WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintahan Donald Trump giliran mengancam Univeritas Harvard tak bisa lagi menerima mahasiswa asing jika mereka tidak memenuhi tuntutan Pemerintah.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan, Universitas Harvard akan kehilangan kemampuannya untuk mendaftarkan mahasiswa asing jika tidak memenuhi permintaan untuk berbagi informasi tentang beberapa pemegang visa.
Pengumuman itu menandai eskalasi terbaru dari Pemerintah AS terhadap institusi pendidikan yang telah menghasilkan 162 pemenang hadiah Nobel tersebut.
Baca juga: Trump Juga Bekukan Dana Hibah untuk Harvard dan 6 Kampus Lainnya, Apa Alasanya?
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem pada Rabu (16/4/2025) juga mengumumkan penghentian dua hibah DHS dengan total lebih dari 2,7 juta dollar AS untuk Harvard.
Noem membeberkan bahwa ia telah menulis surat kepada Harvard untuk meminta data mengenai apa yang ia sebut sebagai “kegiatan ilegal dan kekerasan” dari para pemegang visa mahasiswa asing di Harvard paling lambat tanggal 30 April.
“Dan jika Harvard tidak dapat memverifikasi bahwa mereka telah sepenuhnya mematuhi persyaratan pelaporan, universitas akan kehilangan hak istimewa untuk menerima mahasiswa asing,” kata Noem dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.
Harvard tetap pada pernyataan sebelumnya
Seorang juru bicara Universitas Harvard mengatakan bahwa pengelola kampus telah mengetahui surat dari Noem mengenai pembatalan hibah dan pemeriksaan visa mahasiswa asing.
Juru bicara tersebut mengatakan, pihak kampus tetap pada pernyataannya pada awal minggu ini untuk tidak menyerahkan independensinya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya.
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengancam universitas dengan pemotongan dana federal atas protes kampus pro-Palestina terhadap serangan militer Israel yang menghancurkan di Gaza sejak Oktober 2023.
Baca juga: Universitas Harvard Tolak Tuntutan Trump soal Dugaan Anti-Semitisme, Pendanaan Dibekukan
Trump menganggap para pengunjuk rasa sebagai ancaman kebijakan luar negeri yang antisemit dan bersimpati kepada Hamas.
Para pengunjuk rasa, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan bahwa pemerintahan Trump secara keliru mencampuradukkan advokasi mereka untuk hak-hak Palestina dan kritik terhadap tindakan Israel di Gaza dengan dukungan untuk ekstremisme dan antisemitisme.
Pemerintahan Trump juga berusaha mendeportasi beberapa pengunjuk rasa asing dan telah mencabut ratusan visa di seluruh negeri.
“Dengan dana abadi sebesar 53,2 miliar dollar AS, Harvard dapat mendanai kekacauannya sendiri, DHS tidak,” ujar Noem.
Ia menuding bahwa ‘ideologi anti-Amerika dan pro-Hamas’ ada di Harvard.
Harvard sebelumnya mengatakan bahwa mereka berupaya melawan antisemitisme dan prasangka lainnya di kampusnya sambil tetap menjaga kebebasan akademis dan hak untuk memprotes.
Tindakan keras Trump
Pemerintahan Trump mengatakan akhir bulan lalu bahwa mereka sedang meninjau ulang kontrak dan hibah federal senilai 9 miliar dollar AS untuk Harvard dan kemudian menyerukan agar pembatasan diberlakukan sebagai syarat dapat terus menerima dana federal.
Pembatasan yang diminta untuk diberlakukan Harvard termasuk penghapusan program-program keragaman, kesetaraan, dan inklusi.
Harvard pada Senin (14/4/2025) menolak berbagai tuntutan yang dikatakan akan menyerahkan kendali kepada pemerintah. Pemerintahan Trump kemudian menyebut akan membekukan dana sebesar 2,3 miliar dollar AS.
Baca juga: Sosok Waitatiri, Mahasiswa Indonesia Penulis Buku yang Jadi Bahan Ajar di Harvard
Trump juga mengancam pada Selasa (15/4/2025) untuk mencabut status bebas pajak Harvard.
CNN melaporkan pada Rabu bahwa Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat sedang membuat rencana untuk mencabut status bebas pajak dari Harvard dan bahwa keputusan akhir akan segera dibuat.
Harvard menyampaikan, tidak ada dasar hukum untuk mencabut status bebas pajaknya.
Mereka menyebut, tindakan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengurangi bantuan keuangan untuk mahasiswa serta menyebabkan pengabaian beberapa program penelitian medis yang penting.
Para pendukung hak asasi manusia (HAM) telah menyuarakan kebebasan berbicara dan kebebasan akademis atas tindakan keras yang dilakukan oleh pemerintah.
Pemerintahan Trump sendiri telah membekukan atau membatalkan beberapa pendanaan untuk universitas seperti Columbia, Princeton, Brown, Cornell, dan Northwestern.
Pemerintah juga mengancam akan menahan dana atas isu-isu perang budaya seperti program DEI dan kebijakan transgender.
Para pembela HAN juga telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai Islamofobia dan bias anti-Arab selama perang Israel-Gaza. Pemerintahan Trump belum mengumumkan langkah-langkah untuk menanggapinya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.