KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan enam pemimpin redaksi (pemred) media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (6/4/2025).
Pertemuan itu dilakukan untuk wawancara eksklusif dengan Prabowo dalam menanggapi berbagai isu terkini yang beredar di masyarakat, salah satunya UU TNI.
Adapun keenam pemred tersebut yakni Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), Alfito Deannova Ginting (Pemred Detikcom), Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred TVOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), dan Najwa Shihab (Founder Narasi).
Baca juga: Gelar Open House, Presiden Prabowo yang Hampiri Warga
Berikut ini sejumlah topik penting yang dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan enam pemred tersebut:
Tanggapan Prabowo soal teror media Tempo
Presiden Prabowo buka suara mengenai teror kepala babi dan bangkai tikus yang dialamatkan ke Redaksi Tempo yang baru-baru ini terjadi. Ia menilai bahwa teror itu sebagai upaya adu domba.
Sebagai informasi, Redaksi Tempo mengalami dua kali teror melalui dua paket kiriman yang dikirimkan ke alamat kantor mereka.
Teror pertama adalah pengiriman kepala babi pada 20 Maret 2025 yang ditujukan ke salah satu jurnalis Tempo yakni Francisca Christi oleh pengirim anonim.
Dua hari kemudian atau pada 22 Maret 2025, kantor Redaksi Tempo kembali mendapatkan kiriman sejumlah tikus dalam kondisi kepala terpenggal.
“Saya kira yang lakukan itu ingin mengadu domba,” katanya, dikutip dari YouTube Kompas.com, Senin (7/4/2025).
“Ingin menciptakan suasana yang tidak baik. Menurut saya itu,” sambungnya.
Baca juga: Gaya Open House Prabowo, Jokowi, SBY, dan Megawati Saat Jadi Presiden, Ada Bedanya?
Tanggapan Prabowo soal RUU TNI
Salah satu topik yang hangat dibahas ketika pertemuan Prabowo dengan enam pemred yakni soal RUU TNI yang disahkan secara cepat oleh DPR RI.
Hal tersebut sempat memicu opini publik mengenai kembalinya dwifungsi ABRI dan militerisme di Indonesia seperti masa Orde Baru.
Prabowo mengatakan bahwa dia tidak ada niatan untuk melahirkan militerisme lewat RUU TNI.
"Come on, sudah lah. Enggak ada itu (militerisme). Enggak ada. Militerisme apa? Militerisme apa?" ucap Prabowo dilansir dari Kompas.com, Senin (7/4/2025).
Menurut Prabowo, publik atau masyarakat seharusnya bersikap obyektif dalam memandang TNI.
Sebab menurutnya, TNI masih menjadi lembaga yang dipercaya rakyat berkat peran-perannya selama ini.
"Jadi jangan salah. Kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Karena apa? Tidak hanya itu, kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat?" tutur Prabowo.
Prabowo pun mengeklaim bahwa upaya mengembalikan TNI ke barak juga sudah dilakukan oleh pimpinan TNI pada masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi.
Bahkan mantan Pangkostrad itu mengaku menjadi salah satu perwira yang menginisiasi agar TNI meninggalkan arena politik seperti yang terjadi selama masa Orde Baru.
"Yang bawa kembali ke TNI (barak) itu siapa? Pemimpin-pemimpin TNI sendiri. Ya, kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, Pak Agus Wirahadikusumah, termasuk saya, saya yang dorong," kata Prabowo.
"Saya pertama dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie. Siap. Padahal saya pegang pasukan terbanyak," lanjutnya.
Baca juga: Donald Trump Kembali Hadapi Upaya Pemakzulan, Ada Apa?
Prabowo juga memastikan bahwa tidak ada niatan untuk mengembalikan dwifungsi ABRI melalui RUU TNI.
"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dikutip dari Kompas.com, Senin (7/4/2025).
Ia menyampaikan, inti dari RUU TNI hanya untuk memperpanjang usia pensiun perwira tinggi (pati) TNI.
Sebab, pergantian kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.
"Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya organisasi yang pemimpinnya ganti setiap tahun?" ujar Prabowo.
"Saya sebetulnya mengatakan, ini berapa jenderal harus kita ganti sekarang? Jadi, saya mohon, kalau bisa inti dari RUU TNI sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi," tambahnya.
Di samping itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa perwira TNI yang menduduki posisi di jabatan sipil haruslah pensiun dini.
RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang juga membatasi jumlah kementerian atau lembaga yang bisa diduduki perwira TNI.
"Hanya ada beberapa lembaga yang diizinkan seperti intelijen, bencana alam, Basarnas, dan hakim agung itu karena ada Mahkamah Militer, dari dulu itu. Ini hanya memformalkan. Kalau dilihat semua ada reasoning-nya. Itu rakyat juga tahu kok," tutur Prabowo.
Baca juga: Donald Trump Terancam Dimakzulkan, Apa Alasannya?
Prabowo Subianto juga angkat bicara mengenai demonstrasi. Ia mengatakan, demonstrasi dijamin UUD 1945.
Oleh karena itu, jika adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat, maka harus diinvestigasi.
"Demonstrasi adalah hal biasa. Dalam negara sebesar kita, kan, kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemonstrasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya. Itu menurut saya biasa," ungkap dia dilansir dari Kompas.com, Senin (7/4/2025).
"Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan proses secara hukum," imbuhnya.
Kendati demikian, Prabowo meminta semua pihak untuk untuk obyektif dalam melihat sejumlah aksi demonstrasi.
Sebab, menurutnya, bukan tak mungkin jika ada sejumlah demonstrasi yang disusupi kelompok atau kekuatan asing yang ingin mengadu domba.
"Dalam pengelolaan negara, kita selalu waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan asing yang ingin mengadu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump (AS) membubarkan USAID. Di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID banyak mendanai LSM di mana-mana. It’s public knowledge," terang Prabowo.
Apabila demonstrasi dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, dia menilai bahwa aksi tersebut sudah melawan kepentingan nasional dan rakyat.
"Saya selalu mengajak kita berpikir dengan jernih. Demonstrasi itu hak, tetapi juga kalau demonstrasi dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tuturnya.
Baca juga: 3 Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump, Ada Danantara
Tanggapan soal MBG
Presiden Prabowo optimis program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dia canangkan akan mencapai 100 persen tepat sasaran pada akhir tahun 2025.
“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, alhamdulillah (berjalan),” jelas Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/4/2025).
Prabowo menyampaikan, program tersebut sempat diragukan efektivitasnya oleh sejumlah pihak.
Namun sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, menurutnya program tersebut terus menunjukkan perkembangan secara signifikan.
“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini, sudah lebih 3 juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Prabowo.
“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” imbuhnya.
Prabowo menyampaikan akan komitmennya dalam memberantas kelaparan di Indonesia, salah satunya lewat MBG.
“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” katanya, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (8/4/2025).
Dia menuturkan, program MBG lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak di berbagai daerah yang mengalami stunting dan kekurangan gizi.
Baca juga: Ramai soal Prabowo Disebut Beri THR Berupa Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Ini Kata PLN
(Sumber: Kompas.com/Rahel Narda Catherine, Nicholas Ryan Aditya, Nawir Arsyad Akbar, Tris Sutrisna | Editor: Novianti Setuningsih, Ardito Ramadhan, Dani Prabowo)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.