Apakah Dampak Penghapusan Kuota Impor Lebih Besar daripada Manfaatnya?
KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI" di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Prabowo menilai, kuota impor yang diterapkan selama ini sering menimbulkan ketimpangan dan mempersempit akses pelaku usaha untuk terlibat dalam rantai pasok nasional.
Untuk alasan itu, ia meminta seluruh jajaran kabinet untuk menghapus sistem kuota yang dianggap tidak adil dan tidak efisien.
Salah satu komoditas yang diusulkan agar dibebaskan dari kuota impor yaitu daging.
Prabowo menginstruksikan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk membuka peluang impor bagi semua pihak.
"Siapa saja boleh melakukan impor. Kami ingin mempermudah, bukan membatasi. Masyarakat kita juga cerdas dan mampu berpartisipasi dalam perdagangan ini," kata Prabowo dikutip dari Kompas.com, Rabu (9/4/2025).
Lantas, apa saja dampak yang bisa terjadi dari kebijakan pemerintah hapus kuota impor?
Baca juga: Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, Rumus Apa yang Dipakai?
Dampak kuota impor dihapus
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa Pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut terkait kebijakan penghapusan kuota impor di Indonesia.
"Penghapusan kuota impor seolah mau berantas rente impor, tapi perlindungan bagi industri domestiknya bagaimana? Ini harus clear dulu," ujarnya saat dimintai pendapat Kompas.com, Rabu (9/4/2025).
"Kalau buru-buru hapus kuota impor, sementara saat perang dagang Indonesia jadi tujuan impor dari berbagai negara apa itu tidak blunder?" tambahnya.
Dalam hal ini, kata Bhima, Presiden harus mempunyai beberapa pertimbangan terkait kebijakan penghapusan kuota impor tersebut.
Pertama, perang dagang membuat produsen dari berbagai negara mencari pasar alternatif. Contohnya, pakaian jadi dari Vietnam, Kamboja, dan China akan membanjiri pasar Indonesia.
"Padahal pelaku usaha domestik banyak yang meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tahun 2024 segera direvisi, tapi ini malah tidak dilakukan," kata Bhima.
"Kalau impornya dilonggarkan, bukankah ini sama dengan bunuh diri?" sambungnya.
Kedua, kata Bhima, program Presiden Prabowo yang berkaitan dengan swasembada pangan akan menjadi tidak relevan.
Ia menilai, impor pangan yang angkanya sudah jumbo, bakal semakin melonjak drastis dengan adanya penghapusan kuota impor ini.
"Buat apa bikin food estate dan bangun waduk kalau pangan impor makin deras masuk. Prabowo sepertinya tidak paham konsekuensi dari dibukanya kran importasi," kata dia.
Bhima berpendapat bahwa pemerintah perlu mengkaji lebih dalam di setiap komoditas, sebelum menerapkan kebijakan penghapusan kuota impor.
"Per komoditas dikaji dulu. Misalnya di komoditas pertanian kalau kuota impor pangan dibuka lebar, maka habis semua petani kita," ucapnya
Menurut dia, krisis sektor pertanian, perusahaan pupuk, alat pertanian, dan bibit bisa bangkrut karena impor pangan lebih menguntungkan marginnya.
Baca juga: Pulau Tak Berpenghuni Dekat Antartika Juga Terkena Tarif Impor Trump
Sri Mulyani dukung penghapusan kuota impor
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendukung usulan Prabowo untuk menghapus kebijakan kuota impor di Indonesia.
Menurutnya, langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Sri Mulyani menilai keberadaan kuota impor selama ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.
Adapun kuota impor justru menambah kompleksitas dalam transaksi perdagangan, yang berujung pada ketidakpastian.
Kebijakan penghapusan kuota impor ini dianggap sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk merampingkan birokrasi dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha.
"Penghapusan ini akan sangat membantu karena kuota yang ada tidak memberikan penerimaan negara dan menambah beban transaksi serta ketidaktransparanan," kata Sri Mulyani.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.