usia, kondisi kesehatan, dan lamanya masa tahanan.
Para kritikus menuduh, masa tahanannya singkat dan hanya ditahan di rumah sakit yang nyaman sebagai bentuk kesepakatan yang dibuat Thaksin dan partainya.
Sementara itu, Thaksin belum lolos dari semua gugatan hukum. Jaksa Agung Thailand menyelidiki tuduhan pencemaran nama baik kerajaan terhadap Thaksin sejak hampir sembilan tahun lalu.
Thaksin dituduh menghina Kerajaan Thailand saat menjalani wawancara dengan surat kabar Korea Selatan, Chosun Ilbo pada 2014.
Pada wawancara tersebut, dia mengatakan Dewan Penasihat selaku badan penasihat utama raja membantu merancang kudeta terhadapnya.
Dia juga didakwa memasukkan informasi sistem komputer yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Thaksin mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut.
Jika terbukti mencemarkan nama baik kerajaan, Thaksin berisiko dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara.
Baca juga: Poin-poin Penting dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Danantara
Bakal kembali ke politik Thailand
Setelah kembali ke Thailand, Thaksin diduga akan kembali beraktivitas di politik dan memegang pengaruh besar atas partai Pheu Thai yang diketuai putrinya
Pada Mei 2024, Thaksin dilaporkan sempat mengadakan pembicaraan dengan kelompok perlawanan di Myanmar.
Tindakan itu memaksa Menteri Luar Negeri Thailand mengklarifikasi diskusi tersebut bukan bagian kebijakan Pemerintah Thailand terhadap negara tetangga.
Thaksin juga dikabarkan telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada waktu yang bersamaan.
Dia telah pula melakukan perjalanan ke seluruh negeri sejak 2023, serta mendekati petinggi politik lain untuk mengisolasi oposisi Partai Move Forward dalam pemilihan berikutnya.
Upaya itu dilakukan setelah oposisi Partai Move Forward yang progresif meraih kemenangan dalam pemilihan pada 2023.
Kini, Thaksin Shinawatra mendapat posisi sebagai Dewan Penasihat BPI Danantara di Indonesia.
Belum ada penjelasan mengenai alasan penunjukkannya. Setidaknya pemerintah telah menyatakan bahwa pemilihan pengurus Danantara dilakukan dengan pemeriksaan dan wawancara yang ketat.
Bila dikaitkan dengan perekonomian, Thaksin diketahui mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi bernama Thaksinomics pada 2001-2006.
Thaksinomics diklaim mampu memulihkan perekonomian Thailand dari krisis keuangan Asia pada 1997.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.